NIAS BARAT,bnewsnasional.id — Persoalan pembayaran hak pegawai di Kabupaten Nias Barat kembali mendapat sorotan. Sabaeli Gulo, warga Desa Onolimbu, Kecamatan Lahomi, menyampaikan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Nias Barat, khususnya kepemimpinan Pemerintah.
Sabaeli menegaskan, persoalan yang disampaikannya bukan sekadar opini ataupun asumsi, melainkan keresahan yang menurutnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama terkait pembayaran hak PPPK Paruh Waktu (PPPK-PW) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
“Bukan opini atau asumsi Pak, fakta, realita dan kenyataan,” tegas Sabaeli dalam pernyataannya.
Ia mempertanyakan kondisi ketika teman-teman PPPK-PW disebut telah sekitar sembilan bulan belum menerima pembayaran, sementara TPP ASN juga disebut belum dibayarkan selama kurang lebih sembilan bulan.
Menurut Sabaeli, persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia meminta pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan normatif, tetapi menyampaikan secara terbuka kapan hak-hak pegawai tersebut dapat dibayarkan dan apa yang menjadi kendalanya.
Kritik terhadap Bupati
Sabaeli juga mengkritik kepemimpinan Nias Barat agar lebih terbuka dalam menjelaskan kondisi keuangan daerah dan realisasi APBD kepada masyarakat.
Ia menyebut adanya informasi mengenai dana APBD yang masih berada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun, mengenai berapa jumlah dana yang tersedia, berapa yang sudah direalisasikan, serta alasan belum tersalurkannya anggaran untuk pembayaran berbagai kewajiban pemerintah, menurutnya perlu dijelaskan secara resmi oleh Pemkab Nias Barat berdasarkan data keuangan daerah.
“Alangkah baiknya, terlepas memposisikan status sebagai warga dusun, warga desa maupun tokoh, maka tegas benar kalau benar dan salah kalau salah. Jangan mendua atau diplomasi terhadap apa yang sesungguhnya dialami masyarakat,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi kritik terhadap pemerintah daerah agar tidak membiarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian mengenai pembayaran hak-hak yang menjadi perhatian publik.
Minta Pemerintah Beri Kepastian
Sabaeli berharap Pemerintah Nias Barat bersama jajaran pemerintah daerah memberikan penjelasan secara transparan mengenai kondisi pembayaran PPPK-PW dan TPP ASN, termasuk penyebab keterlambatan serta target waktu pembayarannya.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar informasi yang berulang mengenai rencana pembayaran.
Baca Juga: Pendapatan Nias Barat Naik 45,13 Persen, Belanja Tembus Rp991 Miliar
“Terlebih-lebih jeritan hati teman-teman PPPK-PW yang sudah sembilan bulan belum dibayar gajinya dan TPP ASN sudah sembilan bulan tidak dibayar,” ujarnya.
Sabaeli juga menyampaikan permohonan maaf apabila kritik tersebut dianggap tidak berkenan. Ia menegaskan tetap menghormati Pemerintah Nias Barat.
“Saya selalu hormat kepada Bapak yang sukses di Jabodetabek. Saya tinggal di Desa Onolimbu, Kecamatan Lahomi,” tuturnya.
Hingga berita ini disusun, sejumlah angka dan kondisi pembayaran yang disampaikan Sabaeli masih perlu dikonfirmasi kepada Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Pemkab Nias Barat juga perlu memberikan penjelasan resmi mengenai status pembayaran PPPK-PW, TPP ASN, serta kondisi kas daerah agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjadi kesimpangsiuran.
Editor : Redaksi
