Bangkalan,bnewsnasional.id – Dugaan intimidasi terhadap sejumlah kepala sekolah di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, menjadi perhatian publik. Seorang oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berinisial G yang disebut berasal dari Jawa Timur diduga menghubungi sejumlah kepala sekolah dengan dalih melakukan audit terhadap program revitalisasi sekolah.
Persoalan ini mencuat setelah tokoh masyarakat Bangkalan, Thomas AG, mengungkapkan adanya laporan dari sejumlah kepala sekolah yang merasa resah atas dugaan tekanan melalui sambungan telepon.
Baca Juga: Bukan Pegawai BPN, Pria Berinisial BN yang Hubungi Kades Plakaran Diduga Makelar
Dalam keterangannya melalui unggahan video di akun TikTok, Thomas menyampaikan bahwa oknum tersebut diduga mengancam akan mendatangi sekolah untuk melakukan pemeriksaan terhadap program revitalisasi.
Thomas mempertanyakan dasar kewenangan oknum LSM tersebut dalam melakukan audit, terlebih program revitalisasi yang dimaksud disebut masih dalam tahap persiapan.
“Barusan saya dapat telepon dari salah satu kepala sekolah di Kecamatan Arosbaya. Katanya ada LSM berinisial G Jawa Timur yang menelepon dan memaksa. Dia bilang mau turun ke sekolah untuk melakukan audit. Sebagai apa dia mau audit sekolah saya tidak tahu,” ungkap Thomas.
Tak hanya soal rencana kedatangan, Thomas juga mengungkap dugaan adanya permintaan uang agar kunjungan kelompok tersebut dibatalkan.
Menurut penuturan yang diterimanya, kepala sekolah disebut diminta mentransfer sejumlah uang ke rekening tertentu dengan alasan agar persoalan tidak diperpanjang dan kedatangan anggota LSM dapat dikondisikan.
Baca Juga: JUM'AT BERKAH, KASAT LANTAS POLRES BANGKALAN GELAR BAKSOS DI MASJID JAMIK AL ANWAR
“Ujung-ujungnya, kalau tidak ingin kami turun, katanya transfer saja ke nomor rekening ini. Saya yang akan mengondisikan teman-teman,” tutur Thomas, mengutip laporan yang diterimanya.
Atas kejadian tersebut, Thomas AG meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan tidak tinggal diam. Ia mendesak agar para kepala sekolah mendapatkan perlindungan dan pendampingan sehingga tidak merasa tertekan dalam menjalankan tugas pendidikan.
Menurutnya, pengawasan terhadap penggunaan anggaran sekolah harus dilakukan melalui mekanisme yang sah dan sesuai ketentuan, bukan dengan cara-cara yang berpotensi menimbulkan ketakutan.
Thomas juga meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan intimidasi serta permintaan transfer uang tersebut, termasuk memeriksa rekening yang disebut dalam laporan.
Jika memang ditemukan dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran revitalisasi sekolah, penanganannya harus diserahkan kepada lembaga yang memiliki kewenangan sesuai aturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan intimidasi dan permintaan uang tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Identitas lengkap pihak berinisial G, klarifikasi dari pihak LSM yang bersangkutan, serta tanggapan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan belum diperoleh.
Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan sampai terdapat hasil pemeriksaan resmi dari pihak berwenang.(Team/Red)
Editor : Redaksi
