Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga sekitar, aktivitas tersebut bukan hanya berlangsung hari ini. Arena itu juga disebut-sebut tengah bersiap menggelar agenda besar pada Minggu, 5 April mendatang. Kegiatan tersebut dikabarkan berupa undangan skala nasional yang ditujukan bagi kalangan “big bos” dari berbagai daerah di Indonesia.

Sejumlah warga mengaku resah dengan kembali maraknya praktik perjudian tersebut. Selain dinilai melanggar hukum, keberadaan arena sabung ayam juga dikhawatirkan berdampak pada keamanan dan ketertiban lingkungan.

“Sempat sepi, sekarang malah buka lagi. Bahkan katanya mau ada acara besar hari Minggu. Kami khawatir ini makin tidak terkendali,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Keresahan juga muncul lantaran aktivitas tersebut diduga berlangsung secara terbuka. Warga pun mempertanyakan peran aparat penegak hukum dalam menindak praktik perjudian yang dinilai semakin berani.

“Kami hanya ingin lingkungan aman. Jangan sampai dibiarkan seolah kebal hukum,” ungkap warga lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan kembali beroperasinya arena judi sabung ayam tersebut.(Team/Red)

Berdasarkan keterangan narasumber yang menghubungi awak media via pesan singkat, total uang yang disetorkan untuk membebaskan tiga tersangka pada Jumat (20/02/2026) mencapai Ratusan juta rupiah. Uang tersebut berasal dari dua sumber utama Kelompok berinisial SD dan RM: Istri dari tersangka SD diduga menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta. Proses pengurusan untuk kedua tersangka ini disebut-sebut melalui "pintu" oknum anggota lain.

Kelompok berinisial H.SN biasa di panggil (H. Yusuf): Pihak keluarga H. Suparman diduga juga menyetorkan uang sebesar Rp 100 juta.

Peran oknum anggota Polres Kabupaten Probolinggo berinisial AI muncul sebagai aktor intelektual dalam proses ini. AI diduga kuat memberikan arahan strategis kepada putra tersangka berinisial H. SN—yang juga menjabat sebagai Kepala Desa kali Rejo setempat.

Narasumber menyebutkan bahwa oknum yang berinisial AI menginstruksikan sang Kades untuk berangkat langsung ke Mapolda Jatim guna menyerahkan uang tebusan tersebut kepada oknum di sana. Praktik ini menunjukkan adanya indikasi jaringan terstruktur yang memfasilitasi pembebasan tersangka narkoba demi keuntungan pribadi.

Indikasi penyimpangan ini semakin menguat setelah konfirmasi awak media kepada pihak berwenang hanya dijawab dengan dalih tidak tahu-menahu. Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Jatim saat dikonfirmasi hanya membalas singkat, "Www, maaf gak ada mas," tanpa memberikan rincian apakah para tersangka tersebut memang benar tidak pernah ditangkap atau dilepaskan melalui prosedur hukum yang sah.

Keterlibatan oknum berinisial AI dari Polres Probolinggo yang diduga mengarahkan penyerahan uang ke oknum Polda Jatim mencoreng wajah penegakan hukum di Jawa Timur. Jika benar seorang bandar dan pengedar bisa bebas hanya dengan setoran ratusan juta, maka slogan "Perang Melawan Narkoba" hanyalah isapan jempol belaka.

Hingga saat ini, Team awak media terus berupaya melakukan verifikasi lebih lanjut kepada Kapolres Probolinggo dan Propam Polda Jatim untuk memastikan status hukum oknum berinisial AI dan kejelasan kasus yang melibatkan tersangka SD, H. SN biasa di panggil H.Yusuf, dan RM tersebut.(Team/Red)

Sikap pasif ditunjukkan oleh jajaran Polres Bangkalan. Saat dikonfirmasi oleh awak media, baik pihak Humas Polres Bangkalan maupun Kapolsek setempat memilih untuk menutup diri. Keengganan aparat memberikan penjelasan resmi ini semakin memperkeruh opini publik.

Absennya tindakan tegas dari pihak kepolisian memicu spekulasi liar di tengah masyarakat terkait adanya dugaan "main mata" atau praktik gratifikasi antara oknum petugas dengan pengelola tambang guna mengamankan operasional ilegal tersebut.

Berdasarkan investigasi di lapangan dan keterangan warga, aktivitas penambangan ini disinyalir kuat tidak memiliki dokumen perizinan lengkap, baik dari Dinas ESDM maupun DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. Meski tanpa payung hukum, puluhan truk pengangkut material dengan bebas keluar-masuk lokasi tambang setiap harinya.

"Aktivitas ini sudah lama, Pak. Setahu kami tidak ada izinnya. Kalau tidak ada yang ‘pasang badan’, mustahil kegiatan ini bisa berjalan semulus ini tanpa gangguan," ungkap seorang warga setempat dengan nada kecewa, Kamis (02/04/26).

Keberadaan tambang ilegal ini tidak hanya merusak ekosistem bukit Jaddih dan sekitarnya, tetapi juga berdampak langsung pada fasilitas publik. Debu yang beterbangan menyebabkan polusi udara yang akut, sementara muatan truk yang melebihi tonase mengancam keutuhan jalan desa dan infrastruktur lingkungan masyarakat.

Ketidakmampuan Polres Bangkalan dalam menertibkan galian C ilegal ini membuat masyarakat mulai meragukan komitmen penegakan hukum di wilayah tersebut. Warga mendesak agar Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, segera turun tangan melakukan supervisi dan penindakan langsung.

"Jika Kapolres dan Kasat Reskrim Bangkalan tidak mampu menindak tegas, maka Kapolda Jatim harus segera ambil alih. Ini sudah menjadi sorotan publik secara luas," tegas salah satu tokoh masyarakat setempat.

Kini, publik menanti langkah nyata dari Korps Bhayangkara. Apakah hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu, atau justru alam Bangkalan dibiarkan hancur demi keuntungan segelintir oknum? (Team/Red)

Peristiwa itu mencuat dari video yang beredar luas di masyarakat. Dalam rekaman tersebut, terlihat paket ompreng berisi nasi, ayam, sayur, serta potongan buah yang dibagikan kepada siswa SD Soket Laok 2. Suasana mendadak berubah ketika seorang siswa berteriak kepada gurunya, mengaku menemukan ulat di dalam makanan yang diterimanya.

Insiden ini langsung memicu kekhawatiran publik, terutama terkait standar kebersihan dan pengawasan dalam distribusi MBG.

Tim media mencoba meminta klarifikasi kepada pihak penyedia, yakni SPPG Kemala Bhayangkari di Desa Karang Leman, Kecamatan Tragah. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.

Di sisi lain, Tim Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Bangkalan angkat bicara. Koordinator Satgas, Bambang Budi Mustika, menilai kejadian tersebut sebagai bentuk kelalaian serius dalam proses penyediaan makanan.

“Ini tidak bisa dianggap sepele. SOP itu ada untuk dipatuhi, bukan diabaikan. Kami minta evaluasi total dilakukan,” tegasnya, Kamis (02/04/2026).

Satgas saat ini masih berupaya menghubungi pihak SPPG guna mendapatkan penjelasan resmi. Namun hingga kini, upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi pelaksanaan program MBG di Bangkalan. Tanpa pengawasan ketat dan disiplin terhadap standar operasional, program yang bertujuan mulia ini berisiko kehilangan kepercayaan publik—bahkan membahayakan kesehatan anak-anak yang menjadi sasaran utamanya.(Team/Red)

Seorang warga berinisial IM mengambil langkah hukum dengan menyerahkan sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti awal adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dugaan tersebut mencakup periode tahun anggaran 2023 hingga 2025.

Dalam laporannya, IM menyoroti indikasi penyimpangan pada proyek pembangunan fisik desa serta distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai tidak tepat sasaran. Nilai potensi kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

“Ini bukan sekadar laporan pribadi, tapi bentuk keresahan masyarakat yang sudah lama mempertanyakan transparansi pengelolaan dana desa,” ujar IM, Kamis (2/4/2026).

Ia menilai, praktik penanganan kasus serupa yang hanya berujung pada pengembalian kerugian tanpa proses hukum justru berpotensi memperparah keadaan. Menurutnya, hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

“Kalau hanya diminta mengembalikan, itu bukan solusi. Justru seperti memberi celah agar hal serupa terulang,” tegasnya.

Hingga saat ini, pihak Kejari Bangkalan belum membuka secara rinci perkembangan penanganan laporan tersebut. Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa proses masih berada pada tahap awal pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).

Beberapa pihak telah dimintai klarifikasi, termasuk perangkat desa, unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga pihak yang pernah menjabat dalam struktur pemerintahan desa pada periode terkait.

Sementara itu, pegiat anti-korupsi Jawa Timur, Mathur Husyairi, menilai kasus ini menjadi indikator penting bagi keseriusan aparat dalam menangani dugaan korupsi di tingkat desa. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik.

“Jangan sampai kasus seperti ini hanya berakhir tanpa kejelasan. Publik berhak tahu sejauh mana penanganannya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar aparat tidak menjadikan mekanisme administratif sebagai alasan untuk menghentikan proses hukum apabila ditemukan indikasi kerugian negara.

“Kalau memang ada pelanggaran, harus ada proses hukum yang tegas. Itu penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tambahnya.

Kasus ini kini menjadi perhatian luas masyarakat. Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, publik menunggu langkah konkret aparat penegak hukum: apakah laporan ini akan ditindaklanjuti secara serius, atau kembali tenggelam tanpa kejelasan.(Team/Red)

Vonis tersebut dinilai bukan sekadar ringan, melainkan bentuk nyata kegagalan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan.

Putusan majelis hakim itu bahkan jauh di bawah tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman delapan bulan penjara, memunculkan tanda tanya besar terhadap dasar pertimbangan hukum yang digunakan.

Baihaki Akbar, ketua umum Aliansi Madura Indonesia secara tegas menyebut putusan tersebut sebagai bentuk kegagalan produk hukum di tingkat pengadilan.

"Ini bukan lagi soal ringan atau berat, ini soal runtuhnya rasa keadilan. Produk hukum dari Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini bisa dikatakan gagal total," tegas Baihaki.

Ia menilai, majelis hakim terlalu sempit dalam melihat perkara sebagai kelalaian biasa, tanpa mempertimbangkan dampak fatal yang merenggut nyawa manusia.

"Kalau nyawa manusia hanya dihargai dua bulan penjara, lalu di mana letak keadilan, ini yang membuat publik marah dan kehilangan kepercayaan," lanjutnya.

Baihaki juga mempertanyakan integritas dan sensitivitas hakim dalam memutus perkara tersebut.

"Hakimnya harus dipertanyakan. Jangan sampai publik menilai ada yang tidak beres dalam proses penjatuhan putusan ini," ujarnya.

Di sisi lain, langkah Kejaksaan Negeri Surabaya yang langsung mengajukan banding menjadi satu-satunya harapan untuk mengoreksi putusan yang dinilai janggal tersebut.

"Banding ini penting, bukan hanya untuk kasus ini, tapi untuk menyelamatkan marwah penegakan hukum secara keseluruhan," tambahnya.

Tak berhenti di situ, Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyatakan sikap keras.

Organisasi tersebut bahkan siap menggerakkan aksi demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk tekanan terhadap aparat penegak hukum.

"Kami tidak akan diam. AMI siap turun ke jalan dalam aksi besar-besaran. Ini peringatan keras, jangan main-main dengan rasa keadilan rakyat," tandas Baihaki.

Kasus ini kini menjadi simbol kegelisahan publik terhadap disparitas putusan di Indonesia. Ketika nyawa manusia seolah tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu putusan, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri.(Red)

Menurut Thomas, WFH yang ditempatkan di hari Jumat bukan sekadar kebijakan efisiensi, melainkan berisiko besar berubah menjadi long weekend. Ia menilai, alih-alih menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM), kebijakan ini justru bisa mendorong peningkatan mobilitas masyarakat untuk kegiatan wisata keluarga.

“Ini menurut saya bukan WFH, tapi akan menjadi long weekend. Mulai Jumat, Sabtu, dan Minggu masyarakat cenderung memanfaatkan waktu untuk bepergian,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa konsep awal kebijakan WFH adalah untuk menekan penggunaan BBM melalui pengurangan aktivitas perjalanan kerja. Namun, jika diterapkan di hari Jumat, justru membuka peluang masyarakat memperpanjang waktu libur.

“Kalau niatnya mengirit BBM, ini malah berpotensi jadi lahan wisata keluarga. Dampaknya bisa berbanding terbalik,” tegasnya.

Sebagai bagian dari masyarakat, Thomas menyatakan penolakan terhadap penempatan WFH di akhir pekan. Ia menyarankan agar kebijakan tersebut dipindahkan ke hari lain yang dinilai lebih efektif.

Ia mencontohkan langkah Gubernur Jawa Timur yang dinilai lebih tepat dengan memilih hari Rabu sebagai waktu pelaksanaan WFH.

“Seperti keputusan Gubernur Jawa Timur, hari Rabu itu lebih pas. Tidak beririsan dengan akhir pekan, sehingga tujuan penghematan bisa lebih tercapai,” tambahnya.

Thomas berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan dampak sosial dan perilaku masyarakat, agar tujuan efisiensi energi tidak justru berubah menjadi peningkatan konsumsi BBM akibat lonjakan aktivitas liburan.(Team/Red)

Acara tersebut dihadiri unsur Muspika Arosbaya, para kepala desa se-Kecamatan Arosbaya, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Momentum ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca Idul Fitri, tetapi juga memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pelepasan purna tugas Danramil Arosbaya, Akh. Dorie, serta Kasi Trantibum Kecamatan Arosbaya, Djauhari Efendi, S.Sos, yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya.

Camat Arosbaya, Dedeng Suprapto, dalam sambutannya menegaskan bahwa Halal Bihalal bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan momentum strategis untuk mempererat sinergi antarinstansi.

“Melalui kegiatan ini, kita perkuat kembali komunikasi dan kolaborasi lintas sektor. Tantangan ke depan tidak ringan, sehingga dibutuhkan kebersamaan yang solid antara pemerintah kecamatan, desa, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi para pejabat yang purna tugas, seraya berharap nilai pengabdian yang telah ditunjukkan dapat menjadi teladan bagi semua pihak.

Perwakilan kepala desa se-Arosbaya yang juga Ketua PKDI Arosbaya, Agus Mulyanto, menyampaikan bahwa sinergi antara desa dan kecamatan selama ini telah berjalan cukup baik.

“Kami dari pemerintah desa siap mendukung penuh setiap program kecamatan. Halal Bihalal ini menjadi penguat kebersamaan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi peran lintas sektor yang dinilai sangat membantu dalam menjaga stabilitas dan pembangunan di tingkat desa.

Kapolsek Arosbaya, AKP Sys Eko, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca Idul Fitri.

“Kami mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah desa hingga masyarakat, untuk bersama-sama menjaga kondusifitas wilayah. Sinergi antara TNI-Polri, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci utama terciptanya keamanan di Arosbaya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar komunikasi lintas sektor terus ditingkatkan guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas di wilayah tersebut.

Sementara itu, Anggota DPRD Bangkalan, Agus Suwito, menekankan pentingnya menjaga kekompakan dalam membangun daerah.

“Kunci kemajuan daerah ada pada sinergi. Jika semua elemen berjalan searah, mulai dari desa, kecamatan hingga legislatif, maka pembangunan akan lebih cepat dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan sebagai wadah komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan.

Acara pelepasan purna tugas berlangsung khidmat dan penuh haru. Ucapan terima kasih serta doa mengiringi perjalanan pengabdian kedua pejabat yang telah memberikan kontribusi nyata bagi Kecamatan Arosbaya.

Kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan saling bersalaman antar peserta, memperkuat nilai kebersamaan dalam semangat Idul Fitri.

(Team/Red)

Menurut Unez, narasi “tidak naik” sering kali hadir bukan semata sebagai kepastian kebijakan, melainkan sebagai cara untuk meredam gejolak di masyarakat. Ia mengingatkan bahwa publik sudah berkali-kali menghadapi situasi serupa, di mana ketenangan dijaga di awal, sementara penyesuaian dilakukan di waktu yang dianggap lebih aman.

“Kalau dilihat dari pola yang sudah-sudah, pernyataan seperti ini lebih terasa sebagai upaya menjaga kondusifitas. Bukan berarti salah, tapi jangan sampai publik hanya diberi rasa tenang tanpa kejelasan arah kebijakan yang sebenarnya,” ujarnya.

Unez juga menyoroti peran Pertamina dalam konteks ini. Sebagai pengelola utama distribusi energi, ia menilai Pertamina tidak hanya dituntut menjaga pasokan, tetapi juga memastikan bahwa proses distribusi berjalan transparan dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat.

Ia menekankan bahwa persoalan BBM tidak pernah berdiri hanya pada aspek harga. Di balik itu, ada persoalan pengaturan distribusi, potensi penimbunan, hingga celah dalam regulasi yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

“Di sinilah pentingnya pengawasan. Negara tidak cukup hanya menyampaikan bahwa situasi aman, tapi harus bisa memastikan di lapangan memang tidak ada permainan. Kalau ada oknum yang menyalahgunakan distribusi atau memanfaatkan situasi, harus ditindak tegas tanpa kompromi,” tegasnya.

Unez juga mendorong adanya keterbukaan informasi yang lebih luas kepada publik, terutama terkait perhitungan harga, mekanisme subsidi, serta arah kebijakan energi ke depan. Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga memahami alasan di balik setiap keputusan.

“Regulasi itu harus jelas, terbuka, dan bisa diawasi. Jangan sampai ada ruang abu-abu yang justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Kalau negara ingin menjaga kepercayaan publik, maka yang dibutuhkan bukan hanya pernyataan, tapi juga keberanian untuk terbuka dan bertindak,” pungkasnya.

(HDI)

Proyek yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan (BK) Desa hasil Silpa Tahun Anggaran 2025 tersebut, memiliki jumlah budget mencapai Rp477.000.000. 

Dugaan masalah muncul ketika ditemukan adanya material semen yang digunakan tidak sama merk sehingga memicu perbedaan nominal antara harga satuan yang tercatat dalam anggaran dengan biaya aktual yang dikeluarkan pada tahap pelaksanaan.

Proyek yang dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa dan diawasi oleh Konsultan Pengawas dari CV. Harmony Consultant ini, memiliki waktu pelaksanaan selama 90 hari kerja, dengan tahapan konstruksi yang telah direncanakan sejak tahun 2025. 

Menurut Robby, Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Desa Brangkal, dalam pelaksanaannya ditemukan fakta bahwa kontraktor menggunakan dua jenis merk semen, yaitu Semen Gresik dan Semen Singa Merah, padahal dalam dokumen RAB menurutnya tercatat harga satuan semen sekitar Rp50.000 per ball.  

Robby menjelaskan bahwa Semen Singa Merah itu digunakan untuk sebagian sisa pekerjaan pondasi, sedangkan untuk pekerjaan beton cor, full menggunakan Semen Gresik. 

Ia mengakui bahwa penggunaan ke-dua material semen ini dilakukan dengan alasan untuk tolong-menolong menyesuaikan nominal anggaran, mengingat adanya perbedaan harga antara yang tertera di RAB dengan harga pasar saat pembelian. 

Keputusan penggunaan dua jenis material semen yang berbeda merk itu, justru memunculkan pertanyaan besar terkait dasar pertimbangan teknis dan keuangan yang menjadi acuan. 

Ketika ditanya mengenai alasan mengapa Semen Singa Merah dimasukkan dalam spesifikasi proyek, Robby tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak pengawas. 

"Untuk itu yang bisa menjawabnya, itu kan pengawasnya, kenapa dimasukkan semen Singa Merah sama semen Gresik?," ujarnya. 

Dugaan penyimpangan tersebut membuat masyarakat khawatir terkait transparansi proses perencanaan dan pelaksanaan proyek yang menggunakan dana publik.

Sejumlah warga menanggapi keras praktik penggunaan material dengan dugaan selisih anggaran ini. Seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya menilai bahwa jika dalam RAB telah ditetapkan harga tertentu namun realisasi pembelian dilakukan dengan harga yang lebih murah, maka selisih dana yang dihasilkan berpotensi menjadi penyimpangan jika tidak dikelola dengan benar. 

Menurut warga tersebut, hal itu terjadi karena dugaan adanya ketidaksesuaian nominal antara anggaran yang direncanakan dengan biaya aktual yang dikeluarkan, jika tidak dilaporkan secara transparan dan digunakan sesuai aturan, bisa jadi memiliki potensi masalah termasuk dugaan korupsi. 

Warga juga menekankan bahwa pengelolaan dana publik harus sepenuhnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, dengan mekanisme yang terbuka dan didukung administrasi dokumentasi yang lengkap.

Sementara, Kepala Desa (Kades) Brangkal, Nur Ely Suryani akhirnya mengeluarkan tanggapan terkait tulisan serta informasi yang mencuat mengenai proyek pendopo tersebut. 

Kades menyampaikan ucapan terima kasih atas informasi yang diberikan kepada pihaknya, namun ia menjelaskan bahwa belum memiliki kesempatan untuk melakukan koordinasi langsung dengan Kasipem Robby karena selama ini aktif melakukan kegiatan di luar kantor. 

"Matur nuwon sampon diinformasikan. Karena saya belum bertemu sama Kasipem saya terkait penulisan panjenengan. Karena saya giat diluar kantor," ungkapnya. Selasa, (31/3/2026). 

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif dari pihak pengawas CV. Harmony Consultant maupun pihak terkait lainnya mengenai petunjuk teknis dan akuntansi atas penggunaan material semen serta pengelolaan selisih anggaran dalam proyek bernilai besar ini. 

Pihak desa juga belum dapat menyampaikan laporan rinci terkait alokasi selisih dana, sehingga dugaan masalah dalam pengelolaan proyek masih menjadi pertanyaan yang perlu mendapatkan klarifikasi secara terbuka dan transparan bagi masyarakat Desa Brangkal.

Pewarta: Agung Ch