H. Sujai menilai, penanganan perkara tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut prinsip penegakan hukum dan pentingnya penerapan aturan secara adil, tanpa membedakan jabatan maupun pangkat seseorang.

Pernyataan tersebut disampaikan H. Sujai pada Rabu (4/11/2026). Ia menanggapi informasi mengenai penetapan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.

"Ini tindakan yang sangat bagus. Sudah terbukti bahwa dalam kepemimpinan Kapolri baru ingin menegakkan hukum dan aturan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang melanggar aturan harus ditindak," kata H. Sujai.

Ia menjelaskan, berdasarkan pemahamannya, penyadapan pada prinsipnya hanya dapat dilakukan untuk kepentingan tertentu yang memiliki dasar hukum serta harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Beberapa tindak pidana yang dalam ketentuan tertentu memungkinkan dilakukannya penyadapan antara lain tindak pidana terorisme, narkotika, dan korupsi. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat digunakan secara sembarangan karena terdapat persyaratan dan mekanisme hukum yang harus dipenuhi.

H. Sujai juga menegaskan bahwa tidak semua pihak memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan. Begitu pula, sasaran penyadapan harus ditentukan berdasarkan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

Ia turut menyinggung Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri (Monitoring Centre).

"Untuk kepentingan apa? Sudah dijelaskan, tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi. Dan siapa yang boleh? Di Perkap Kapolri ada aturannya, ketat sekali," ujarnya.

Menurut H. Sujai, mekanisme penyadapan juga mengatur pejabat yang memiliki kewenangan memberikan perintah, pihak yang dapat menerima hasil penyadapan, serta nomor telepon yang menjadi sasaran sesuai ketentuan.

Karena itu, ia berpandangan bahwa penyadapan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan di luar tujuan penegakan hukum, termasuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi.

"Jadi, sepanjang melanggar itu, apa pun jabatan dan pangkatnya, sepanjang tidak mengikuti aturan, berarti itu ilegal. Karena ilegal, Bareskrim Polri menentukan bahwa itu pelanggaran pidana," jelasnya.

Lebih lanjut, H. Sujai menyampaikan dukungannya terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri sepanjang dilaksanakan sesuai prosedur operasional standar (SOP), berdasarkan alat bukti, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Ia berharap, penanganan perkara tersebut dapat menjadi momentum evaluasi dan pembenahan internal institusi Polri. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran hukum perlu diproses secara profesional, transparan, dan akuntabel tanpa dipengaruhi jabatan ataupun pangkat pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian, proses penegakan hukum diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.(Tim/Red)

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Operasi Patuh Semeru 2026 ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Sampang, AKP Sulaiman, S.H., dengan mengusung pendekatan yang berbeda dari biasanya, yakni memberikan apresiasi langsung kepada pengendara yang tertib alih-alih memberikan sanksi teguran.

"Kami ingin masyarakat memahami bahwa helm adalah pelindung nyawa, bukan beban atau kewajiban semata," ujarnya.

Langkah humanis dan persuasif ini dirancang agar masyarakat semakin termotivasi untuk selalu mengutamakan keselamatan di jalan raya, sekaligus meluruskan persepsi publik bahwa kepolisian tidak hanya menegakkan aturan hukum, melainkan juga berupaya melindungi keselamatan setiap warga.

"Sosialisasi ini bertujuan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keselamatan berkendara, bukan sekadar memenuhi ketentuan peraturan semata," ungkapnya.

Melalui pembagian helm keselamatan kepada para pengendara yang dinilai konsisten mematuhi aturan lalu lintas, pihak kepolisian berharap kesadaran berlalu lintas dapat tumbuh secara alami dari dalam diri setiap pengguna jalan.

Kegiatan sosial ini berlangsung dengan aman, tertib, serta mendapat sambutan dan antusiasme yang tinggi dari para warga yang melintas di depan Mapolres Sampang sepanjang acara berlangsung.

Dengan adanya pendekatan persuasif seperti ini, Polres Sampang berharap budaya tertib berlalu lintas di jalan raya tidak lagi bergantung pada kehadiran petugas, melainkan menjadi kebutuhan utama demi keselamatan bersama.(Tim/Red)

Somasi ini menjadi upaya administratif Pemdes Buduran untuk menuntut transparansi dan kejelasan ikatan kontrak usaha di atas lahan milik kas desa. Kendati surat peringatan telah dikirimkan, pihak pengelola Toko Basmalah dinilai belum menunjukkan sikap kooperatif maupun memberikan respons tertulis guna menyelesaikan tunggakan tersebut.

Kepala Desa Buduran, Anas Hendri Azis, menyatakan bahwa tindakan ini murni demi menegakkan tata kelola aturan aset daerah dan bukan untuk mempersulit ruang gerak iklim investasi atau pelaku usaha di desanya

"Tanah percaton adalah aset desa yang harus dijaga dan dikelola sesuai aturan hukum. Kami membuka pintu bagi siapa saja untuk berbisnis, namun jangan sampai hak-hak masyarakat desa diabaikan begitu saja saat asetnya dikomersialkan," kata Anas.

Anas menekankan, pihaknya masih berharap polemik ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat. Namun, jika pihak Toko Basmalah tetap bergeming, Pemdes Buduran siap menempuh jalur hukum lanjutan demi melindungi hak tata ruang dan kekayaan desa.

Kasus ini pun memantik perhatian warga sekitar yang menuntut keterbukaan informasi publik terkait sejauh mana kontribusi retail modern tersebut terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Hingga saat ini, media masih berupaya menghubungi pihak manajemen pusat maupun pengelola cabang Toko Basmalah untuk memberikan ruang klarifikasi serta hak jawab berimbang mengenai status sengketa sewa lahan tersebut."Tutupnya.(Team/Red)

Beliau menjelaskan bahwa pos anggaran yang tercantum di dalam DPA Sekretariat DPRD pada tahun tersebut secara faktual hanya dialokasikan untuk biaya keluarga.
"Penjelasan resmi ini kami sampaikan agar isu yang beredar tidak memicu salah tafsir, spekulasi liar, maupun fitnah di tengah masyarakat," ujar Amonio Zai saat memberikan keterangan resmi kepada tim media.
Amonio Zai juga menyatakan bahwa Sekretariat DPRD Nias Barat bersikap sangat terbuka terhadap konfirmasi dari rekan-rekan media. Pihaknya siap menunjukkan dan menjelaskan dokumen anggaran secara transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia turut mengimbau publik agar bersikap bijak dan tidak menarik kesimpulan yang tidak berdasar atau bertentangan dengan fakta anggaran yang sebenarnya.

Melalui klarifikasi ini, Sekretariat DPRD Nias Barat berharap persoalan ini menjadi terang benderang bagi seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan tidak ada lagi informasi yang dipelintir, dan publik dapat memahami dengan jelas bahwa isu anggaran pemeliharaan Rumah Dinas Ketua DPRD tahun 2025 yang viral tersebut adalah tidak benar.(Tim)

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban diduga terseret arus Sungai Idano Sara saat dalam perjalanan pulang ke rumah pada sore hari. Namun, hingga saat ini belum diketahui secara pasti keberadaan korban maupun titik terakhir korban terlihat.

Dalam operasi pencarian tersebut, Basarnas telah mengerahkan drone untuk membantu pemantauan dari udara. Sementara itu, masyarakat bersama tim gabungan juga melakukan penyisiran di sepanjang tepian Sungai Idano Sara hingga mengarah ke Sungai Oyo.

Sasaran pencarian diperluas dari kawasan Sungai Idano Sara hingga ke aliran Sungai Oyo, mengingat adanya dugaan korban terbawa arus sungai yang cukup deras.

Namun, karena kondisi hari telah malam dan mempertimbangkan faktor keselamatan personel di lapangan, operasi pencarian untuk sementara dihentikan dan akan kembali dilanjutkan besok pagi.

Tim gabungan berharap pencarian lanjutan dapat menemukan titik terang terkait keberadaan korban.

Masyarakat juga diharapkan memberikan informasi apabila melihat atau mengetahui tanda-tanda keberadaan korban di sekitar aliran Sungai Idano Sara maupun Sungai Oyo.

Hingga operasi pencarian dihentikan sementara, korban masih belum ditemukan. Tim gabungan berkomitmen melanjutkan upaya pencarian pada hari berikutnya.(Tim/Red)

korban dilaporkan hilang oleh pihak keluarga bernama Fahuwu Lahagu (53 tahun) pada hari Rabu, 4 November 2026, sekitar pukul 16.00 WIB.

Kronologi Kejadian
Korban diketahui berangkat dari rumahnya menuju sawah tempatnya bekerja pada Rabu pagi, 4 November 2026, sekitar pukul 06.00 WIB. Biasanya, korban sudah kembali ke rumah pada pukul 17.00 WIB. Namun, hingga laporan resmi ini diterbitkan, korban belum juga kembali, dan keberadaannya masih belum diketahui.

Upaya Pencarian Terkini
Merespons laporan tersebut, Kapolsek Mandrehe bersama rombongan personel Kepolisian langsung turun ke lokasi pencarian untuk memimpin operasi penyelamatan. Pihak Polsek Mandrehe berkoordinasi erat di lapangan bersama rombongan personel BASARNAS Nias dan warga setempat guna menyisir area sekitar sawah dan lokasi sungai Oyo  yang diduga menjadi rute korban.

Hingga berita ini dinaikkan pada Rabu, 4 November 2026 pukul 17.49 WIB, tim gabungan beserta warga masih terus melakukan penyisiran di lapangan, dan korban masih dalam proses pencarian.
Adapun ciri-ciri korban (Erminatal Hia) yang dilaporkan hilang adalah sebagai berikut:
Tinggi Badan: 156 cm
Rambut: Hitam dan lurus
Mata: Bulat berwarna hitam
Warna Kulit: Sawo matang

Himbauan Kepada Masyarakat
Kepolisian Resor Nias Sektor Mandrehe menghimbau kepada seluruh masyarakat yang melihat, menemukan, atau memiliki informasi terkait keberadaan wanita dengan identitas dan ciri-ciri di atas agar segera membantu menginformasikannya.
Informasi dapat ditujukan langsung kepada pihak keluarga melalui nomor telepon 0812-7131-2013, pelapor di nomor 0852-7008-4010, atau dengan menghubungi Kantor Polisi terdekat.(Tim Red)

Kerusakan yang dipicu tingginya curah hujan tersebut bukan lagi persoalan biasa. Selain mengancam keselamatan pengguna jalan, kondisi ini berpotensi memutus akses transportasi yang menjadi urat nadi mobilitas dan perekonomian masyarakat.

Titik kerusakan berada di ruas jalan provinsi sekitar Kota Mandrehe, tepatnya antara SPBU Mandrehe menuju Rumah Ama Geni Gulo, persis di depan Rumah Dinas Kepolisian Mandrehe.

Banjir yang terjadi pada Selasa (3/11/2026) siang mengakibatkan air meluap ke badan jalan. Arus air yang diduga tertahan akibat tersumbatnya gorong-gorong mengikis struktur tanah hingga menyebabkan longsor dengan kedalaman sekitar tiga meter.

Akibatnya, sebagian badan jalan aspal ambrol dan menyisakan jalur yang sangat sempit. Kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati karena ancaman longsor susulan masih membayangi.

Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan, dua aktivis Nias Barat, Peringatan Gulo dan Yunianto Waruwu, secara tegas mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui UPTD Bina Marga wilayah Gunungsitoli agar tidak lamban dalam mengambil tindakan.

Keduanya menyampaikan desakan tersebut kepada wartawan saat melintasi lokasi kerusakan, Rabu (4/11/2026).

" Kami mendesak agar longsor ini segera dilakukan penanganan darurat sebelum memakan korban jiwa dan akses jalan perekonomian masyarakat benar-benar terputus. Jangan menunggu ada korban kecelakaan atau jalan putus total baru pemerintah sibuk mengambil tindakan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas," tegas kedua aktivis.

Mereka menilai, kondisi tersebut membutuhkan tindakan cepat, bukan sekadar pemantauan atau janji penanganan. Pemerintah provinsi harus memastikan langkah darurat benar-benar dilaksanakan di lapangan sebelum kerusakan semakin meluas.

Menurut keduanya, jalan tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat Mandrehe dan wilayah sekitarnya. Apabila jalur itu terputus, dampaknya bukan hanya dirasakan pengguna kendaraan, tetapi juga aktivitas perdagangan, distribusi barang, dan berbagai kebutuhan masyarakat.

UPTD Bina Marga Rencanakan Penanganan Menggunakan Batang Kelapa

Sementara itu, Kepala UPTD Bina Marga Provinsi Sumatera Utara wilayah Gunungsitoli, Dadang, saat dikonfirmasi wartawan Bnewsnasional.id melalui pesan WhatsApp, Rabu (4/11/2026), sekitar pukul 13.12 WIB, menyampaikan bahwa pihaknya telah merencanakan penanganan darurat.

Dalam keterangannya, Dadang menyebutkan rencana penggunaan batang kelapa sebagai material penahan sementara agar kendaraan roda empat dapat kembali melintasi ruas jalan tersebut.

"Rencana dibuat batang kelapa. Sudah semalam dipesan anggota dan segera dikerjakan agar bisa dilalui mobil. Terima kasih infonya," tulis Dadang.

Pernyataan tersebut menjadi harapan bagi masyarakat agar penanganan segera direalisasikan. Namun, mengingat kondisi kerusakan yang cukup serius, penggunaan material sementara tentu perlu diikuti kajian teknis dan penanganan permanen agar badan jalan tidak kembali mengalami keruntuhan.

Jangan Sampai Masyarakat Menanggung Risiko Kelalaian Penanganan

Peringatan Gulo dan Yunianto Waruwu menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menganggap persoalan ini sebagai kerusakan jalan biasa. Kondisi badan jalan yang sudah ambrol menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat.

Mereka meminta UPTD Bina Marga Provinsi Sumatera Utara segera turun langsung, melakukan pengamanan lokasi, memasang rambu peringatan, serta melaksanakan penanganan darurat tanpa menunda waktu.

"Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena lambatnya penanganan. Kami meminta pemerintah hadir dengan tindakan nyata. Jalan ini menyangkut keselamatan dan kehidupan ekonomi masyarakat," tegas mereka.

Kini, masyarakat menunggu realisasi langkah penanganan yang telah disampaikan pihak UPTD Bina Marga. Sebab, dalam kondisi jalan yang sudah nyaris putus, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan rencana, melainkan tindakan nyata sebelum akses transportasi benar-benar lumpuh.(Tim/Red)

AMI menilai, perbuatan yang diduga dilakukan oleh ketiga oknum tersebut merupakan persoalan serius dan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara apabila terbukti melanggar hukum serta menyalahgunakan kewenangan.

Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa Mabes Polri tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tiga orang sebagai tersangka. Aparat penegak hukum harus berani mengungkap seluruh jaringan, pihak yang diduga terlibat, serta siapa pun yang memberikan perlindungan atau berada di balik perkara tersebut.

"Kami mendesak Mabes Polri untuk mengusut perkara ini sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti pada tiga oknum tersangka. Siapa pun yang terlibat harus diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu," tegas Baihaki Akbar.

Lebih lanjut, Ketum AMI meminta agar ketiga oknum tersangka tersebut mendapatkan hukuman seberat-beratnya apabila terbukti bersalah melalui proses peradilan.

Baihaki Akbar bahkan menegaskan bahwa pihaknya menginginkan hukuman mati bagi ketiga tersangka apabila perbuatan mereka memenuhi ketentuan pidana yang dapat dijatuhi hukuman tersebut, serta pemiskinan melalui perampasan aset hasil kejahatan sesuai ketentuan hukum.

AMI MENEGASKAN:

1. Mendesak Mabes Polri mengusut tuntas siapa saja aktor intelektual dan pihak yang berada di belakang tiga oknum tersangka.
2. Mendesak aparat penegak hukum mengungkap seluruh jaringan dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
3. Meminta agar seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses secara hukum tanpa pandang bulu.
4. Mendesak penjatuhan hukuman maksimal sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk perampasan aset hasil kejahatan.

Aliansi Madura Indonesia menegaskan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut hingga tuntas.

HUKUM HARUS TAJAM KE ATAS, TEGAK TANPA PANDANG BULU!

Operasi tersebut melibatkan sejumlah pejabat utama Polda Jatim, di antaranya Karo Ops Polda Jatim, Dirintelkam Polda Jatim, Diresnarkoba Polda Jatim, serta Dansat Brimob Polda Jatim. Kegiatan itu juga didampingi langsung Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo, S.I.K., M.H.

Keterlibatan lintas satuan tersebut menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam mengungkap dan menuntaskan perkara narkotika, sekaligus mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang masuk dalam jaringan peredaran barang terlarang tersebut.

Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo menegaskan, pihaknya berkomitmen mendukung penuh program pemberantasan narkoba atau Bersih Narkoba (Bersinar) yang menjadi perhatian pimpinan Polri.

"Ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam mendukung program Bersinar. Kami tidak akan berhenti melakukan upaya penegakan hukum dan terus berupaya menelusuri jaringan narkoba hingga ke akar-akarnya," tegasnya saat dikonfirmasi, Selasa (3/11/2026).

Ia menjelaskan, upaya pencarian terhadap buronan masih terus dilakukan. Tim di lapangan juga melakukan pemetaan wilayah serta mengumpulkan sejumlah informasi dan petunjuk guna mendukung proses penyelidikan.

Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian. Dukungan dan keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai peredaran narkotika.

Kapolres pun mengajak masyarakat agar tidak ragu menyampaikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, termasuk keberadaan orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Kami mengharapkan dukungan masyarakat. Apabila mengetahui informasi sekecil apa pun terkait peredaran narkoba maupun keberadaan buronan, segera laporkan kepada kepolisian terdekat. Identitas pelapor akan kami jaga," pungkasnya.

Melalui sinergi antara Polres Bangkalan, Polda Jatim, dan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan narkotika di wilayah Kabupaten Bangkalan dapat berjalan maksimal demi menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari bahaya narkoba.(Team/Red)

Kedatangan rombongan tersebut bertujuan memastikan kondisi saluran pembuangan air yang selama ini diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya genangan hingga banjir di lingkungan permukiman warga.

Dari hasil peninjauan, ditemukan kondisi selokan yang aliran airnya tidak berjalan maksimal. Bahkan, terdapat dugaan bagian saluran tertutup bangunan sehingga menghambat pembuangan air. Akibatnya, setiap hujan turun, air berpotensi meluap dan menggenangi kawasan sekitar.

Persoalan ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah Maryam, salah seorang warga setempat, menyampaikan keluhannya melalui media sosial hingga viral. Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat kondisi tersebut, tetapi juga segera mengambil langkah penanganan.

Maryam mengungkapkan, warga sudah cukup lama menghadapi persoalan genangan air setiap kali hujan mengguyur wilayah tersebut. Menurutnya, langkah awal yang paling dibutuhkan masyarakat adalah normalisasi selokan agar aliran air kembali lancar.

"Kami berharap selokan ini segera dibersihkan dan dinormalisasi. Kalau hujan turun, air selalu menggenangi lingkungan warga. Kami hanya ingin ada penanganan supaya persoalan ini tidak terus berulang," ungkap Maryam.

Sementara itu, Camat Arosbaya Dedeng Suprapto mengatakan, peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Bupati Bangkalan sekaligus bentuk kepedulian pemerintah terhadap keluhan masyarakat.

"Kami datang untuk melihat langsung kondisi yang terjadi dan mengetahui apa yang menjadi persoalan di lapangan. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah desa serta pihak terkait agar persoalan saluran air ini bisa dicarikan jalan keluar," jelas Dedeng.

Ia menambahkan, penanganan persoalan banjir membutuhkan koordinasi bersama agar solusi yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan dan kewenangan masing-masing pihak.

Warga pun berharap hasil peninjauan tersebut segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret, terutama normalisasi saluran air yang diduga tersumbat. Sebab, banjir yang berulang setiap kali hujan turun tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi.

Masyarakat berharap perhatian pemerintah kali ini menjadi awal penyelesaian persoalan banjir di Dusun Nganlaok, sehingga tidak lagi menjadi keluhan berulang setiap musim hujan.(Team/Red)