Surabaya, bnewsnasional.id - Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping bertemu dengan Ketua Partai Kuomintang Tiongkok Cheng Li-wun di Beijing dan menyampaikan pidato penting. Berdasarkan kepentingan menyeluruh dan perkembangan jangka panjang bangsa Tionghoa, Xi mengemukakan empat usulan strategis: berpegang pada identitas yang benar untuk mendorong keselarasan hati; berpegang pada pembangunan damai untuk menjaga rumah bersama; berpegang pada komunikasi dan integrasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; serta berpegang pada persatuan dan perjuangan untuk mewujudkan Revitalisasi Bangsa Tionghoa.Pada tanggal 10 April

Usulan ini memberikan arahan jelas bagi hubungan kedua partai dan perkembangan damai lintas Selat Taiwan. Pada tahun 2025, warganet (netizen) di dalam dan luar negeri memilih karakter Tiongkok "shi" (yang berarti tren atau arus) sebagai Karakter Tiongkok Tahunan Selat Taiwan. Hal ini menunjukkan bahwa tren sejarah menuju reunifikasi dan revitalisasi Tiongkok terus maju dan tak terbendung. Melalui artikel ini, saya ingin memperkenalkan situasi isu Taiwan kepada sahabat-sahabat di Indonesia melalui tiga perspektif tren.

1. Tren Revitalisasi Bangsa Tionghoa yang Tak Terbendung

Sekretaris Jenderal Xi Jinping menekankan bahwa “isu Taiwan muncul akibat kelemahan dan kekacauan bangsa, dan pasti akan diselesaikan seiring dengan revitalisasi bangsa”. Faktor kunci yang menentukan arah hubungan lintas Selat adalah kemajuan dan perkembangan negara. Sejak Kongres Nasional Partai ke-18, di bawah kepemimpinan kuat Komite Pusat Partai yang dipimpin oleh Xi Jinping, seluruh rakyat bersatu mengatasi berbagai kesulitan hingga berhasil mencapai Modernisasi Ala Tiongkok yang luar biasa. Saat ini, kita berada dalam posisi yang lebih dekat, lebih percaya diri, dan lebih mampu mewujudkan revitalisasi serta reunifikasi tanah air dibandingkan periode mana pun dalam sejarah.

Sektor Ekonomi: Tiongkok secara stabil memosisikan diri sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2025 melampaui 140 triliun RMB, di mana selama bertahun-tahun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dunia konsisten melebihi 30%. Tiongkok juga memiliki seluruh kategori industri dalam klasifikasi PBB, serta keunggulan pasar yang berskala sangat besar.

Sektor Teknologi: Tiongkok menganut kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat tinggi. Berbagai pencapaian seperti pesawat besar buatan domestik, penerbangan antariksa berawak, teknologi kuantum, dan rekayasa biologi muncul silih berganti.

Kesejahteraan Rakyat: Tiongkok secara historis telah mengentaskan masalah kemiskinan ekstrem (mutlak). Pendapatan rakyat tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi, didukung oleh sistem pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial terbesar di dunia demi mendorong kemakmuran bersama.

Sejarah membuktikan bahwa “bersatu akan kuat, terpisah akan kacau”. Mewujudkan reunifikasi tanah air adalah keharusan bagi revitalisasi bangsa. Peningkatan kekuatan ekonomi, teknologi, dan pertahanan negara tidak hanya efektif menahan kekuatan separatis “Kemerdekaan Taiwan” dan campur tangan asing, tetapi juga menciptakan peluang besar bagi kerja sama lintas Selat.

Pihak Tiongkok daratan selalu aktif mendorong normalisasi kunjungan masyarakat dan rutinisasi pertukaran di berbagai bidang. Kami secara progresif meluncurkan langkah-langkah kemudahan dalam pertukaran antarpartai, pemuda, ekonomi, budaya, hingga pariwisata. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya melindungi kepentingan pembangunan wilayah Taiwan dan menciptakan masa depan yang lebih cerlerang bagi seluruh bangsa Tionghoa, termasuk saudara-saudara kita di Provinsi Taiwan.

2. Tren Reunifikasi Kedua Tepi Selat Pasti Terwujud

Menyelesaikan isu Taiwan dan mewujudkan reunifikasi tanah air adalah keinginan bersama seluruh putra dan putri bangsa Tionghoa. Reunifikasi bukanlah sebuah pilihan, melainkan keniscayaan sejarah. Isu Taiwan adalah urusan dalam negeri Tiongkok. Fakta sejarah dan hukum bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayah Tiongkok tidak dapat diganggu gugat.

Pada 1 Oktober 1949, Pemerintah Pusat Republik Rakyat Tiongkok (RRT) didirikan, menggantikan Pemerintah Republik Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh Tiongkok. Ini adalah pergantian pemerintahan tanpa mengubah subjek hukum internasional Tiongkok; kedaulatan dan wilayah Tiongkok tetap sama. Pemerintah RRT tentu saja berhak menjalankan kedaulatan atas seluruh wilayah termasuk Taiwan. Dokumen hukum internasional yang valid seperti Deklarasi Kairo, Deklarasi Potsdam, dan Surat Penyerahan Jepang secara jelas mengonfirmasi kedaulatan Tiongkok atas Taiwan. Resolusi 2758 Majelis Umum PBB juga secara tegas menyatakan bahwa hanya ada satu Tiongkok di dunia—tidak ada “dua Tiongkok” atau “satu Tiongkok, satu Taiwan”. Prinsip Satu Tiongkok kini menjadi norma hubungan internasional dan konsensus umum masyarakat dunia, di mana 183 negara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok berdasarkan prinsip ini.

Di dunia saat ini, tren “Timur naik, Barat turun” semakin nyata. Konspirasi segelintir kekuatan di Amerika Serikat (AS) untuk “menghalangi perkembangan Tiongkok melalui isu Taiwan” pasti akan gagal. Kesenjangan kekuatan militer, ekonomi, dan teknologi antara Tiongkok dan AS terus menyusut. Tiongkok bahkan telah menyamai atau melampaui AS di beberapa bidang strategis seperti energi baru dan kecerdasan buatan (AI).

Dalam pertemuan puncak antarkepala negara Tiongkok dan AS baru-baru ini di Beijing, Presiden Xi Jinping menekankan bahwa isu Taiwan adalah masalah paling krusial dalam hubungan Tiongkok–AS. “Kemerdekaan Taiwan” bertentangan dengan perdamaian, dan menjaga stabilitas di Selat Taiwan adalah titik temu terbesar kedua negara. Pihak AS perlu menangani isu ini dengan sangat hati-hati. Pascapertemuan tersebut, Presiden Trump dalam wawancara media menyatakan, “Saya tidak ingin melihat ada pihak yang mendorong kemerdekaan (Taiwan).” Pernyataan ini menunjukkan bahwa AS tidak akan menanggung risiko perang demi “Kemerdekaan Taiwan”. Kelompok separatis yang berniat mengandalkan AS tidak akan berakhir baik.

Dari perbandingan kekuatan, Tiongkok daratan memegang inisiatif dan posisi dominan, serta memegang kendali strategis untuk mewujudkan reunifikasi. Sebagai gambaran, PDB Taiwan mencapai setengah dari PDB daratan pada tahun 1993, namun pada tahun 2025 jumlahnya kurang dari 1/20—hanya menempati peringkat kesembilan jika diurutkan setingkat provinsi di Tiongkok. Tiongkok daratan adalah pasar ekspor dan tujuan investasi terbesar bagi pulau Taiwan. Segala upaya untuk memutus hubungan rantai pasok dengan daratan hanya akan memberikan dampak kehancuran bagi industri Taiwan sendiri.

Pada tahun 2025, jumlah wisatawan dua arah lintas Selat mencapai 5,44 juta orang (naik 23,6% dibanding tahun 2024). Di antaranya, jumlah pengunjung Taiwan yang baru pertama kali datang ke daratan melebihi 300 ribu orang, dengan generasi muda menyumbang 34,4% dari total wisatawan. Tren sejarah di mana kedua pihak saling mendekat tidak dapat dihalangi oleh siapa pun.

3. Tren Penahanan “Kemerdekaan Taiwan” yang Mendesak

Pemerintah Partai Demokrat Progresif (DPP) yang dipimpin oleh Lai Ching-te secara keras kepala memegang posisi separatis “Kemerdekaan Taiwan”, menolak mengakui “Konsensus 1992”, secara terbuka menantang Undang-Undang Anti-Pemisahan Negara, serta terus berkolaborasi dengan kekuatan asing untuk melakukan tindakan “penghapusan identitas Tiongkok” (de-sinicization). Tindakan inilah yang menjadi akar penyebab ketegangan situasi di Selat Taiwan dan harus ditindak dengan tegas.

Pertama, DPP memicu sentimen anti-Tiongkok dan sengaja menghalangi kerja sama lintas Selat. Mereka menjegal kebijakan yang menguntungkan rakyat Taiwan, seperti Tindakan untuk Mendorong Kerja Sama Pertukaran Ekonomi dan Budaya Lintas Selat serta Zona Percontohan Integrasi Pembangunan Lintas Selat. DPP juga memfitnah pertukaran normal antarorganisasi masyarakat dan memasukkan aplikasi populer asal daratan seperti Douyin (TikTok), WeChat, dan Weibo ke dalam daftar hitam aplikasi berisiko tinggi demi memutus komunikasi masyarakat.

Kedua, DPP mengandalkan kekuatan asing demi ambisi politiknya. Otoritas Taiwan dinilai mengorbankan kepentingan pulau tersebut kepada AS melalui pembelian senjata skala besar, pembukaan pasar yang tidak proporsional, hingga pemindahan industri inti. Mereka rela mengorbankan kesejahteraan rakyat demi dukungan politik luar negeri, menjadikan Taiwan layaknya "mesin uang" pihak asing.

Ketiga, DPP menghasut sentimen ketakutan. Anggaran pertahanan Taiwan tahun 2026 dinaikkan secara drastis hingga sekitar 3,32% dari PDB. Kebijakan ini dinilai menjerumuskan rakyat ke dalam risiko konflik, mengubah pulau tersebut menjadi "gudang peluru", dan mendorong situasi ke jurang ketegangan.

Baru-baru ini, Asosiasi Petani dan Nelayan, Asosiasi Pariwisata, Federasi UMKM, serta berbagai komentator di Taiwan menyuarakan kecaman keras terhadap otoritas berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Taiwan sendiri mulai menyadari dampak buruk dari kebijakan Lai Ching-te. Tindakan yang anti-perdamaian, anti-pertukaran, dan anti-kemanusiaan ini pada akhirnya akan dinilai buruk oleh sejarah.

Indonesia secara konsisten dan teguh menerapkan Kebijakan Satu Tiongkok (One China Policy), serta mendukung perkembangan damai hubungan lintas Selat dan reunifikasi Tiongkok. Kami sangat mengapresiasi pendirian kokoh Pemerintah Indonesia tersebut.

Dalam era baru ini, PKT dan Pemerintah Tiongkok akan terus mempersatukan dan memimpin saudara-saudara setanah air di kedua sisi Selat untuk mengikuti arus sejarah demi mewujudkan reunifikasi dan revitalisasi bangsa. Kami selalu berusaha dengan harapan tulus dan upaya maksimal untuk mewujudkan reunifikasi damai, namun tidak akan membiarkan siapa pun memisahkan Taiwan dari Tiongkok dengan cara apa pun. Tugas sejarah reunifikasi tanah air pasti akan dan harus tercapai! (Team/Red)

Nias Barat Indonesia ,bnewsNasional.id -Masyarakat pelaku usaha mikro di Nias Barat, Sumatera Utara, sedang mengalami kesulitan dengan pelayanan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Mandrehe. Mereka mengeluh tentang proses pengajuan pinjaman modal usaha yang lamban dan kurangnya respons dari petugas bank.

Salah satu calon debitur bahkan menyatakan bahwa berkas permohonan yang telah diajukan terkesan diabaikan, dan janji-janji penyelesaian yang disampaikan oleh petugas tidak terealisasi. Masyarakat berharap agar BRI Unit Mandrehe dapat menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi para pelaku usaha kecil di wilayah Nias Barat.

Mereka mendesak Manajer BRI Cabang Mandrehe untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para oknum Mantri KUR di lapangan guna memastikan standar pelayanan prima tetap terjaga. Hingga saat ini, pihak manajemen BRI Unit Cabang Mandrehe belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan layanan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut".

BRI Unit Mandrehe telah memiliki Sentra Layanan Ultra Mikro (Senyum) yang diresmikan pada tahun 2022, yang bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Namun, tampaknya masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas 

Masyarakat pelaku usaha mikro di Nias Barat, Sumatera Utara, sedang mengalami kesulitan dengan pelayanan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Mandrehe. Mereka mengeluh tentang proses pengajuan pinjaman modal usaha yang lamban dan kurangnya respons dari petugas bank.

Salah satu calon debitur bahkan menyatakan bahwa berkas permohonan yang telah diajukan terkesan diabaikan, dan janji-janji penyelesaian yang disampaikan oleh petugas tidak terealisasi. Masyarakat berharap agar BRI Unit Mandrehe dapat menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi para pelaku usaha kecil di wilayah Nias Barat.

Mereka mendesak Manajer BRI Cabang Mandrehe untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para oknum Mantri KUR di lapangan guna memastikan standar pelayanan prima tetap terjaga. Hingga saat ini, pihak manajemen BRI Unit Cabang Mandrehe belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan layanan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut.

BRI Unit Mandrehe telah memiliki Sentra Layanan Ultra Mikro (Senyum) yang diresmikan pada tahun 2022, yang bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Namun, tampaknya masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Masyarakat juga berharap agar pemerintah dapat memantau dan mengawasi pelaksanaan program KUR di daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pelaku usaha mikro. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan di Nias Barat.

Dalam kesempatan ini, masyarakat juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung dan memantau pelaksanaan program KUR di daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Pemerintah dan BRI diharapkan dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan program KUR, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pelaku usaha mikro di Nias Barat.

Masyarakat akan terus memantau dan mengawasi pelaksanaan program KUR di daerah, dan berharap agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. dapat memantau dan mengawasi pelaksanaan program KUR di daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pelaku usaha mikro. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan di Nias Barat.

Dalam kesempatan ini, masyarakat juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung dan memantau pelaksanaan program KUR di daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Pemerintah dan BRI diharapkan dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan program KUR, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pelaku usaha mikro di Nias Barat.

Masyarakat akan terus memantau dan mengawasi pelaksanaan program KUR di daerah, dan berharap agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Awak Media mencoba konfirmasi kepada Kepala BRI Mandrehe melalui Telepon Saluler memastikan informasi Namun Tidak tersambung hingga berita ini naik.

"Tim Baket"

Mengusung jurnalisme yang berintegritas, PEDOT.PRO tidak hanya sekadar menyampaikan berita, tetapi berkomitmen menelusuri setiap peristiwa secara mendalam, objektif, dan berimbang. Mulai dari isu nasional, hukum, politik, hingga dinamika sosial di masyarakat.

"Kami hadir untuk menjadi jembatan informasi yang kritis namun tetap edukatif bagi publik," ujar Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi, Onny Nafisil Qurbah

Pantau terus kesiapan kami dan pastikan Anda menjadi bagian dari pembaca pertama yang merekam jejak informasi perubahan.

Pemberitahuan ;

1. Diluar tanggung jawab manajemen redaksi bagi nama-nama Kepala Biro dan Wartawan yang tidak tertulis lagi di Box Redaksi, yang sebelumnya terdaftar dan tidak memperpanjang KTA & Surat Tugas Atau dikeluarkan dari Box Redaksi diakibatkan melakukan pelanggaran kebijakan yang berlaku, selanjutnya nama yang tak terdaftar di Box Redaksi tidak dibenarkan lagi menjalani tugas manajemen biro dan liputan berita dilapangan mengatasnamakan pedot.pro

2. Setiap Kepala Biro dan Wartawan dilengkapi KTA & Surat Tugas dapat di cek di Box Redaksi pedot.pro pada saat menjalani tugasnya.

3. Setiap liputan/artikel/berita yang diterbitkan, apabila tidak sesuai kode etik jurnalistik dan tidak sesuai dengan pedoman media pedot.pro menjadi tanggung jawab masing-masing Jurnalis/Wartawan yang menerbitkan. Gunakan KIRIM BERITA untuk menerbitkan liputan/artikel/berita/opini/event.

4. Mohon konfirmasi ke WhatsApp Redaksi dalam menggunakan HAK JAWAB apabila objek berita ingin di klarifikasi dari liputan berita yang telah diterbitkan atau apabila ada wartawan yang melakukan penyalahgunaan wewenangnya dalam menjalani tugas dilapangan dengan menggunakan KTA & Surat Tugas pedot.pro, segera laporkan.

Alamat kantor pusat :

JL. Kemuning, Dusun Watu Ulo, Kel.Rejosari Kec. Glagah Banyuwangi

Whatsapp Pimpinan Redaksi: +62 813-2233-6561 .

Peristiwa pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 03.15 WIB. Korban yang baru saja menutup warung sekaligus bengkel miliknya memilih masuk ke rumah untuk beristirahat sembari menunggu waktu subuh.

Namun sekitar pukul 03.30 WIB, saat hendak membangunkan istrinya untuk menyiapkan santap sahur dan membuat kopi, korban terkejut mendapati tabung gas LPG 3 kilogram yang sebelumnya terpasang di dapur sudah hilang.

Sadar menjadi korban pencurian, korban langsung menghubungi Kepala Desa Plakaran guna meminta bantuan.

Mendapat laporan tersebut, Kepala Desa Plakaran bergerak cepat. Tanpa menunggu lama, ia langsung mengecek rekaman CCTV milik warga di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan kamera pengawas itu, ciri-ciri pelaku berhasil diketahui dengan jelas.

Berbekal petunjuk tersebut, kepala desa kemudian melakukan penyisiran menyusuri jalan desa hingga arah pusat Kecamatan Arosbaya. Upaya pengejaran itu akhirnya membuahkan hasil.

Sekitar pukul 04.30 WIB, pelaku berhasil ditemukan dan langsung diamankan oleh kepala desa bersama warga sebelum sempat melarikan diri lebih jauh. Saat dimintai keterangan oleh warga, pria tersebut mengaku berasal dari wilayah Kecamatan Tanjung Bumi.

Situasi di lokasi sempat memanas lantaran warga mulai berdatangan usai mengetahui adanya pelaku pencurian yang tertangkap. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak desa segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian.

Tak berselang lama, personel Polsek Arosbaya tiba di lokasi sekitar pukul 05.00 WIB dan langsung mengamankan pelaku. Polisi juga memasangkan borgol kepada terduga pelaku yang saat itu mengenakan jaket hoodie hijau dan sarung sebelum dievakuasi ke mobil patroli.

Petugas kepolisian membenarkan adanya penangkapan tersebut dan mengapresiasi keberanian serta respons cepat Kepala Desa Plakaran dalam membantu menjaga keamanan lingkungan desa.

“Pelaku beserta barang bukti berupa tabung gas LPG 3 kilogram saat ini sudah diamankan di Mapolsek Arosbaya. Kami masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku di lokasi kejadian lainnya,” ujar petugas di lapangan.

Berkat sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan aparat kepolisian, situasi di Desa Plakaran kembali kondusif. Warga pun mengapresiasi langkah cepat kepala desa yang dinilai tanggap dan berani turun langsung demi melindungi masyarakatnya. (Team/Red)

Dugaan tersebut mencuat setelah pihak keluarga membeberkan adanya permintaan uang hingga puluhan juta rupiah oleh oknum aparat. Berdasarkan pengakuan tersebut, dana fantastis itu disebut-sebut sebagai "syarat" untuk memuluskan skema rehabilitasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim investigasi, dua tersangka, yakni N dan T, diduga sempat dimintai uang sebesar Rp50 juta per orang agar bisa direhabilitasi. Namun, karena pihak keluarga hanya mampu menyediakan total Rp20 juta, proses hukum keduanya tetap menggelinding ke meja penyidik.

Nasib berbeda dialami oleh berinisial R. Ia diduga mendapatkan perlakuan istimewa setelah pihak keluarganya menyanggupi nominal yang diminta. Salah satu anggota keluarga membenarkan bahwa inisial R telah dipulangkan.

“Iya, sudah direhab. Untuk R dikenakan Rp20 juta dan sekarang sudah pulang. Uang diserahkan malam hari di Polda setelah dari Surabaya,” ungkap narsumber yang masih keluarga, 29/4/26.Rabu

Narasumber tersebut juga menambahkan, ada penyerahan map yang diarahkan ke sebuah lembaga rehabilitasi di wilayah Buring, Kota Malang. Prosedur kilat inilah yang kemudian memicu tanda tanya besar terkait keabsahan proses hukum yang berjalan.

Kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan krusial terkait mekanisme penanganan perkara narkotika di wilayah hukum Polda Jatim pertama:

Pelanggaran SOP: Apakah dibenarkan secara hukum adanya penyerahan uang tunai secara langsung kepada oknum aparat dalam proses pengajuan rehabilitasi?

Transparansi Hukum: Apakah ada celah regulasi yang membolehkan pengalihan status perkara melalui mekanisme non-formal di luar pengadilan?

Kecepatan Proses Rehab: Mengacu pada Peraturan BNN RI Nomor 1 Tahun 2019, proses asesmen dan rehabilitasi memiliki tahapan serta durasi yang ketat. Mengapa dalam kasus R prosesnya terkesan instan?

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Timur, Kombes Pol Muhammad Kurniawan, belum merespons upaya konfirmasi yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp, meskipun pesan tersebut terpantau telah dibaca.

Jika dugaan praktik "mahar" ini terbukti benar, hal ini jelas mencederai komitmen institusi Polri dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan).

Tim investigasi masih terus mendalami data serta mengumpulkan bukti-bukti tambahan guna memastikan validitas informasi, sekaligus tetap membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait.(Team/Red)

Junaidi menyebutkan, diperkirakan sekitar 1.500 pengemudi ojol dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Jember, Situbondo, Gresik, Malang, hingga wilayah lainnya akan memadati sejumlah titik di Kota Surabaya untuk mengikuti aksi penyampaian aspirasi.

“Kami meminta maaf kepada masyarakat Surabaya apabila aksi ini nantinya menimbulkan kemacetan atau ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Aksi ini merupakan bentuk perjuangan para driver online demi mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik,” ujar Junaidi Abdilah.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang akan melakukan pengamanan selama aksi berlangsung agar kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Selain itu, Junaidi menghimbau masyarakat agar memilih jalur alternatif guna menghindari kepadatan lalu lintas, mengingat jumlah massa ojol yang diperkirakan hadir lebih besar dari perkiraan awal.

Dalam aksi tersebut, ribuan driver ojol yang tergabung dalam Aliansi Geranat’s Jawa Timur membawa sejumlah tuntutan nasional kepada pemerintah pusat. Mereka mendesak segera diterbitkannya Undang-Undang Transportasi Online Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pengemudi online di seluruh Indonesia.

Aksi dipimpin oleh Pj Achmad Tito dan Puji Waluyo selaku perwakilan Geranat’s Jawa Timur. Massa aksi menilai hingga kini driver online belum memiliki kepastian regulasi yang jelas terkait tarif, perlindungan kerja, hingga hubungan kemitraan dengan aplikator.

Empat tuntutan nasional yang dibawa dalam aksi tersebut meliputi kenaikan tarif penumpang roda dua (R2), regulasi pengantaran barang dan makanan untuk R2 dan R4, tarif bersih roda empat (R4), serta penerbitan UU Transportasi Online Indonesia.

Selain itu, Geranat’s Jatim juga menyampaikan tuntutan lokal seperti penolakan eksploitasi driver di zona merah, evaluasi program berbayar aplikator, pelibatan Geranat’s dalam regulasi transportasi online di Jawa Timur, hingga permintaan agar biaya parkir driver online ditanggung aplikator maupun penumpang.

“Aksi ini bukan sekadar persoalan tarif, tetapi menyangkut kepastian hukum dan perlindungan terhadap ribuan driver online yang selama ini menjadi bagian penting penggerak ekonomi masyarakat,” tegas Pj Achmad Tito.

Geranat’s Jawa Timur menegaskan akan terus mengawal perjuangan tersebut hingga pemerintah benar-benar menghadirkan regulasi yang berpihak kepada pengemudi transportasi online di Indonesia.(Team/Red)

Program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya para pedagang kecil dan pelaku usaha rumahan yang selama ini terkendala modal usaha akibat tingginya bunga pinjaman.

Dalam kegiatan launching yang berlangsung meriah itu, tampak dilakukan penyerahan cinderamata sebagai simbol sinergi dan dukungan terhadap program pembiayaan UMKM. Sejumlah pelaku usaha, tokoh masyarakat, hingga tamu undangan hadir menyaksikan langsung peluncuran program yang dinilai berpihak kepada rakyat kecil tersebut.

Pemerintah daerah berharap program subsidi bunga nol persen ini mampu menjadi solusi nyata bagi pelaku usaha agar lebih mudah mengembangkan usahanya tanpa terbebani cicilan bunga.

“Program ini hadir untuk membantu masyarakat kecil agar bisa mengembangkan usaha dengan lebih tenang dan produktif. Kami ingin UMKM naik kelas dan ekonomi masyarakat semakin bergerak,” ujar salah satu pejabat dalam sambutannya.

Melalui program tersebut, para pelaku UMKM di berbagai sektor diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas jaringan pemasaran, hingga membuka peluang kerja baru di lingkungan sekitar.

Di tengah antusiasme masyarakat, muncul pula ajakan khas Madura yang ramai digaungkan dalam kegiatan tersebut, yakni “Ayuh se nginjemmah reng, bunga NOL persen,” sebagai bentuk dukungan sekaligus semangat bagi masyarakat untuk memanfaatkan program pinjaman ringan itu secara maksimal.

Program bunga 0 persen ini dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus memperkuat ketahanan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah.(Team/Red)

Sorotan tajam datang dari kalangan guru PAUD dan TK yang sebagian besar masih berstatus sukarelawan (sukwan), namun tetap diwajibkan membayar iuran rutin setiap bulan. Ironisnya, kewajiban membayar dinilai tidak diimbangi dengan perlindungan maupun program nyata yang menyentuh kebutuhan para guru di lapangan.

Mantan pengurus PGRI Bangkalan berinisial R mengungkapkan bahwa nominal iuran di sejumlah kecamatan diduga melebihi ketentuan resmi hasil Kongres PGRI tahun 2024. Bahkan, perbedaan besaran iuran antar wilayah memicu pertanyaan besar terkait mekanisme pengelolaan dan pengawasannya.

“Ada dugaan penarikan tambahan di tingkat kecamatan dengan dalih program kerja cabang. Nominalnya berbeda-beda dan tidak seragam. Ini yang membuat banyak anggota mulai mempertanyakan transparansi pengelolaannya,” ujarnya, Senin (18/05/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, iuran resmi organisasi ditetapkan sebesar Rp10 ribu per anggota. Namun di lapangan, sebagian guru mengaku dipungut hingga Rp12 ribu sampai Rp15 ribu per bulan tanpa penjelasan rinci mengenai alokasi dana tambahan tersebut.

Situasi itu diperparah dengan minimnya kegiatan organisasi yang dirasakan langsung oleh anggota. Bahkan pada momentum Hari Guru yang biasanya diisi kegiatan penghargaan dan pembinaan, sejumlah guru mengaku tidak melihat adanya realisasi program dari dana yang selama ini dikumpulkan.

“Kami setor terus setiap bulan, tapi tidak pernah ada laporan terbuka. Kegiatan juga minim. Jadi wajar kalau muncul dugaan dana itu tidak dikelola secara transparan,” ungkap seorang guru PAUD di Kecamatan Kamal berinisial U.

Tak hanya soal transparansi, dualisme kepengurusan PGRI di tingkat pusat juga disebut ikut memperkeruh situasi organisasi di daerah. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap lemahnya fungsi advokasi dan perlindungan terhadap guru.

“Dulu ketika ada persoalan hukum atau hak guru bermasalah, organisasi hadir membela. Sekarang fungsi perlindungan itu nyaris tidak terdengar, sementara iuran terus berjalan,” tambah R.

Munculnya dugaan ketidakjelasan pengelolaan dana iuran kini mulai menjadi perhatian serius sejumlah kalangan. Banyak pihak mendesak agar pengurus PGRI Bangkalan segera membuka laporan penggunaan anggaran secara transparan demi menghindari semakin besarnya kecurigaan di kalangan anggota, khususnya guru-guru kecil yang setiap bulan tetap dibebani pungutan rutin di tengah keterbatasan ekonomi mereka.(Team/Red)

Peristiwa ini memicu gelombang solidaritas dari kalangan insan pers dan aktivis masyarakat sipil yang mengecam keras segala bentuk intimidasi terhadap kerja jurnalistik. Tindakan tersebut dinilai sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi yang benar.

Dalam pelaporan itu, M.Mukri datang didampingi kuasa hukumnya Rofi'i Ibnu Marzuki, S.H, Syaiful Imron Mustafa,S.H, dan beberpa Kuasa Hukum yang lain serta sejumlah rekan jurnalis yang menyatakan dukungan penuh atas langkah hukum yang ditempuh korban. Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana pengancaman pembunuhan sekaligus upaya menghalangi tugas jurnalistik.

Ancaman itu diduga muncul setelah korban melakukan konfirmasi dan pemberitaan terkait dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa kurang mampu di SDN Karangetang. Bukannya memberikan klarifikasi secara terbuka, terlapor justru diduga mengirim pesan bernada intimidatif yang mengarah pada ancaman kekerasan.

Korban menyebut ancaman diterima setelah pemberitaan terkait dugaan penyimpangan dana PIP mulai menjadi perhatian publik pada Jumat lalu. Atas dasar itu, korban memutuskan menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus tersebut ke Polres Bangkalan.

Dalam laporannya, korban turut menyerahkan barang bukti berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp yang berisi dugaan ancaman pembunuhan. Selain itu, korban juga menyatakan kesiapannya memberikan keterangan secara rinci kepada penyidik guna mendukung proses hukum.

“Saya hanya menjalankan tugas jurnalistik untuk mencari kebenaran dan melakukan konfirmasi terkait dugaan pemotongan dana PIP siswa. Namun, yang saya terima justru ancaman pembunuhan melalui WhatsApp,” ujar Mukri.

Ia menilai ancaman tersebut bukan semata serangan terhadap dirinya secara pribadi, melainkan bentuk tekanan terhadap kemerdekaan pers di Bangkalan.

“Ini bukan hanya ancaman terhadap saya, tetapi juga bentuk serangan terhadap kebebasan pers. Saya berharap Polres Bangkalan menangani perkara ini secara serius, profesional, dan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja media,” tegasnya.

Kasus dugaan pemotongan dana PIP sendiri disebut-sebut bukan kejadian tunggal. Sebelumnya, dugaan serupa juga mencuat di sejumlah sekolah lain di Kabupaten Bangkalan. Kondisi ini memunculkan desakan publik agar Dinas Pendidikan segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap pengelolaan dana bantuan pendidikan tersebut.

Dana Program Indonesia Pintar sejatinya merupakan hak siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat terus mengakses pendidikan tanpa hambatan ekonomi. Apabila dugaan pemotongan itu terbukti, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Berdasarkan kajian hukum tim kuasa hukum pelapor, dugaan intimidasi dan pengancaman tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik.

Selain itu, terlapor juga dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait pengiriman pesan elektronik bermuatan ancaman kekerasan atau intimidasi yang ditujukan secara pribadi.

Sejumlah organisasi pers dan aktivis di Bangkalan menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka mendesak Polres Bangkalan bertindak cepat, profesional, dan transparan dengan segera mengamankan jejak digital, memanggil pihak terlapor, serta mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam dugaan penyimpangan dana PIP tersebut.

Bagi insan pers, intimidasi bukan alasan untuk mundur. Kebebasan pers merupakan pilar demokrasi yang dilindungi undang-undang, dan setiap upaya pembungkaman terhadap kerja jurnalistik harus diproses secara tegas di hadapan hukum.

(Team/Red)

Sesuai jadwal, paket MBG dijadwalkan tiba sekitar pukul 09.00 hingga 10.00 WIB. Namun hingga menjelang jam pulang sekolah, makanan tak kunjung datang. Kondisi itu membuat pihak sekolah kebingungan karena siswa kelas pagi sudah mulai dijemput orang tua.

“Sudah ditunggu sejak pagi, tapi sampai sekitar pukul 10.30 belum ada kiriman. Anak-anak akhirnya dipulangkan karena kegiatan belajar selesai,” ujar salah satu tenaga pendidik di sekolah tersebut.

Ironisnya, kendaraan distribusi baru tiba sekitar pukul 12.05 WIB. Saat makanan datang, sebagian besar siswa sudah berada di rumah sehingga pembagian MBG tidak berjalan maksimal.

Sejumlah wali murid mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. Mereka menilai keterlambatan itu menunjukkan lemahnya koordinasi distribusi program yang seharusnya menyasar kebutuhan dasar siswa sekolah.

“Kalau datangnya setelah anak pulang, tentu programnya jadi tidak efektif. Anak-anak sudah makan di rumah masing-masing,” ungkap salah satu orang tua siswa.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan terkait kesiapan dan manajemen distribusi MBG oleh pihak penyelenggara. Program yang bertujuan mendukung pemenuhan gizi siswa dinilai akan sulit berjalan optimal jika persoalan keterlambatan terus berulang.

Para wali murid berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendistribusian agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di sekolah lain. Mereka meminta pihak terkait lebih disiplin dalam memastikan makanan tiba sesuai jadwal sehingga manfaat program benar-benar dirasakan siswa.

Sampai berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari pihak SPPG Kemayoran terkait penyebab keterlambatan distribusi MBG tersebut.(Team/Red)