Gunungsitoli, Kepulauan Nias ,bnewsnasional.id — Kondisi masyarakat di wilayah Kepulauan Nias yang kian menjerit akibat kesulitan mendapatkan keadilan energi memicu reaksi keras dari kalangan jurnalis. Gabungan awak media nasional dan regional secara tegas mendesak Manajer Pertamina Gunungsitoli untuk segera "buka mata" melihat realitas di lapangan dan menghentikan aksi bungkamnya terkait isu krusial penyelewengan serta kelangkaan komoditas bersubsidi.
Sikap pimpinan Pertamina Gunungsitoli yang memilih menghindar dan memutus komunikasi memicu dugaan kuat adanya praktik yang "tidak beres" dalam rantai pengawasan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Gas LPG 3 kg bersubsidi di wilayah tersebut.
Kronologi Keterbukaan Informasi yang Diberangus
Upaya konfirmasi ini didasari atas Surat Permohonan Audensi dan Konfirmasi Media yang telah dilayangkan secara resmi pada tanggal 23 September 2026. Surat tersebut ditandatangani dan dicap basah oleh perwakilan tiga media, yakni Sabar Halawa (DiscoveryNews.id), Redius Gea (Beritanusa.com), dan Yunianto Waruwu (BnewsNasional.id).
Gabungan awak media berniat meminta kejelasan mendetail mengenai poin-poin krusial yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak, meliputi:
Isu kelangkaan BBM jenis Solar dan Pertalite bersubsidi di tengah masyarakat.
Kelangkaan Gas LPG 3 kg (Gas Melon) yang merupakan hak mutlak masyarakat prasejahtera.
Tindakan nyata pengawasan Pertamina di setiap SPBU di seluruh wilayah Kepulauan Nias, termasuk kepastian pengelolaan penyaluran Pertalite, Biosolar B40/50, dan Pertamax agar sesuai dengan regulasi Pemerintah.
Data resmi mengenai jumlah total SPBU operasional serta jumlah CV, PT, maupun agen resmi penyalur Gas LPG 3 kg bersubsidi, beserta kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET).
Komunikasi Santun Awak Media Dibalas Blokade Informasi
Alih-alih menyambut baik fungsi kontrol sosial pers, Manajer Pertamina Gunungsitoli justru menutup diri. Awak media sudah mencoba melayangkan pesan konfirmasi secara santun melalui pesan singkat SMS dan WhatsApp:
"Mohon izin, Pak. Kami ingin menanyakan terkait tindak lanjut surat konfirmasi yang sebelumnya telah kami sampaikan. Kiranya Bapak berkenan menginformasikan kapan ada waktu yang memungkinkan bagi kami dari pihak media untuk melakukan konfirmasi secara langsung kepada Bapak..."
Namun, hingga siaran pers ini dirilis, pesan konfirmasi tersebut sama sekali tidak dijawab. Tidak hanya itu, saat dicoba dihubungi melalui sambungan telepon seluler, panggilan awak media sengaja tidak diangkat.
Desakan Pers: Jangan Sembunyi dari Kontrol Sosial
Aksi bungkam ini dinilai bertentangan dengan semangat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta menghalangi tugas wartawan yang dilindungi oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
"Manajer Pertamina Gunungsitoli harus buka mata! Kelangkaan BBM dan Gas Melon di Nias adalah fakta empiris yang menyengsarakan rakyat. Jika manajemen merasa pengelolaan dan distribusi sudah sesuai aturan, mengapa harus takut dan menghindar dari konfirmasi wartawan? Sikap tertutup ini justru memperkuat indikasi ada lingkaran permainan komoditas subsidi yang sedang ditutupi dari publik," tegas perwakilan gabungan awak media.
Para jurnalis menegaskan tidak akan tinggal diam dan siap membawa permasalahan ini ke tingkat Pertamina Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) hingga ke pusat, agar ada evaluasi total terhadap kinerja pimpinan Pertamina Gunungsitoli yang dinilai abai terhadap fungsi kontrol sosial dan pemenuhan hak informasi publik.
Editor : Redaksi
