Bangkalan,bnewsnasional.id – Sikap Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bangkalan menuai sorotan tajam setelah melontarkan ancaman somasi terhadap media yang memberitakan dugaan ketidaktransparanan pengelolaan keuangan organisasi tersebut. Bukannya membuka data dan memberikan penjelasan secara terbuka, pimpinan organisasi guru itu justru memilih jalur intimidatif yang dinilai mencederai kebebasan pers dan semangat keterbukaan publik.
Polemik ini mencuat setelah sejumlah pemberitaan menyoroti dugaan tidak transparannya pengelolaan anggaran di internal PGRI Bangkalan. Namun respons yang muncul bukan klarifikasi rinci atau audit terbuka, melainkan ancaman hukum kepada wartawan yang mengangkat isu tersebut.
Baca Juga: Pengakuan Mengejutkan! Guru SDN Kamoneng Akui Aliran Dana Rp20 Juta ke Oknum LSM Lewat Perantara
“Kalau masih ada pemberitaan lagi, insya Allah akan saya somasi. Bahkan mungkin bisa saya laporkan,” ujar Ketua PGRI Bangkalan dalam video yang tersebar luas di kalangan masyarakat dan awak media.
Pernyataan tersebut langsung memantik reaksi keras. Banyak pihak menilai ancaman terhadap media merupakan bentuk kepanikan sekaligus indikasi bahwa kritik dianggap musuh, bukan bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi.
Tidak berhenti di situ, Ketua PGRI Bangkalan juga melontarkan pernyataan kontroversial yang dianggap merendahkan profesi wartawan dan aktivis LSM. Ia bahkan menyebut media dan LSM sebagai “penyakit” bagi kepala sekolah dan guru di Bangkalan.
Baca Juga: Sukses Besar! Turnamen Tenis Meja Antar Guru se-Jawa Timur di Bangkalan Perkuat Silaturahmi Pendidik
“Karena memang penyakitnya kepala sekolah dan guru, khususnya di Bangkalan ini, tidak terlepas dari media dan LSM,” ketusnya.
Ucapan tersebut dinilai mencerminkan sikap arogan dan anti kritik. Alih-alih menghormati fungsi pers sebagai pilar demokrasi dan pengawas sosial, Ketua PGRI Bangkalan justru menyerang pihak yang mempertanyakan transparansi penggunaan dana organisasi.
Sejumlah pemerhati publik menilai, jika pengelolaan anggaran memang bersih dan akuntabel, seharusnya PGRI Bangkalan tidak alergi terhadap sorotan media. Transparansi semestinya dijawab dengan data, laporan pertanggungjawaban, serta keterbukaan kepada anggota organisasi dan publik, bukan ancaman somasi maupun laporan polisi.
Baca Juga: Guru Se-Jawa Timur Berkompetisi Sengit dalam Turnamen Tenis Meja di Bangkalan Plaza
Sikap defensif yang dipertontonkan ini justru memperkuat kecurigaan publik bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola keuangan organisasi yang selama ini belum dijelaskan secara gamblang kepada anggota PGRI sendiri.
Ironisnya, organisasi yang seharusnya menjadi contoh pendidikan etika, demokrasi, dan keterbukaan malah memperlihatkan wajah represif terhadap kritik. Publik kini menunggu, apakah PGRI Bangkalan akan benar-benar membuka laporan keuangan secara transparan, atau terus memilih membungkam kritik dengan ancaman hukum.(Team/Red)
Editor : Redaksi
