Bangkalan,bnewsnasional.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Bangkalan kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Kali ini, sorotan diarahkan pada nota jawaban Bupati atas LKPJ tahun anggaran 2025 yang dinilai belum menjawab persoalan ketimpangan infrastruktur, khususnya di wilayah selatan.
Anggota DPRD Bangkalan dari Fraksi Gerindra, Robi Ismail, menyampaikan langsung pandangannya kepada media. Ia menegaskan, sejak awal fraksinya telah mengingatkan adanya ketimpangan pembangunan yang cukup mencolok.
Baca Juga: Respons Keluhan Warga, Satreskrim Polres Bangkalan Bubarkan Arena Judi Sabung Ayam
“Dalam pemandangan umum Fraksi Gerindra, kami menyoroti ketimpangan infrastruktur di wilayah selatan. Kami menilai Bupati belum melakukan pemerataan anggaran secara adil,” ujarnya.
Menurut Robi, pembangunan yang ideal bukan sekadar banyaknya proyek yang dikerjakan, melainkan sejauh mana pembangunan itu merata dan dirasakan seluruh wilayah. Ia bahkan menyebut, pemerintah daerah terkesan lalai terhadap asas keadilan pembangunan.
“Pembangunan yang baik itu bukan yang banyak, tapi yang merata. Itu yang kami tekankan,” imbuhnya.
Dalam nota jawaban, Bupati diakui telah mengakui adanya ketimpangan tersebut. Bahkan, pemerintah daerah disebut telah menginventarisasi kerusakan infrastruktur di wilayah selatan dan berencana melakukan perbaikan pada 2026, termasuk ruas jalan Kamal–Kwanyar dan Kwanyar–Modung.
Namun, bagi Robi, langkah tersebut belum cukup menjawab tuntutan pemerataan. Ia menilai, skema yang disampaikan masih bergantung pada bantuan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat.
Baca Juga: Kabar Teguran Dinas Menguat, Kasi SMA: Belum Ada Informasi Polemik Baru di Arosbaya
“Kalau hanya mengandalkan APBD provinsi dan APBN, itu bukan solusi utama. Harus ada komitmen nyata dari APBD kabupaten sendiri,” tegasnya.
Robi juga menyoroti fakta bahwa pembangunan infrastruktur tahun 2025 justru lebih banyak menyasar wilayah utara, seperti di Teramok, Katol Timur, Banyusangka,Dupok hingga Arosbaya. Hal ini dinilai semakin memperlebar ketimpangan.
Karena itu, ia mendesak agar Pemerintah Kabupaten Bangkalan segera menyusun skema pembangunan yang lebih adil dan berimbang.
Baca Juga: Nasabah Amartha di Arosbaya Kritik Munculnya Tagihan Tertunggak di Aplikasi
“Kami minta komitmen Bupati agar dalam APBD 2026, bahkan RPJMD 2025–2029, ada skema pemerataan yang jelas. Wilayah selatan harus mendapat perhatian setara,” ujarnya.
Tak hanya itu, Robi juga memastikan akan mengawal realisasi kebijakan tersebut. Ia berharap, dalam perubahan anggaran (PAK) 2026, sudah terlihat fokus pembangunan yang nyata di wilayah selatan.
“Saya akan pantau langsung. Jangan sampai selatan hanya jadi janji, tapi tidak pernah jadi prioritas,” pungkasnya.(Team/Red)
Editor : Redaksi
