Bangkalan,bnewsnasional.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Bangkalan kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Kali ini, sorotan diarahkan pada nota jawaban Bupati atas LKPJ tahun anggaran 2025 yang dinilai belum menjawab persoalan ketimpangan infrastruktur, khususnya di wilayah selatan.
Anggota DPRD Bangkalan dari Fraksi Gerindra, Robi Ismail, menyampaikan langsung pandangannya kepada media. Ia menegaskan, sejak awal fraksinya telah mengingatkan adanya ketimpangan pembangunan yang cukup mencolok.
“Dalam pemandangan umum Fraksi Gerindra, kami menyoroti ketimpangan infrastruktur di wilayah selatan. Kami menilai Bupati belum melakukan pemerataan anggaran secara adil,” ujarnya.
Menurut Robi, pembangunan yang ideal bukan sekadar banyaknya proyek yang dikerjakan, melainkan sejauh mana pembangunan itu merata dan dirasakan seluruh wilayah. Ia bahkan menyebut, pemerintah daerah terkesan lalai terhadap asas keadilan pembangunan.
“Pembangunan yang baik itu bukan yang banyak, tapi yang merata. Itu yang kami tekankan,” imbuhnya.
Dalam nota jawaban, Bupati diakui telah mengakui adanya ketimpangan tersebut. Bahkan, pemerintah daerah disebut telah menginventarisasi kerusakan infrastruktur di wilayah selatan dan berencana melakukan perbaikan pada 2026, termasuk ruas jalan Kamal–Kwanyar dan Kwanyar–Modung.
Namun, bagi Robi, langkah tersebut belum cukup menjawab tuntutan pemerataan. Ia menilai, skema yang disampaikan masih bergantung pada bantuan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat.
Baca Juga: Siswa SMK Negeri 1 Kamal Borong Medali di Kejuaraan Dragonshot Ki Hajar Dewantara 2026
“Kalau hanya mengandalkan APBD provinsi dan APBN, itu bukan solusi utama. Harus ada komitmen nyata dari APBD kabupaten sendiri,” tegasnya.
Robi juga menyoroti fakta bahwa pembangunan infrastruktur tahun 2025 justru lebih banyak menyasar wilayah utara, seperti di Teramok, Katol Timur, Banyusangka,Dupok hingga Arosbaya. Hal ini dinilai semakin memperlebar ketimpangan.
Karena itu, ia mendesak agar Pemerintah Kabupaten Bangkalan segera menyusun skema pembangunan yang lebih adil dan berimbang.
Baca Juga: Rob Terjang Permukiman Pesisir Arosbaya, Warga Nilai Penanganan Pemerintah Masih Lamban
“Kami minta komitmen Bupati agar dalam APBD 2026, bahkan RPJMD 2025–2029, ada skema pemerataan yang jelas. Wilayah selatan harus mendapat perhatian setara,” ujarnya.
Tak hanya itu, Robi juga memastikan akan mengawal realisasi kebijakan tersebut. Ia berharap, dalam perubahan anggaran (PAK) 2026, sudah terlihat fokus pembangunan yang nyata di wilayah selatan.
“Saya akan pantau langsung. Jangan sampai selatan hanya jadi janji, tapi tidak pernah jadi prioritas,” pungkasnya.(Team/Red)
Editor : Redaksi
