Bangkalan,bnewsnasional.id — Pelaksanaan sidang paripurna DPRD Bangkalan dengan agenda penyampaian nota jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025, Senin (06/04/2026), justru menuai kritik tajam. Forum yang seharusnya menjadi ruang serius pembahasan arah kebijakan daerah itu dinilai tidak dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh sebagian peserta.
Di tengah berlangsungnya rapat, sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) hingga anggota dewan terlihat kurang fokus mengikuti jalannya sidang. Pantauan di ruang paripurna menunjukkan adanya peserta yang tampak tidak memperhatikan forum, bahkan ada yang diduga tertidur serta sibuk dengan ponsel saat agenda penting berlangsung.
Baca Juga: Anggota DPRD Ungkap Akar Masalah SK Guru di Bangkalan, Diduga Picu Munculnya Calo
Situasi tersebut memantik reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Fadhur Rosi. Ia menilai sikap tersebut mencerminkan lemahnya etika dalam forum resmi dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.
“Ini bukan sekadar rapat biasa. Paripurna adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan politik daerah. Kalau di dalamnya tidak ada keseriusan, bagaimana publik bisa yakin kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Rosi juga menyoroti bahwa perilaku tidak disiplin tersebut mencederai semangat akuntabilitas, terlebih dalam pembahasan LKPJ yang menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Baca Juga: Camat Arosbaya Turun Tangan, Sinergi Warga dan Pemerintah Percepat Perbaikan Jalan
Sementara itu, Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, turut menyampaikan teguran keras atas kejadian tersebut. Ia menyebut tindakan tidak serius dalam forum resmi sebagai hal yang memalukan bagi aparatur negara.
Menurutnya, rapat paripurna bukan sekadar formalitas, melainkan momentum penting untuk merumuskan langkah perbaikan pembangunan ke depan. Ketidakhadiran fokus dalam forum tersebut, kata dia, berimplikasi pada lemahnya pemahaman terhadap kebijakan yang akan dijalankan.
Baca Juga: Halal Bihalal di Bangkalan Jadi Ajang Silaturahmi Sekaligus Panggung Budaya
“Kalau dalam forum penting saja tidak diperhatikan, maka arah kebijakan ke depan bisa tidak dipahami secara utuh. Ini bukan hanya soal etika, tapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan konsekuensi dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat,” tegasnya.
Sorotan terhadap jalannya sidang ini menjadi pengingat bahwa profesionalisme dan kedisiplinan aparatur pemerintah serta wakil rakyat masih menjadi pekerjaan rumah. Publik pun kini menanti langkah konkret untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang dalam forum-forum resmi pemerintahan.(Team/Red)
Editor : Redaksi
