NIAS BARAT,bnewsNasional.id– Ketika lembaga legislatif yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan rakyat justru memilih menutup telinga, masyarakat kecil kini terombang-ambing dalam ketidakpastian.
Kekecewaan mendalam ini disuarakan oleh perwakilan penghibah tanah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cerah Medika yang merasa laporan dan pengorbanan mereka demi kemajuan daerah telah diabaikan oleh DPRD Kabupaten Nias Barat.“Tanah yang kami hibahkan adalah bukti cinta kami untuk tanah kelahiran ini, dengan harapan di atasnya berdiri fasilitas yang membawa kesembuhan bagi sesama. Namun kini, ketika ada persoalan, jeritan hati kami justru membentur dinding kosong di gedung dewan yang terhormat
Jika kepada wakil rakyat kami tidak lagi didengar, lalu kepada siapa lagi rakyat kecil harus mengadu?” ungkap salah seorang penghibah tanah dengan nada getir, Selasa (4/8/2026).
Kekecewaan ini bermula ketika pihak penghibah resmi melayangkan surat laporan kepada pimpinan dan anggota DPRD Nias Barat pada 16 Juli 2026 lalu terkait kejanggalan dalam pembangunan RSUD Cerah Medika. Alih-alih mendapatkan penyelesaian konkrit, laporan tersebut hingga kini terkesan jalan di tempat.
Memang pada Selasa, 28 Juli 2026, Komisi II DPRD sempat memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Nias Barat. Namun, pemanggilan tersebut dinilai masyarakat tidak lebih dari sekadar formalitas di atas meja tanpa ada tindak lanjut nyata di lapangan.
Baca juga: Hadiri Paripurna DPRD, Wakil Bupati Nias Barat Dorong Prioritas Program Berdampak bagi Masyarakat
Saat dikonfirmasi oleh awak media pada Selasa (4/8/2026), Ketua Komisi II DPRD Nias Barat hanya memberikan jawaban normatif bahwa persoalan tersebut “masih dalam proses.” Pernyataan ini mempertegas kesan bahwa DPRD Nias Barat bergerak lamban dan seolah menunda-nunda tanggung jawab moral mereka terhadap aspirasi publik.
Masyarakat menuntut agar DPRD Nias Barat tidak lagi bersembunyi di balik kata "proses" dan segera turun langsung meninjau lokasi pembangunan RSUD Cerah Medika. Terlebih lagi, proyek yang diduga kuat telah habis masa kontraknya tersebut terpantau masih terus dikerjakan di bawah penjagaan ketat petugas, memicu tanda tanya besar terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran negara.
Jika para wakil rakyat terus memalingkan wajah dari persoalan ini, maka kepercayaan publik terhadap lembaga kedewanan akan terkikis habis. DPRD Nias Barat harus segera membuktikan bahwa mereka bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan pelindung nyata bagi hak-hak masyarakat yang diwakilinya.
Editor : Redaksi