GUNUNGSITOLI, bnewsnasinal.id – Program Ketahanan Pangan berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hilimayo, Kecamatan Mandrehe Utara, Kabupaten Nias Barat, kini memicu polemik besar. Dari total 60 ekor ternak babi yang dibeli menggunakan anggaran publik, sebanyak 23 ekor dilaporkan mati massal.
Kegagalan ini memicu gelombang protes dari warga setempat.
Pasalnya, permodalan yang digulirkan untuk BUMDes Hilimayo Tahun Anggaran (TA) 2025 disebut-sebut mencapai ± Rp500.000.000, yang dialokasikan untuk pembangunan kandang serta pembelian bibit.
"Kami sangat kecewa. Awalnya kami percaya karena bibit disebut sudah lolos uji laboratorium dari Perumda Tanomo. Tapi hasilnya malah banyak yang mati. Ini benar-benar kegagalan dan kami khawatir mati massal ini menular ke ternak warga," ujar salah seorang warga Desa Hilimayo yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Alibi Pj Kades: Salahkan Wabah Penyakit
Merespons kondisi tersebut, Pj Kepala Desa Hilimayo, Natalius Gulo, berdalih bahwa kematian puluhan babi tersebut murni disebabkan oleh faktor alam, bukan karena kelalaian pengelolaan.
"Kematian babi yang terjadi di BUMDes disebabkan oleh wabah penyakit babi, Pak. Kebetulan pada saat itu memang sedang terjadi wabah di lingkungan desa, dan bukan hanya babi milik BUMDes yang terdampak, tetapi juga banyak babi milik masyarakat sekitar yang mengalami kematian," ujar Natalius Gulo kepada awak media.
Ia menambahkan bahwa pemerintah desa telah berkonsultasi dan mendatangkan dokter hewan untuk melakukan penanganan di lapangan. "Jadi, kematian tersebut perlu dilihat dalam konteks kondisi wabah yang sedang terjadi pada saat itu, bukan semata-mata dikaitkan dengan pengelolaan BUMDes," kilahnya.
Sorotan Tajam untuk Pemdes dan Pj Kades: Diduga Berlindung di Balik Prosedur dan Tutupi Anggaran
Sikap defensif Pemdes Hilimayo justru memperkuat kecurigaan publik ketika awak media mencoba mempertanyakan rincian nilai modal BUMDes, harga satuan per ekor babi, serta proyeksi keuntungan bagi masyarakat. Bukannya memberikan jawaban konkrit sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Pj Kades Natalius Gulo justru meminta media mengirimkan surat resmi terlebih dahulu.
"Untuk menjawab pertanyaan Bapak, ada baiknya terlebih dahulu disampaikan surat resmi dari pihak media terkait permintaan informasi atau klarifikasi tersebut," kata Natalius.
Tindakan Pemdes dan Pj Kades ini mendapat sorotan tajam. Sebagai pimpinan tertinggi di desa yang mengelola dana ratusan juta rupiah milik rakyat, Pj Kades dinilai tidak responsif dan terkesan menutup-nutupi realisasi anggaran ketahanan pangan dengan alasan birokrasi surat-menyurat.
Awak media secara tegas menolak batasan tersebut: "Kami bukan juru surat-menyurat, tapi kami juru tulis dan melakukan wawancara langsung. Apa yang disampaikan, itu yang kami tulis. Informasi publik perlu tahu secara transparan besaran anggaran BUMDes 2025 serta apa asas manfaat dan keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat Desa Hilimayo."
Data yang Masih Ditunggu
Hingga rilis ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Hilimayo masih bungkam dan belum bisa memaparkan data riil mengenai:
1. Harga pasti pembelian 1 ekor bibit babi saat pengadaan.
2. Jumlah pasti babi yang sakit/mati secara berkala dari total 60 ekor.
3. Rincian penggunaan detail dari pagu permodalan BUMDes Hilimayo TA. 2025 yang bernilai fantastis tersebut.
Tuntutan Bersama
Masyarakat bersama media mendesak langkah konkret dari pihak-pihak terkait:
1. Dinas Pertanian & Dinas PMD Kabupaten Nias Barat harus segera turun ke lapangan untuk melakukan audit total terhadap pengelolaan BUMDes Hilimayo TA. 2025.
2. Pj Kades Hilimayo wajib mempublikasikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara transparan tanpa perlu bersembunyi di balik prosedur surat resmi.
3. Pemerintah Kabupaten Nias Barat harus mengevaluasi kualitas pasokan bibit dari PERUMDA TANOMO yang diklaim telah lolos uji laboratorium namun berujung kematian massal.s
Editor : Redaksi
