Viral! APBD Ratusan Miliar Nias Barat Disebut Jadi 'Bangkai Babi', Dermawan Daeli Desak DPRD Makzulkan Bupati Eliyunus

avatar Redaksi
Foto Dermawan Daeli Tokoh Masyarakat.
Foto Dermawan Daeli Tokoh Masyarakat.

NIAS BARAT,bnewsnasional.id – Jagat maya dipanaskan oleh kritik super pedas yang menyasar tata kelola anggaran di Kabupaten Nias Barat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai ratusan miliar rupiah dituding raib tanpa bekas dan beralih fungsi menjadi "bangkai" akibat proyek peternakan yang dinilai gagal total dan dipaksakan. Tokoh masyarakat, insan pers, hingga netizen kini diserukan untuk bersatu mengawal dugaan kebijakan sepihak Bupati Eliyunus Waruwu yang dianggap sangat merugikan rakyat. 

Kritik keras dan berapi-api ini disuarakan langsung oleh tokoh masyarakat, Dermawan Daeli, melalui sebuah rekaman suara yang mendadak viral di berbagai grup WhatsApp pada Minggu (23/8/2026).

Baca Juga: Viral! Supir Truk Sebut Babi Muatan Diduga Pembawa Virus ASF Adalah Milik Bupati Nias Barat : Netizen Heboh, Masyarakat

Dermawan menegaskan bahwa wabah penyakit babi yang kini merebak di Nias Barat bukanlah murni bencana alam, melainkan dampak nyata dari buruknya kebijakan bupati yang nekat melakukan refocusing anggaran besar-besaran untuk program yang tidak matang di lapangan. 

Gagal Total Berkedok 'Sikuritifam', APBD Rp200 Miliar Menguap Jadi Bau Busuk

Netizen patut mengelus dada melihat realisasi anggaran fantastis ini. Dermawan membeberkan bahwa Bupati Eliyunus Waruwu sebelumnya mengklaim telah mengalihkan APBD Nias Barat hingga Rp200 miliar per tahun demi program pertanian dan peternakan modern berbasis biosecurity farm (sikuritifam). Namun, fakta mengejutkan di lapangan justru berbanding terbalik 180 derajat. 

"Penyakit babi itu sudah ada sejak tahun 1995 di Kepulauan Nias. Yang salah di sini adalah bupati menggunakan ratusan miliar uang rakyat untuk program konyol yang dipaksakan! Awalnya janji sistem modern, tapi nyatanya kandang dibangun hanya berjarak 5 sampai 10 meter dari rumah warga. Bau kotoran menyengat, tidak ada jaring nyamuk, tidak ada disinfektan, dan kotoran tercecer di pekarangan. Wajar saja ternak itu penyakitan lalu mati jadi bangkai busuk!" cecar Dermawan dengan nada tinggi. 

Ia menyayangkan sikap bupati yang dinilai lebih memprioritaskan urusan hewan peliharaan ketimbang memanusiakan manusia. Padahal, dana ratusan miliar tersebut sangat dibutuhkan warga untuk memperbaiki infrastruktur jalan, jembatan yang rusak parah, serta fasilitas sekolah yang telantar. 

Baca Juga: "Uang Rakyat Jadi Bangkai di Hilimayo, Pj Kades Salahkan Wabah Babi Tapi Takut Beberkan Nilai Anggaran ke Publik"

Sentilan Menohok untuk DPRD Nias Barat: Turun ke Lapangan atau Cuma Duduk Terima Gaji?

Tak hanya menyasar bupati, Dermawan Daeli juga melayangkan tantangan terbuka yang sangat menohok kepada seluruh anggota DPRD Nias Barat agar tidak mandul dalam mengawasi uang rakyat. 

"Saya tantang DPRD Nias Barat segera turun ke lapangan! Cek langsung kelayakan fasilitas 'sikuritifam' bodong itu. Kumpulkan data, periksa indikasi penggelembungan harga (mark-up). Jangan hanya duduk manis menerima gaji tanpa memikirkan nasib rakyat yang menjerit! Jika terbukti ada pelanggaran hukum berat dan penyalahgunaan wewenang, DPRD harus segera gelar sidang paripurna untuk memakzulkan Bupati Eliyunus Waruwu!" tegasnya. 

Seruan Gerakan Bersatu: Selamatkan Uang Rakyat Nias Barat!

Baca Juga: Uang Rakyat Jadi 'Bangkai': Program Ketahanan Pangan BUMDes Balodano Gagal , Puluhan Babi Mati dan Sisanya Dijual Obral

Dermawan mengingatkan netizen dan seluruh elemen masyarakat bahwa jika kebijakan destruktif ini dibiarkan bergulir hingga tahun 2029, maka generasi muda dan masyarakat Nias Barat yang akan menanggung kerugian jangka panjang dari pajak yang mereka bayar. Ia juga mengklarifikasi bahwa kritik ini murni demi marwah daerah, bukan karena ingin mencari panggung politik di Jakarta atau menjadi penjilat kekuasaan. 

Di akhir pernyataannya, ia mengajak seluruh aktivis anti-korupsi, tokoh masyarakat, pers, dan netizen di media sosial untuk menyatukan kekuatan. Sudah saatnya publik bergerak bersama menyelamatkan sisa anggaran daerah agar tidak terus-menerus berakhir menjadi bangkai di tangan kebijakan yang keliru. 

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih terus berusaha melakukan konfirmasi kepada pihak DPRD dan Bupati Nias Barat, namun belum mendapatkan respons resmi.

Berita Terbaru