Bangkalan,bnewsnasional.id – Polemik transparansi pengelolaan anggaran di tubuh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bangkalan kembali memanas. Ketua PGRI Bangkalan, Abdul Munib, yang sebelumnya melalui perantara Thomas AG disebut berjanji akan menunjukkan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada sejumlah LSM dan awak media, hingga kini dinilai belum merealisasikan komitmen tersebut.
Aktivis pendidikan Bangkalan, Faisol Mahardika, kembali mempertanyakan keseriusan Ketua PGRI Bangkalan dalam memenuhi janji keterbukaan yang telah disampaikan kepada publik. Menurutnya, waktu yang diberikan sudah cukup lama, namun dokumen yang dijanjikan tak kunjung diberikan.
"Hampir dua minggu kami menunggu sejak janji itu disampaikan melalui Thomas AG. Sampai hari ini belum ada kejelasan. Padahal kalau memang dokumen SPJ itu ada dan siap dibuka, cukup diunduh dalam bentuk PDF lalu dikirim melalui WhatsApp. Apa susahnya sih?" tegas Faisol Mahardika kepada media, Senin (8/6/2026).
Menurut Faisol, lambannya realisasi janji tersebut justru memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Ia menilai, semakin lama dokumen SPJ tidak diberikan, semakin besar pula kecurigaan publik terhadap komitmen transparansi yang selama ini disampaikan pengurus PGRI Bangkalan.
"Jangan sampai publik menilai bahwa janji transparansi hanya sebatas ucapan untuk meredam kritik. Kalau memang sudah berjanji membuka SPJ, ya tunjukkan. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya," ujarnya.
Baca Juga: Kasus Bayi Luka Di Bidan Burneh,Pelapor Tuntut Transparansi dan Objektivitas Dinas Kesehatan
Kekecewaan serupa juga dirasakan sejumlah LSM dan awak media yang sejak awal mengawal isu transparansi penggunaan anggaran organisasi tersebut. Mereka mengaku hanya meminta keterbukaan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas kepada anggota dan masyarakat.
Polemik transparansi anggaran PGRI Bangkalan sendiri telah menjadi perhatian publik dalam beberapa pekan terakhir. Berbagai pihak mempertanyakan penggunaan iuran anggota serta meminta adanya keterbukaan laporan keuangan organisasi yang menaungi ribuan guru di Kabupaten Bangkalan.
Baca Juga: Beras Bantuan Sempat Diprotes Warga, Bulog Madura Langsung Tarik dan Salurkan Pengganti
Faisol menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan bukan untuk mencari kesalahan atau menyerang organisasi profesi guru. Menurutnya, keterbukaan justru diperlukan agar tidak muncul spekulasi yang berkepanjangan.
"Kalau memang tidak ada masalah, buka saja SPJ yang dijanjikan. Dengan begitu persoalan selesai dan tidak ada lagi prasangka. Tetapi ketika janji sudah disampaikan lalu hampir dua minggu tidak ditepati, wajar jika muncul anggapan bahwa media dan LSM telah dibohongi," tandasnya.(Team/Red)
Editor : Redaksi
