NIAS BARAT,bnewsnasional.id– Di tengah klaim sepihak mengenai capaian kinerja keuangan yang fantastis, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Nias Barat kini justru menuai sorotan tajam dan hantaman keras dari masyarakat. Pasalnya, realisasi anggaran yang disebut-sebut menembus 99,40% atau senilai Rp 16,8 Miliar dari total pagu APBD tersebut, diduga kuat mengabaikan fungsi azas manfaat kegiatan dan hanya mengejar penyerapan anggaran semata.
Sorotan publik ini mencuat setelah sejumlah proyek fisik di lapangan terbukti gagal total dan tidak dapat difungsikan oleh masyarakat.
Beberapa contoh nyata di antaranya adalah proyek Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Hiliuso, Desa Lahagu, dan Desa Bawo Zamaiwo.
Baca Juga: Bupati Nias Barat Lantik Salome Waruwu sebagai Pj Sekda, Dorong Percepatan Pemerintahan
Berdasarkan pantauan, proyek pemenuhan air bersih tersebut sudah berjalan satu tahun, namun hingga kini tidak ada pemeliharaan fungsi maupun penggunaan nyata oleh warga setempat. Uang negara miliaran rupiah pun dinilai terbuang sia-sia akibat kebijakan Kepala Dinas yang diduga bekerja "suka-sukanya" tanpa perencanaan matang.
Tidak hanya sektor air bersih, Program Pengelolaan Persampahan yang diklaim menyerap anggaran hingga 99,87% (Rp 385,1 Juta) juga berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.
Sejumlah bangunan penampungan sampah dan pengadaan sarana-prasarana pendukungnya dilaporkan telantar dan tidak memberikan dampak nyata bagi kelestarian kebersihan di Nias Barat.
Melihat bobroknya asas manfaat dari proyek-proyek tersebut, elemen masyarakat dan pengamat mendesak BUPATI NIAS BARAT untuk segera mengambil tindakan tegas.
Bupati diminta untuk segera mencopot Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Elfis Karsa Waruwu, beserta kroni-kroninya yang dinilai tidak kompeten dan hanya menghamburkan uang rakyat demi mengejar laporan pencapaian angka di atas kertas.
Kadis DPKPLH Bungkam dan Enggan Beri Klarifikasi
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPKPLH Nias Barat terkesan menghindar dari tanggung jawab publik.
Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi resmi untuk meminta penjelasan terkait mangkraknya proyek-proyek tersebut.
Konfirmasi telah dikirimkan secara langsung melalui pesan singkat WhatsApp kepada Kadis DPKPLH, Elfis Karsa Waruwu.
Meski status pesan konfirmasi tersebut terlihat jelas telah dibaca (bercentang biru) oleh yang bersangkutan, namun belum ada jawaban atau tanggapan resmi sama sekali yang diberikan kepada media. Sikap bungkam sang Kadis ini semakin memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam tata kelola proyek di dinas yang dipimpinnya.
Editor : Redaksi
