Bangkalan,bnewsnasional.id – Penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras Bulog dan minyak goreng di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, memicu pertanyaan warga. Distribusi yang lazimnya dipusatkan di Balai Desa setempat diketahui dialihkan ke rumah salah seorang warga.
Pengalihan lokasi ini terungkap setelah tim pemantau lapangan Bangkalan Berbagi Kwanyar menindaklanjuti aduan masyarakat terkait transparansi penyaluran logistik tersebut.
Baca Juga: Listrik Lapak PRB Bangkalan Dikeluhkan Pedagang, Panitia Diharapkan Segera Beri Penjelasan
Diturunkan Tanpa PemberitahuanPemilik rumah yang menjadi lokasi transit logistik mengaku terkejut atas kedatangan armada pengangkut bansos tersebut. Menurutnya, tidak ada koordinasi ataupun pemberitahuan tertulis yang ia terima dari Pemerintah Desa (Pemdes) sebelum barang diturunkan.
"Saya kaget, karena tiba-tiba beras dan minyak datang ke rumah. Setelah barang sampai, baru Pak Kades bilang mau menitipkan barang di sini," ujar pemilik rumah yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada tim lapangan, Sabtu (27/6).
Aliran Logistik Bansos DipertanyakanBerdasarkan kesaksian pemilik rumah, Kepala Desa Pesanggrahan sempat menginstruksikan agar sekitar empat karung beras diantarkan ke kediaman pribadinya. Selain itu, anak dari Kepala Desa juga dilaporkan mengambil sekitar tiga karung beras dan enam bal minyak goreng dari lokasi penyimpanan sementara tersebut.
Baca Juga: Listrik Padam Berulang, Penyewa Stan Pekan Raya Bangkalan Keluhkan Pelayanan Panitia
Hingga berita ini ditulis, pemilik rumah menyatakan tidak mengetahui peruntukan maupun tujuan akhir dari pengangkutan sebagian logistik bansos oleh pihak keluarga Kepala Desa tersebut.
Pengawasan Independen dan Langkah HukumKoordinator Kecamatan (Korcam) Bangkalan Berbagi Kwanyar menyatakan akan mengawal ketat seluruh proses pemetaan dan pembagian bansos di wilayahnya untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi.
"Kami mengambil posisi independen dan akan terus mengawal penyaluran bantuan ini sampai selesai agar seluruh penerima manfaat memperoleh haknya secara transparan dan akuntabel," tegas Korcam.
Pihaknya juga menambahkan akan menempuh jalur hukum secara resmi dengan melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH) jika kelak ditemukan bukti valid yang mengarah pada dugaan tindak pidana penyelewengan bantuan sosial.(Team/Red)
Editor : Redaksi
