Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nache rakor bersama Mensos bahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat

avatar Redaksi

bnewsNasional.id, JAKARTA – Wakil Bupati Nias Selatan Ir. Yusuf Nache, S.T., M.M. menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf/Gus Ipul dan sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia, Kamis 18 Juni 2026.

Rakor khusus membahas usulan dan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Program ini kini jadi salah satu program afirmasi prioritas nasional Pemerintah Pusat.

Baca Juga: Wabup Nias Selatan Yusuf Nache Tegaskan Disiplin ASN dan Sukseskan Maniamolo Fest di Upacara Rutin

Konsep Sekolah Rakyat 24 jam  
Sekolah Rakyat dirancang kolaboratif sebagai jaring pengaman pendidikan berbasis asrama 24 jam. Fokus utamanya memfasilitasi anak dari keluarga prasejahtera atau miskin ekstrem.

Tujuannya agar mereka dapat akses pendidikan berkualitas, pemenuhan gizi seimbang, serta pembinaan karakter disiplin.

Nias Selatan siap kolaborasi 
Dalam kesempatan itu, Wabup Yusuf Nache menyampaikan urgensi pemerataan infrastruktur pendidikan di Kepulauan Nias, khususnya Nias Selatan.

Baca Juga: Bupati Nias Selatan Buka Maniamolo Fest 2026, Terima Penghargaan Kharisma Event Nusantara

“Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sangat menyambut baik serta siap berkomitmen dan berkolaborasi. Melalui penyediaan lahan clear and clean serta kesiapan jajaran teknis, kami berharap usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Nias Selatan segera terealisasi. Ini langkah nyata memutus rantai kemiskinan dan mencetak generasi muda Nias Selatan yang sehat, cerdas, disiplin, mandiri dan berdaya saing,” ujar Yusuf Nache.

Mensos: peran Pemda kunci operasional
Menteri Sosial menegaskan peran aktif Pemda jadi kunci kelancaran transisi dan operasional Sekolah Rakyat. Kemensos menetapkan mekanisme penjangkauan aktif oleh kepala daerah sebagai basis penyaringan siswa.

Baca Juga: PEMKAB NIAS SELATAN SAMBUT KUNKER WABUP KEPULAUAN MENTAWAI DI BAGA RESORT LAGUNDRI

Tujuannya agar program tepat sasaran dan bebas dari praktik intervensi non-prosedural.

Rakor diakhiri komitmen bersama antar-kepala daerah. Ini jadi sinyal kuat penguatan koordinasi pusat-daerah dalam mewujudkan keadilan sosial lewat pendidikan inklusif.

Berita Terbaru