Bangkalan,bnewsnasional.id – Sejumlah kepala desa di Kabupaten Bangkalan mengeluhkan akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut saat ini menjadi acuan utama pemerintah dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos). Para kepala desa menilai banyak data yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Ketidaksesuaian ini terungkap setelah para kepala desa menemukan warga dengan rumah mewah dan ekonomi mampu justru masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Kategori tersebut seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah yang menjadi prioritas penerima bansos.
Sebaliknya, warga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi justru tercatat pada desil 5 hingga desil 10, yang dikategorikan sebagai kelompok sejahtera.
Salah seorang kepala desa di Bangkalan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, karut-marut data ini sering memicu keluhan di tengah masyarakat dan mempertanyakan validitas pendataan pemerintah.
"Di lapangan banyak ditemukan rumah besar, kendaraan lengkap, tetapi masuk desil rendah. Sementara ada warga yang rumahnya sederhana dan benar-benar membutuhkan bantuan malah masuk desil tinggi. Ini yang membuat masyarakat mempertanyakan validitas data," ujarnya.
Baca Juga: Polres Bangkalan dan Bhayangkari Salurkan Bansos untuk Warga Terdampak Banjir di Arosbaya
Potensi Kecemburuan SosialKondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena penentuan penerima bantuan saat ini mutlak mengacu pada klasifikasi tingkat kesejahteraan sistem desil di DTSEN.
Sebagai informasi, sistem desil dalam DTSEN membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok tingkat kesejahteraan. Desil 1 merupakan kelompok paling miskin, sedangkan desil 10 adalah kelompok paling sejahtera. Program bansos pemerintah umumnya diprioritaskan bagi warga yang berada pada desil 1 sampai desil 4.
Desak Pelibatan Pemerintah DesaMelihat ketimpangan tersebut, para kepala desa berharap pemerintah pusat maupun instansi terkait segera melakukan verifikasi dan pemutakhiran data secara menyeluruh. Mereka mendesak agar pemerintah desa dilibatkan secara maksimal dalam proses verifikasi.
"Kalau desa dilibatkan secara maksimal, tentu data yang dihasilkan akan lebih akurat. Jangan sampai warga yang benar-benar miskin justru tidak mendapatkan haknya karena kesalahan pendataan," tambah kepala desa tersebut.
Pelibatan perangkat desa dinilai krusial karena mereka merupakan pihak yang paling memahami kondisi sosial dan ekonomi warga di wilayahnya masing-masing. Keluhan ini diharapkan segera mendapat respons dari pemerintah agar penyaluran bansos ke depan bisa tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.(Team/Red)
Editor : Redaksi
