Bangkalan,bnewsnasional.id — Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi desa justru menuai kritik pedas. Thomas AG secara terbuka menyebut implementasi program tersebut di Kabupaten Bangkalan terkesan amburadul dan belum menunjukkan arah yang jelas.
Menurutnya, pemerintah pusat memang telah menyiapkan berbagai fasilitas operasional untuk mendukung KDMP, mulai dari satu unit truk, pick up hingga sepeda motor. Namun di lapangan, kesiapan itu dinilai tidak sebanding dengan realisasi pembangunan koperasi di tingkat desa.
Baca Juga: Koperasi Jatim Unggul Bersama Gandeng Bulog Jatim, Perkuat Distribusi Pangan Hingga Pelosok Desa
“Fasilitas sudah disiapkan, tapi koperasinya sendiri belum jelas progresnya. Di Bangkalan masih stagnan,” tegas Thomas.
Ia bahkan menyoroti dugaan pengalihan anggaran dana desa untuk menopang program tersebut. Kebijakan ini dinilai berisiko besar karena berdampak langsung terhadap terhambatnya pembangunan desa.
“Ini yang jadi masalah serius. Dana desa dialihkan ke KDMP, sementara pembangunan desa malah tidak berjalan. Ini jelas merugikan masyarakat,” ujarnya dengan nada keras.
Tak berhenti di situ, Thomas juga mengaku pesimis program ini bisa berjalan maksimal, khususnya di wilayah Madura. Ia menilai konsep hingga mekanisme pelaksanaan KDMP di desa masih kabur dan rawan gagal.
Baca Juga: Pengelolaan Aset KUD Buduran Dipersoalkan, Pemdes Ajukan Somasi di Tengah Dugaan Penyimpangan
“Dengan kondisi seperti ini, saya tidak yakin program ini akan berhasil. Di Bangkalan saja sudah terlihat tidak siap, apalagi bicara skala lebih luas,” katanya.
Ia juga menyinggung lemahnya kesiapan sumber daya dan sistem di tingkat desa, termasuk dalam proses penentuan dan pengelolaan koperasi yang dinilai belum transparan.
“Bagaimana desa mau maju kalau arah programnya saja tidak jelas? Ini bukan hanya soal program gagal, tapi bisa jadi beban baru bagi desa,” sindirnya.
Baca Juga: Diduga Melawan Prinsip, Koperasi di Jember Dituduh Memeras Petani Kopi Hingga Ratusan Juta Rupiah.
Kritik tajam ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah maupun pusat. Jika tidak segera dievaluasi, program yang seharusnya menjadi solusi ekonomi desa justru berpotensi menjadi bumerang yang menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai kritik tersebut maupun kejelasan progres program KDMP di Bangkalan.(Team/Red)
Editor : Redaksi
