Oleh: Ye Su (Konsul Jenderal Tiongkok di Surabaya)
Surabaya, bnewsnasional.id - Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping bertemu dengan Ketua Partai Kuomintang Tiongkok Cheng Li-wun di Beijing dan menyampaikan pidato penting. Berdasarkan kepentingan menyeluruh dan perkembangan jangka panjang bangsa Tionghoa, Xi mengemukakan empat usulan strategis: berpegang pada identitas yang benar untuk mendorong keselarasan hati; berpegang pada pembangunan damai untuk menjaga rumah bersama; berpegang pada komunikasi dan integrasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; serta berpegang pada persatuan dan perjuangan untuk mewujudkan Revitalisasi Bangsa Tionghoa.Pada tanggal 10 April
Baca Juga: Jogo Jatim, Bidhumas Polda Jawa Timur Bersama Netizen Deklarasi Pilkada Aman dan Damai 2024
Usulan ini memberikan arahan jelas bagi hubungan kedua partai dan perkembangan damai lintas Selat Taiwan. Pada tahun 2025, warganet (netizen) di dalam dan luar negeri memilih karakter Tiongkok "shi" (yang berarti tren atau arus) sebagai Karakter Tiongkok Tahunan Selat Taiwan. Hal ini menunjukkan bahwa tren sejarah menuju reunifikasi dan revitalisasi Tiongkok terus maju dan tak terbendung. Melalui artikel ini, saya ingin memperkenalkan situasi isu Taiwan kepada sahabat-sahabat di Indonesia melalui tiga perspektif tren.
1. Tren Revitalisasi Bangsa Tionghoa yang Tak Terbendung
Sekretaris Jenderal Xi Jinping menekankan bahwa “isu Taiwan muncul akibat kelemahan dan kekacauan bangsa, dan pasti akan diselesaikan seiring dengan revitalisasi bangsa”. Faktor kunci yang menentukan arah hubungan lintas Selat adalah kemajuan dan perkembangan negara. Sejak Kongres Nasional Partai ke-18, di bawah kepemimpinan kuat Komite Pusat Partai yang dipimpin oleh Xi Jinping, seluruh rakyat bersatu mengatasi berbagai kesulitan hingga berhasil mencapai Modernisasi Ala Tiongkok yang luar biasa. Saat ini, kita berada dalam posisi yang lebih dekat, lebih percaya diri, dan lebih mampu mewujudkan revitalisasi serta reunifikasi tanah air dibandingkan periode mana pun dalam sejarah.
Sektor Ekonomi: Tiongkok secara stabil memosisikan diri sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2025 melampaui 140 triliun RMB, di mana selama bertahun-tahun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dunia konsisten melebihi 30%. Tiongkok juga memiliki seluruh kategori industri dalam klasifikasi PBB, serta keunggulan pasar yang berskala sangat besar.
Sektor Teknologi: Tiongkok menganut kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat tinggi. Berbagai pencapaian seperti pesawat besar buatan domestik, penerbangan antariksa berawak, teknologi kuantum, dan rekayasa biologi muncul silih berganti.
Kesejahteraan Rakyat: Tiongkok secara historis telah mengentaskan masalah kemiskinan ekstrem (mutlak). Pendapatan rakyat tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi, didukung oleh sistem pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial terbesar di dunia demi mendorong kemakmuran bersama.
Sejarah membuktikan bahwa “bersatu akan kuat, terpisah akan kacau”. Mewujudkan reunifikasi tanah air adalah keharusan bagi revitalisasi bangsa. Peningkatan kekuatan ekonomi, teknologi, dan pertahanan negara tidak hanya efektif menahan kekuatan separatis “Kemerdekaan Taiwan” dan campur tangan asing, tetapi juga menciptakan peluang besar bagi kerja sama lintas Selat.
Pihak Tiongkok daratan selalu aktif mendorong normalisasi kunjungan masyarakat dan rutinisasi pertukaran di berbagai bidang. Kami secara progresif meluncurkan langkah-langkah kemudahan dalam pertukaran antarpartai, pemuda, ekonomi, budaya, hingga pariwisata. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya melindungi kepentingan pembangunan wilayah Taiwan dan menciptakan masa depan yang lebih cerlerang bagi seluruh bangsa Tionghoa, termasuk saudara-saudara kita di Provinsi Taiwan.
2. Tren Reunifikasi Kedua Tepi Selat Pasti Terwujud
Menyelesaikan isu Taiwan dan mewujudkan reunifikasi tanah air adalah keinginan bersama seluruh putra dan putri bangsa Tionghoa. Reunifikasi bukanlah sebuah pilihan, melainkan keniscayaan sejarah. Isu Taiwan adalah urusan dalam negeri Tiongkok. Fakta sejarah dan hukum bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayah Tiongkok tidak dapat diganggu gugat.
Pada 1 Oktober 1949, Pemerintah Pusat Republik Rakyat Tiongkok (RRT) didirikan, menggantikan Pemerintah Republik Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh Tiongkok. Ini adalah pergantian pemerintahan tanpa mengubah subjek hukum internasional Tiongkok; kedaulatan dan wilayah Tiongkok tetap sama. Pemerintah RRT tentu saja berhak menjalankan kedaulatan atas seluruh wilayah termasuk Taiwan. Dokumen hukum internasional yang valid seperti Deklarasi Kairo, Deklarasi Potsdam, dan Surat Penyerahan Jepang secara jelas mengonfirmasi kedaulatan Tiongkok atas Taiwan. Resolusi 2758 Majelis Umum PBB juga secara tegas menyatakan bahwa hanya ada satu Tiongkok di dunia—tidak ada “dua Tiongkok” atau “satu Tiongkok, satu Taiwan”. Prinsip Satu Tiongkok kini menjadi norma hubungan internasional dan konsensus umum masyarakat dunia, di mana 183 negara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok berdasarkan prinsip ini.
Di dunia saat ini, tren “Timur naik, Barat turun” semakin nyata. Konspirasi segelintir kekuatan di Amerika Serikat (AS) untuk “menghalangi perkembangan Tiongkok melalui isu Taiwan” pasti akan gagal. Kesenjangan kekuatan militer, ekonomi, dan teknologi antara Tiongkok dan AS terus menyusut. Tiongkok bahkan telah menyamai atau melampaui AS di beberapa bidang strategis seperti energi baru dan kecerdasan buatan (AI).
Dalam pertemuan puncak antarkepala negara Tiongkok dan AS baru-baru ini di Beijing, Presiden Xi Jinping menekankan bahwa isu Taiwan adalah masalah paling krusial dalam hubungan Tiongkok–AS. “Kemerdekaan Taiwan” bertentangan dengan perdamaian, dan menjaga stabilitas di Selat Taiwan adalah titik temu terbesar kedua negara. Pihak AS perlu menangani isu ini dengan sangat hati-hati. Pascapertemuan tersebut, Presiden Trump dalam wawancara media menyatakan, “Saya tidak ingin melihat ada pihak yang mendorong kemerdekaan (Taiwan).” Pernyataan ini menunjukkan bahwa AS tidak akan menanggung risiko perang demi “Kemerdekaan Taiwan”. Kelompok separatis yang berniat mengandalkan AS tidak akan berakhir baik.
Dari perbandingan kekuatan, Tiongkok daratan memegang inisiatif dan posisi dominan, serta memegang kendali strategis untuk mewujudkan reunifikasi. Sebagai gambaran, PDB Taiwan mencapai setengah dari PDB daratan pada tahun 1993, namun pada tahun 2025 jumlahnya kurang dari 1/20—hanya menempati peringkat kesembilan jika diurutkan setingkat provinsi di Tiongkok. Tiongkok daratan adalah pasar ekspor dan tujuan investasi terbesar bagi pulau Taiwan. Segala upaya untuk memutus hubungan rantai pasok dengan daratan hanya akan memberikan dampak kehancuran bagi industri Taiwan sendiri.
Pada tahun 2025, jumlah wisatawan dua arah lintas Selat mencapai 5,44 juta orang (naik 23,6% dibanding tahun 2024). Di antaranya, jumlah pengunjung Taiwan yang baru pertama kali datang ke daratan melebihi 300 ribu orang, dengan generasi muda menyumbang 34,4Úri total wisatawan. Tren sejarah di mana kedua pihak saling mendekat tidak dapat dihalangi oleh siapa pun.
3. Tren Penahanan “Kemerdekaan Taiwan” yang Mendesak
Pemerintah Partai Demokrat Progresif (DPP) yang dipimpin oleh Lai Ching-te secara keras kepala memegang posisi separatis “Kemerdekaan Taiwan”, menolak mengakui “Konsensus 1992”, secara terbuka menantang Undang-Undang Anti-Pemisahan Negara, serta terus berkolaborasi dengan kekuatan asing untuk melakukan tindakan “penghapusan identitas Tiongkok” (de-sinicization). Tindakan inilah yang menjadi akar penyebab ketegangan situasi di Selat Taiwan dan harus ditindak dengan tegas.
Pertama, DPP memicu sentimen anti-Tiongkok dan sengaja menghalangi kerja sama lintas Selat. Mereka menjegal kebijakan yang menguntungkan rakyat Taiwan, seperti Tindakan untuk Mendorong Kerja Sama Pertukaran Ekonomi dan Budaya Lintas Selat serta Zona Percontohan Integrasi Pembangunan Lintas Selat. DPP juga memfitnah pertukaran normal antarorganisasi masyarakat dan memasukkan aplikasi populer asal daratan seperti Douyin (TikTok), WeChat, dan Weibo ke dalam daftar hitam aplikasi berisiko tinggi demi memutus komunikasi masyarakat.
Kedua, DPP mengandalkan kekuatan asing demi ambisi politiknya. Otoritas Taiwan dinilai mengorbankan kepentingan pulau tersebut kepada AS melalui pembelian senjata skala besar, pembukaan pasar yang tidak proporsional, hingga pemindahan industri inti. Mereka rela mengorbankan kesejahteraan rakyat demi dukungan politik luar negeri, menjadikan Taiwan layaknya "mesin uang" pihak asing.
Ketiga, DPP menghasut sentimen ketakutan. Anggaran pertahanan Taiwan tahun 2026 dinaikkan secara drastis hingga sekitar 3,32Úri PDB. Kebijakan ini dinilai menjerumuskan rakyat ke dalam risiko konflik, mengubah pulau tersebut menjadi "gudang peluru", dan mendorong situasi ke jurang ketegangan.
Baru-baru ini, Asosiasi Petani dan Nelayan, Asosiasi Pariwisata, Federasi UMKM, serta berbagai komentator di Taiwan menyuarakan kecaman keras terhadap otoritas berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Taiwan sendiri mulai menyadari dampak buruk dari kebijakan Lai Ching-te. Tindakan yang anti-perdamaian, anti-pertukaran, dan anti-kemanusiaan ini pada akhirnya akan dinilai buruk oleh sejarah.
Indonesia secara konsisten dan teguh menerapkan Kebijakan Satu Tiongkok (One China Policy), serta mendukung perkembangan damai hubungan lintas Selat dan reunifikasi Tiongkok. Kami sangat mengapresiasi pendirian kokoh Pemerintah Indonesia tersebut.
Dalam era baru ini, PKT dan Pemerintah Tiongkok akan terus mempersatukan dan memimpin saudara-saudara setanah air di kedua sisi Selat untuk mengikuti arus sejarah demi mewujudkan reunifikasi dan revitalisasi bangsa. Kami selalu berusaha dengan harapan tulus dan upaya maksimal untuk mewujudkan reunifikasi damai, namun tidak akan membiarkan siapa pun memisahkan Taiwan dari Tiongkok dengan cara apa pun. Tugas sejarah reunifikasi tanah air pasti akan dan harus tercapai! (Team/Red)
Editor : Redaksi
