NIAS, bnewsnasional.id— Pelaksanaan proyek Rehabilitasi Jalan Ruas Dahadano Botombawo–Talafu, Kecamatan Hiliserangkai/Botomuzoi, Kabupaten Nias, menjadi sorotan masyarakat. Proyek infrastruktur dengan nilai kontrak sebesar Rp4.422.838.086,24 atau sekitar Rp4,42 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)/APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 tersebut dipertanyakan karena progres pekerjaan di lapangan diduga masih sangat rendah, sementara batas waktu penyelesaian semakin dekat.
Berdasarkan informasi pada papan proyek di lokasi, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Cipta Indah Persada dengan penanggung jawab Leonardo Sihotang selaku Wakil Direktur II. Masa pelaksanaan proyek dimulai pada 21 September 2026 dan dijadwalkan berakhir pada 29 Desember 2026.
Namun, memasuki pertengahan November 2026, progres fisik pekerjaan diperkirakan baru mencapai sekitar 10 persen. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kemampuan penyedia jasa dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal kontrak.
Masyarakat mempertanyakan lambannya pelaksanaan proyek tersebut. Dengan sisa waktu kontrak yang semakin terbatas, diperlukan langkah konkret dari pihak pelaksana maupun instansi teknis untuk memastikan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai spesifikasi dan ketentuan yang berlaku.
Fasilitas Kerja dan Penerapan K3 Ikut Dipertanyakan
Tidak hanya progres pekerjaan, kondisi fasilitas pendukung dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi proyek juga menjadi perhatian.
Berdasarkan pantauan di salah satu segmen pekerjaan, sejumlah pekerja terlihat beraktivitas tanpa perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai. Selain itu, fasilitas dan peralatan kerja yang terlihat di lokasi dinilai belum mencerminkan besarnya nilai kontrak proyek tersebut.
"Sangat tidak masuk akal jika anggaran sebesar Rp4,4 miliar lebih hanya menyediakan satu unit gerobak sorong bekas di salah satu segmen pengerjaan. Kondisi di lapangan benar-benar di luar ekspektasi masyarakat," ujar R. Gea, salah seorang warga setempat, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius instansi terkait agar pelaksanaan pembangunan tidak hanya mengejar penyelesaian administrasi, tetapi juga memperhatikan mutu pekerjaan dan keselamatan para pekerja.
Masyarakat Pertanyakan Pengelolaan Proyek
R. Gea juga menyampaikan kekhawatiran masyarakat mengenai pengelolaan anggaran dan komitmen penyedia jasa dalam menyelesaikan pekerjaan.
Ia meminta agar penggunaan uang muka proyek, apabila telah dicairkan, serta realisasi pekerjaan di lapangan dapat dijelaskan secara terbuka sesuai ketentuan kontrak.
"Publik menilai penyedia jasa terkesan hanya mengincar pencairan uang muka 30 persen di awal, dan dikhawatirkan setelah itu pekerjaan akan ditinggalkan begitu saja," ungkapnya.
Kekhawatiran tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi dari pihak penyedia jasa maupun pejabat berwenang. Oleh karena itu, transparansi mengenai pencairan anggaran, progres fisik, dan rencana percepatan pekerjaan menjadi hal penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat.
Dugaan Kejanggalan Prosedur Diminta Diklarifikasi
Sejumlah persoalan yang disoroti masyarakat, mulai dari proses administrasi kontrak, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan di lapangan, turut memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Warga meminta agar dugaan adanya pengondisian atau persekongkolan antara pihak penyedia jasa dengan oknum di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Nias ditelusuri secara objektif apabila ditemukan bukti pendukung.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Nias melalui Dinas PUTR, termasuk Plt. Kepala Dinas Bernad Nazara maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek terkait, mengenai progres pekerjaan dan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.
Desak Pemkab Nias dan APH Turun ke Lapangan
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Nias, Inspektorat, serta Aparat Penegak Hukum (APH) dapat melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara realisasi fisik, penggunaan anggaran, spesifikasi teknis, serta pelaksanaan kontrak.
Masyarakat juga meminta agar konsultan pengawas dan PPK memberikan penjelasan terbuka mengenai kendala pekerjaan, hasil pengawasan, serta langkah-langkah percepatan yang telah dan akan dilakukan.
Pembangunan infrastruktur jalan menggunakan uang negara harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Anggaran miliaran rupiah tersebut diharapkan benar-benar menghasilkan jalan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Hiliserangkai dan Botomuzoi.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada CV. Cipta Indah Persada, Dinas PUTR Kabupaten Nias, PPK, konsultan pengawas, serta seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga keberimbangan informasi dan memenuhi prinsip jurnalistik.(Tim/Red)
Editor : Redaksi
