Tanpa Koordinasi Desa, Petugas BPN Bangkalan Ukur Lahan Rawan Sengketa di Arosbaya

avatar Hanif

Bangkalan,bnewsnasional.id - Kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan kembali menuai sorotan. Seorang petugas BPN berinisial JHN diduga nekat melakukan pengukuran tanah di Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, secara diam-diam tanpa berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat.

Ironisnya, lahan yang menjadi objek pengukuran tersebut diketahui tengah berada dalam pusaran potensi sengketa dengan pihak lain. Langkah sepihak ini memicu tanda tanya besar terkait kepatuhan prosedur, transparansi, serta integritas petugas di lapangan.

Baca Juga: Berakar pada Filosofi Madura, Tim Riset Skema Terapan UTM Ciptakan Inovasi Digital Satengka Pasung

Kepala Desa Buduran, Anas Hendri Azis, melayangkan protes keras atas manuver tersebut. Ia mengungkapkan bahwa baik pemerintah desa maupun para pemilik lahan yang berbatasan langsung sama sekali tidak dilibatkan atau diberi pemberitahuan resmi sebelum pengukuran berlangsung.

"Saya dan pemilik tanah yang berbatasan langsung tidak diberi tahu. Ada petugas BPN berinisial JHN melakukan pengukuran di Desa Buduran tanpa pemberitahuan kepada kepala desa," tegas Anas dengan nada keberatan.

Baca Juga: Satengka Pasung Jadi Harapan Baru, Keluarga ODGJ dan Kader Jiwa Didorong Lebih Aktif dalam Pencegahan Pemasungan

Insiden ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola pelayanan pertanahan di Bangkalan. Pengukuran bidang tanah bukan sekadar urusan teknis menarik garis koordinat, melainkan menyangkut kepastian hukum dan hak keperdataan warga yang sangat sensitif memicu konflik.

Jika dugaan absennya asas kontradiktur delimitasi—yakni persetujuan dan kehadiran pemilik batas—terbukti benar, BPN Bangkalan wajib membuka secara terang-benderang dasar permohonan dan mekanisme administrasi di balik pengukuran tersebut.

Baca Juga: Mahasiswa KKNT Berhasil Selesaikan Pembuatan Denah Desa Gili Timur, Wujudkan Peta Informasi Wilayah 

Publik kini menanti sikap tegas serta klarifikasi resmi dari pimpinan BPN Bangkalan atas dugaan maladministrasi di lapangan ini. Hingga berita ini diturunkan, petugas berinisial JHN maupun pihak BPN Kabupaten Bangkalan belum memberikan keterangan resmi terkait keberatan Kepala Desa Buduran tersebut.(Team/Red)

Berita Terbaru