NIAS BARAT,bnewsnasional.id – Bupati Nias Barat, Dr. Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si., kembali menggelar evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, langkah tersebut mendapat sorotan dari salah seorang tokoh masyarakat yang menilai kinerja pemerintahan daerah masih berjalan lamban, meskipun kepemimpinan Eliyunus Waruwu telah memasuki tahun kedua.
Tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak disebutkan dalam pemberitaan ini menyampaikan kepada awak media bahwa masyarakat membutuhkan bukti nyata dari kepemimpinan pemerintah daerah, bukan sekadar rapat koordinasi, evaluasi, dan instruksi kepada jajaran OPD.
Menurutnya, pada tahun pertama kepemimpinan, masyarakat masih dapat memaklumi adanya proses transisi pemerintahan. Namun, memasuki tahun kedua, seharusnya sudah terlihat perubahan signifikan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kinerja seluruh perangkat daerah.
"Kalau tahun pertama mungkin masih bisa kita maklumi karena adanya transisi pemerintahan. Tetapi sekarang sudah memasuki tahun kedua. Masyarakat tentu ingin melihat hasil kerja nyata. Pemerintahan bukan hanya pandai berbicara atau memiliki pendidikan tinggi, tetapi bagaimana seorang pemimpin mampu mendidik, menggerakkan, dan memastikan bawahannya bekerja maksimal," ungkapnya.
Ia juga menyoroti besarnya APBD Kabupaten Nias Barat yang mencapai sekitar Rp991 miliar dalam pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik dan pembangunan yang lebih baik.
"Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton melihat besarnya anggaran daerah, sementara hasil pembangunan dan pelayanan yang diharapkan belum dirasakan secara maksimal," ujarnya.
Nasib Ribuan P3K-PW Ikut Menjadi Sorotan
Selain kinerja OPD, tokoh masyarakat tersebut turut mempertanyakan nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3K-PW) yang disebut belum menerima pembayaran hak mereka selama kurang lebih 10 bulan.
Ia menilai persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius Bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah.
"Di mana hati nurani seorang pemimpin ketika ribuan P3K-PW sudah sekitar 10 bulan belum menerima pembayaran? Mereka juga manusia, memiliki keluarga dan kebutuhan hidup. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut tanpa penyelesaian," tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan hak-hak para P3K-PW dapat dibayarkan sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
Bupati Diminta Mau Belajar dari Pemerintah Daerah Lain
Tokoh masyarakat itu juga menyarankan agar Bupati Nias Barat tidak segan belajar dari pemerintah daerah lain di wilayah Kepulauan Nias yang dinilai memiliki praktik tata kelola pemerintahan yang dapat dijadikan referensi.
"Menurut penilaian saya, pola kepemimpinan seperti ini jangan sampai ditiru. Bupati harus mau belajar dari pemerintah daerah lain. Jangan karena sudah bergelar doktor kemudian malu bertanya. Seorang pemimpin harus terbuka terhadap masukan demi kemajuan daerah," tambahnya.
Bupati Kembali Gelar Rakor, Fokus Pelayanan Publik dan Disiplin ASN
Sementara itu, berdasarkan informasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias Barat, Bupati Eliyunus Waruwu kembali menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Nias Barat di ruang kerja Bupati, Lahomi, Senin (9/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Bupati mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati meminta setiap OPD lebih peka dan responsif terhadap pengaduan masyarakat, terutama terkait kesulitan dan kebutuhan yang dihadapi warga.
Ia juga menginstruksikan BKPSDM segera memutakhirkan dan memetakan kembali data ASN, termasuk mendata pegawai yang telah meninggal dunia, memasuki masa pensiun, serta memantau masa berakhirnya kontrak kerja P3K dan P3K-PW.
Penegakan disiplin dan kehadiran pegawai juga menjadi perhatian Bupati dalam rapat koordinasi tersebut.
Selain itu, Bupati meminta Inspektorat mempercepat evaluasi dan pemeriksaan anggaran guna memastikan tertib administrasi, akuntabilitas, serta kualitas pelaksanaan pembangunan daerah.
Baca Juga: Pisah Sambut Manager PLN UP3 Nias, Pemkab Nias Barat dan PLN Kebut Pembangunan PLTD Simaeasi.
Seluruh OPD, camat, dan bagian terkait juga diminta mempersiapkan laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dan 2026 dalam bentuk dokumen digital (soft copy), dilengkapi foto dokumentasi kegiatan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah, para asisten, kepala OPD, camat, serta kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
Evaluasi Harus Menghasilkan Perubahan Nyata
Berulangnya rapat koordinasi dan evaluasi kinerja pemerintahan diharapkan tidak berhenti sebatas instruksi dan pembahasan di ruang rapat.
Masyarakat menunggu hasil konkret dari setiap kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan, kedisiplinan ASN, serta penyelesaian persoalan pembayaran hak P3K-PW.
Pada akhirnya, keberhasilan seorang kepala daerah bukan hanya diukur dari seberapa sering melakukan evaluasi, tetapi sejauh mana evaluasi tersebut mampu mendorong perubahan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nias Barat.(Tim/Red)
Editor : Redaksi
