MEDAN, bnewsnasional.id- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Demokrasi Indonesia (PDI) Provinsi Sumatera Utara menggelar aksi damai di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut) dengan mengusung tema “Kapolrestabes Medan Stop Pencitraan!!!”
Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kritik terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Medan yang dinilai masih menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ketua DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Paulus Peringatan Gulo, dalam keterangan persnya menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi keamanan Kota Medan. Ia meminta jajaran Polrestabes Medan lebih memprioritaskan langkah nyata dalam menjaga keamanan masyarakat dibandingkan aktivitas yang dinilai lebih menonjolkan citra di media sosial.
“Kapolrestabes Medan, berhentilah untuk pencitraan dan mulailah serius melakukan kerja untuk masyarakat Kota Medan. Masyarakat Medan tidak butuh hal-hal itu, tetapi masyarakat masih selalu waspada dengan masalah kriminalitas di Kota Medan yang masih tinggi,” ujar Paulus.
Menurutnya, persoalan keamanan harus menjadi perhatian utama kepolisian karena masyarakat membutuhkan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia menyoroti sejumlah persoalan yang menurut pihaknya masih menjadi keresahan warga, mulai dari dugaan peredaran narkoba, aksi begal, hingga tawuran yang disebut kerap terjadi.
“Narkoba merajalela, begal masih mengintai, tawuran yang setiap minggu pasti terjadi. Ini yang harusnya jadi prioritas. Masyarakat Kota Medan muak dengan kondisi ini,” lanjutnya.
DPD PDI Sumut Minta Evaluasi Kinerja Polrestabes Medan
DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran Polrestabes Medan, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak kriminalitas serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Paulus menegaskan bahwa pihaknya meminta Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Sonny Irawan, untuk mengevaluasi kinerja Kapolrestabes Medan agar pelaksanaan tugas kepolisian benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, ukuran keberhasilan kepolisian tidak semata-mata terlihat dari aktivitas publikasi atau penampilan di ruang digital, tetapi harus tercermin melalui upaya konkret dalam menekan kriminalitas, menindak peredaran narkoba, mencegah tawuran, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Jika tidak ada perubahan nyata di lapangan, maka Kapolrestabes Medan layak untuk diganti dengan sosok yang lebih baik dan mampu menjawab keresahan masyarakat Medan,” tegas Paulus Peringatan Gulo.
Ultimatum 3 x 24 Jam, Ancam Gelar Aksi Jilid III
Dalam pernyataan resminya, DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara juga menyampaikan ultimatum kepada Polda Sumatera Utara agar segera mengambil sikap terhadap tuntutan evaluasi yang mereka sampaikan.
Organisasi tersebut memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada Polda Sumut untuk menunjukkan respons terhadap aspirasi mereka. Apabila tidak ada langkah evaluasi yang dinilai memadai, DPD PDI Sumut menyatakan akan kembali menggelar Aksi Jilid III dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Saat berita ini ditayangkan, DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengultimatum Polda Sumut untuk bersikap dengan tenggat waktu 3 x 24 jam. Jika tidak ada tindakan evaluasi, kami akan kembali dengan Aksi Jilid III dengan skala massa yang lebih besar,” tutupnya.
DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara berharap kritik dan aspirasi yang disampaikan melalui aksi damai tersebut menjadi perhatian serius pimpinan kepolisian di Sumatera Utara.
Bagi organisasi tersebut, masyarakat Kota Medan membutuhkan jaminan keamanan yang dapat dirasakan secara langsung, bukan sekadar citra yang terlihat baik di media sosial. Mereka berharap langkah konkret dan evaluasi kinerja dapat dilakukan demi menciptakan situasi Kota Medan yang lebih aman, tertib, dan kondusif.
Editor : Redaksi
