Bangkalan,BnewsNasional.id – Semarak peringatan HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Bangkalan justru menyisakan tanda tanya. Gelaran gerak jalan yang berlangsung Minggu (9/8/2026) mendapat kecaman setelah muncul sorotan terhadap penampilan peserta yang dinilai sebagian pihak terlalu vulgar dan diduga mengarah pada pornoaksi.
Alih-alih menjadi tontonan yang menghibur sekaligus menanamkan semangat perjuangan, sejumlah penampilan dalam kegiatan tersebut dinilai telah keluar dari koridor kepantasan. Sorotan pun mengarah pada tanggung jawab panitia dalam melakukan pengawasan terhadap kostum maupun koreografi peserta.
Baca Juga: Bukan Panitia, Bukan Pemdes: Pungutan Pedagang Rp30 Ribu di Kemah Temu Galang Diminta Diusut
Aktivis dan pemerhati sosial Bangkalan, Thomas AG, tidak tinggal diam. Ia menilai perayaan kemerdekaan semestinya tidak dijadikan ruang untuk mempertontonkan aksi yang berpotensi menabrak norma sosial dan budaya masyarakat.
“Jangan karena dalih memeriahkan kemerdekaan, kemudian semua hal dianggap boleh ditampilkan. Ada batas kepatutan yang harus dihormati. Kalau penampilan sudah mengarah pada pornoaksi, tentu patut dipertanyakan,” tegas Thomas AG, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, kemerdekaan memang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berekspresi. Namun kebebasan tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan norma, etika, dan kearifan lokal.
Thomas bahkan menilai persoalan ini tidak boleh dilihat semata-mata sebagai urusan hiburan. Sebab, kegiatan tersebut berlangsung di tengah masyarakat Bangkalan yang memiliki karakter religius dan kuat dengan tradisi pesantren.
“Bangkalan bukan daerah yang kehilangan identitas. Kita punya predikat sebagai Kota Zikir dan Kota Sholawat. Kita juga dikenal sebagai daerah santri. Karena itu, setiap kegiatan publik seharusnya mencerminkan identitas tersebut, bukan malah mempertontonkannya sesuatu yang bertolak belakang,” ujarnya.
Ia mempertanyakan sejauh mana panitia melakukan penyaringan sebelum peserta tampil. Menurut Thomas, jika sebuah acara melibatkan massa dan disaksikan masyarakat luas, maka standar kepatutan semestinya sudah ditentukan sejak awal.
“Panitia jangan hanya mengejar meriah. Jangan sampai demi tepuk tangan dan hiburan sesaat, kemudian mengorbankan norma yang selama ini dijaga masyarakat Bangkalan,” sindirnya.
Thomas meminta Pemkab Bangkalan tidak menutup mata terhadap polemik tersebut. Evaluasi, menurutnya, harus dilakukan secara terbuka agar kejadian serupa tidak kembali terulang dalam kegiatan-kegiatan berikutnya.
“Kalau memang ada penampilan yang dinilai melewati batas, evaluasi harus dilakukan. Jangan tunggu masyarakat semakin kecewa. HUT Kemerdekaan seharusnya menjadi momentum menghormati perjuangan para pahlawan, bukan berubah menjadi tontonan yang menimbulkan kontroversi,” tegasnya.
Baca Juga: Gerak Jalan Umum Arosbaya Besok, Camat Tegaskan Peserta Wajib Jaga Etika dan Kesopanan
Ia juga mendorong panitia ke depan memperketat aturan terkait kostum, koreografi, atraksi, dan materi penampilan peserta. Dengan demikian, kreativitas tetap dapat berkembang tanpa mengorbankan norma kesopanan.
“Merayakan kemerdekaan itu bebas berkreativitas, tetapi bukan bebas mengabaikan etika. Bangkalan punya marwah yang harus dijaga,” pungkas Thomas.
Sorotan tersebut kini menempatkan panitia dan Pemkab Bangkalan pada tuntutan untuk memberikan penjelasan serta melakukan evaluasi. Jangan sampai kemeriahan HUT RI justru meninggalkan catatan buruk karena dianggap mengabaikan karakter Bangkalan sebagai Kota Zikir, Kota Sholawat, dan daerah dengan kultur santri yang kuat.(HNF)
Editor : Redaksi
