Bangkalan, bnewsnasional.id – Polemik pengelolaan iuran anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bangkalan kembali memanas. Aktivis pendidikan setempat, Faisol Mahardika, menagih komitmen pengurus PGRI terkait transparansi anggaran yang sempat dijanjikan dalam forum audiensi bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan awak media sebelumnya.
Menurut Faisol, Ketua PGRI Bangkalan kala itu menyatakan siap membuka Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) serta serapan dana iuran anggota. Ia menegaskan realisasi janji tersebut sangat penting demi meredam spekulasi negatif di masyarakat.
"Dalam audiensi sebelumnya, Ketua PGRI menyampaikan akan terbuka terkait data SPJ dan serapan iuran. Maka sekarang publik berhak mengetahui sejauh mana realisasi keterbukaan itu. Jangan sampai pernyataan yang sudah disampaikan justru terkesan berubah-ubah," ujar Faisol, Selasa (3/6).
Faisol menilai transparansi pengelolaan dana adalah hal yang mutlak karena sumber anggaran organisasi murni berasal dari kantong para guru. Keterbukaan ini diyakini justru akan memperkuat internal organisasi.
"Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus takut membuka data penggunaan anggaran kepada anggota maupun publik? Keterbukaan adalah bentuk pertanggungjawaban organisasi," imbuhnya.
Baca Juga: Beras Bantuan Sempat Diprotes Warga, Bulog Madura Langsung Tarik dan Salurkan Pengganti
Soroti Pungutan Raker dan Imbauan Penundaan IuranDalam keterangannya, Faisol juga mengungkit kembali pernyataan Wakil Bupati Bangkalan yang sempat menyarankan anggota untuk menahan pembayaran iuran jika peruntukannya dinilai tidak jelas. Pernyataan tersebut dinilai harus menjadi alarm evaluasi bagi pengurus.
"Saya sepakat dengan pernyataan Wakil Bupati. Jika peruntukan iuran tidak jelas, tentu akan menimbulkan pertanyaan dari anggota. Karena itu, pengurus harus memberikan penjelasan yang terang dan mudah dipahami," tegas Faisol.
Persoalan ini kian meruncing setelah munculnya kabar pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) PGRI Bangkalan yang digelar di Kota Batu, Malang. Kegiatan tersebut diketahui memungut biaya partisipasi sebesar Rp600 ribu per peserta. Faisol mempertanyakan urgensi pungutan tersebut di tengah adanya aliran iuran rutin bulanan dari guru se-Kabupaten Bangkalan.
"Apakah iuran yang dibayarkan guru setiap bulan belum cukup untuk mendanai kegiatan organisasi? Jika memang kondisi anggaran tidak mencukupi, pengurus perlu menjelaskan secara terbuka sehingga tidak memunculkan asumsi liar di masyarakat," tanyanya.
Ia berharap pengurus PGRI Bangkalan segera mengambil langkah konkret agar polemik ini tidak menggerus kepercayaan para guru terhadap organisasi profesi mereka.Hingga berita ini diturunkan, pengurus PGRI Kabupaten Bangkalan belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan keterbukaan SPJ maupun polemik penarikan biaya Raker Rp600 ribu tersebut.(Team/Red)
Editor : Redaksi
