Bangkalan,bnewsnasional.id – Polemik pembangunan KDMP kembali menjadi sorotan publik. Aktivis Thomas AG secara terbuka mempertanyakan transparansi pembangunan proyek tersebut, mulai dari penganggaran hingga pengadaan kendaraan operasional yang nilainya disebut fantastis.
Dalam pernyataannya, Thomas mengaku sejak awal sudah menaruh tanda tanya besar terhadap proses pembangunan KDMP yang dinilai minim keterbukaan kepada masyarakat maupun pemerintah desa sebagai pihak pengguna.
“Dari awal saya memang mempertanyakan pembangunan KDMP ini dan transparansinya. Ternyata kemarin terbukti saat rapat Komisi VI, direktur utamanya tidak hadir,” ujar Thomas AG.
Menurutnya, ketidakhadiran pimpinan KDMP dalam rapat tersebut justru memperkuat dugaan adanya persoalan yang belum dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Thomas juga menyinggung pertanyaan dari Komisi VI terkait pengadaan sekitar 105 ribu unit mobil yang disebut-sebut berkaitan dengan program tersebut. Ia mempertanyakan peruntukan kendaraan itu sekaligus sumber anggaran yang digunakan.
“Komisi VI juga mempertanyakan pembelian 105 ribu mobil ini untuk siapa dan dananya dari mana,” tegasnya.
Baca Juga: Perkuat Pengawasan Dana Desa, Inspektorat Bangkalan Gelar SAPA DESA di Arosbaya dan Geger
Tak hanya itu, Thomas menyebut adanya dugaan ketimpangan anggaran pembangunan KDMP. Berdasarkan informasi yang ia peroleh dari pembahasan di Komisi VI, total anggaran yang disebut mencapai Rp1,6 miliar diduga hanya terealisasi sekitar Rp700 juta di tingkat desa.
“Pembangunan KDMP ini ternyata anggarannya menurut Komisi VI Rp1,6 miliar, tapi yang sampai ke desa hanya sekitar Rp700 juta,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti posisi kepala desa yang dinilai hanya dijadikan penerima hasil pembangunan tanpa dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pembahasan penggunaan anggaran.
Baca Juga: Sengketa Lahan Percaton Pemdes Buduran Bangkalan Layangkan Somasi ke Toko Basmalah
“Sebagai user, kepala desa itu tidak diajak bicara terkait pembangunan, anggaran, maupun penggunaan mobil ini. Tiba-tiba dibangun begitu saja lalu kepala desa disuruh menerima. Tidak pernah diajak bicara soal progresnya,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Thomas berharap persoalan KDMP segera mendapat perhatian serius dari lembaga pengawas negara agar tidak memunculkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Mudah-mudahan segera diaudit oleh BPK dan diperiksa supaya semuanya transparan,” pungkasnya.(Team/Red)
Editor : Redaksi
