Bangkalan,bnewsnasional.id – Polemik pelayanan SPPG di Petemmon kian memanas dan meluas. Jika sebelumnya keluhan hanya terdengar dari segelintir wali murid, kini suara protes datang dari berbagai lembaga pendidikan, mulai dari tingkat TK hingga SD.
Sejumlah wali murid di beberapa sekolah mengaku mengalami hal serupa: menu yang dinilai jauh dari standar, baik dari sisi porsi maupun kualitas. Kondisi ini memicu kekecewaan sekaligus kecurigaan terkait pengelolaan anggaran program.
Baca Juga: RESMI! PMII Bangkalan Dumas ke Kejaksaan, Kasus Dugaan Pungli PIP SDN Kamoneng Masuk Babak Hukum
Di SDN Dumajeh 4, wali murid menyebut porsi yang diterima siswa kerap tidak mencukupi. Bahkan, beberapa siswa disebut masih merasa lapar setelah mengonsumsi makanan yang disediakan.
Keluhan senada juga datang dari SDN Tlomar. Wali murid menilai menu yang diberikan terkesan asal jadi dan tidak mencerminkan program yang seharusnya menunjang kebutuhan siswa.
Sementara itu, di TK Nyai Hj Hasanah, orang tua murid mengaku kecewa karena makanan yang diterima anak-anak dinilai tidak layak untuk usia dini. Mereka menilai perlu ada perhatian khusus terhadap kualitas konsumsi bagi siswa TK.
Di SDN Poter 1, kritik semakin tajam. Wali murid mulai mempertanyakan transparansi anggaran yang digunakan. Mereka menilai ada ketidaksesuaian antara nilai biaya dengan hasil yang diterima siswa.
Hal serupa juga disampaikan wali murid di TK Dharma Wanita Persatuan. Mereka menyoroti porsi makanan yang dianggap terlalu sedikit, bahkan tidak sebanding dengan standar harga makanan di pasaran.
Baca Juga: Bara Polemik PIP SDN Kamoneng Belum Padam, Aktivis Diseret Isu, Minta Tuduhan Dibuktikan
Salah satu wali murid menyampaikan kekecewaannya dengan nada tegas:
“Bukan masalah memenuhi nilai gizi nggaknya, tapi budget-nya sesuai apa nggak kalau seperti ini. Kalau tajin kayak gini di pasar harga Rp2.000 porsinya lebih banyak dari ini.”
Pernyataan tersebut menjadi gambaran umum keresahan para orang tua. Persoalan kini tidak lagi sekadar kualitas makanan, tetapi sudah mengarah pada dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran.
Baca Juga: Kelulusan Tanpa Hura-hura, SMAN 1 Bangkalan Ajak Siswa Dekatkan Diri Lewat Doa Bersama
Minimnya klarifikasi dari pihak SPPG Petemmon semakin memperkeruh keadaan. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi terkait standar menu, besaran anggaran, maupun mekanisme distribusi makanan ke sekolah-sekolah tersebut.
Gelombang keluhan yang meluas ini menjadi alarm serius bagi pihak terkait. Masyarakat mendesak adanya evaluasi menyeluruh, bahkan audit terbuka guna memastikan program berjalan sesuai tujuan dan tidak merugikan siswa.
Jika dibiarkan berlarut, bukan hanya kualitas layanan yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap program yang seharusnya menjadi penopang kebutuhan dasar anak-anak sekolah.(Team/Red)
Editor : Redaksi
