Probolinggo, BnewsNasional.id - Tabir gelap pengelolaan dana hibah dan proyek Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kabupaten Probolinggo mulai terkuak. Sebuah pengakuan mengejutkan muncul terkait dugaan adanya potongan anggaran hingga keterlibatan tim sukses oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) berinisial RO dalam pengondisian proyek di tingkat desa.
Persoalan ini bermula dari keluhan warga terkait infrastruktur jalan desa yang rusak parah dan tidak layak lalui, terutama bagi anak-anak sekolah saat musim hujan. Upaya warga untuk mengadukan nasib ke kediaman RO justru mendapat sambutan dingin.
"Saya datang baik-baik untuk silaturahmi dan menyampaikan aspirasi soal jalan becek yang susah dilewati anak sekolah. Tapi responnya mengecewakan. Beliau (RO) hanya bilang kalau ada keperluan silakan ke kantor saja," ujar salah satu warga yang juga merupakan konstituen di daerah pemilihan tersebut.
Kekecewaan warga memicu penelusuran lebih dalam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, muncul dugaan adanya praktik pemotongan dana hibah di tingkat desa. Oknum kepala desa setempat memberikan pengakuan mengejutkan bahwa setiap anggaran dana hibah yang turun diduga "disunat" sebesar 20 hingga 30 persen.
Dana yang seharusnya dialokasikan penuh untuk pembangunan masyarakat, disinyalir menguap sebelum menyentuh realisasi fisik di lapangan.
Setelah isu ini mencuat, seorang pria berinisial MI, yang dikenal sebagai tim sukses sekaligus orang kepercayaan RO, mulai melakukan pergerakan. MI diketahui berkali-kali mencoba menemui pihak media hingga larut malam untuk melakukan negosiasi agar temuan tersebut tidak dipublikasikan.
Dalam sebuah komunikasi, MI sempat melontarkan bujuk rayu berupa tawaran pekerjaan dan "penghasilan besar" jika bersedia bekerja sama dengan pihak dewan.
"Daripada mengajak media yang tidak jelas, mending kita kerja sama dengan Pak Dewan. Enak, banyak penghasilan," tiru sumber menirukan ucapan MI.
Bahkan, inisial MI secara terbuka mengaku sedang ditekan oleh RO untuk menyelesaikan masalah ini di tingkat bawah agar tidak ramai di media. Ia juga sempat memohon kepada pimpinan redaksi untuk tidak mengganggu "mata pencahariannya" di lingkaran pemerintahan sang dewan.
Informasi lebih jauh mengungkap bahwa MI diduga mendapatkan jatah lima persen dari setiap anggaran yang turun ke desa. Tak hanya itu, MI disebut-sebut memonopoli proyek bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Hal ini diperkuat oleh pengakuan karyawan salah satu toko material tempat MI biasa mengambil bahan bangunan. Karyawan tersebut mengonfirmasi bahwa selama ini MI adalah pemegang kendali utama proyek RTLH di desa-desa terkait.
Baca Juga: 2 Terduga Pelaku Pembunuhan Wanita dalam Kontainer Diamankan
"Kalau ada proyeknya MI, toko kami lancar. Tapi sekarang lagi sepi karena proyeknya sudah selesai," ungkap karyawan toko tersebut saat dikonfirmasi.
Yang lebih mengejutkan, muncul informasi dari pihak berwajib di Polsek Dringu yang menyebutkan bahwa oknum dewan RO telah mengklaim masalah ini selesai. RO diduga melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa urusannya dengan media sudah "klir" atau selesai, meski faktanya dugaan korupsi dan pemotongan anggaran tersebut masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada oknum anggota dewan RO terkait dugaan potongan dana hibah dan keterlibatan tim suksesnya dalam monopoli proyek desa.(Team)
Editor : Redaksi
