Bupati Diam,saat Dugaan Pengusiran dan Tindakan Represif di Nias Barat Berlanjut
Nias Barat Indonesia , bnewsNasional.id - Rapat khusus di Pendopo Bupati Nias Barat Pada Pagi Senin 2 Maret 2026 berubah menjadi sorotan publik setelah petugas dokumentasi diusir dan didorong oleh oknum pejabat sekdis di salah satu Kerja di Dinas Kabupaten Nias Barat .
Rapat tertutup yang dihadiri jajaran OPD dan ASN ini memicu diskursus luas mengenai etika birokrasi dan komunikasi kepemimpinan.
Terlihat Pada Vidio Amatir Yang beredar di Tengah tengah masyarakat saat ini , salah satu ASN P3K Nias Barat Yang Bekerja di Intlasi Kantor Kominfo Nias Barat alias AL,Ironisnya Beliau telah di Usir dari Ruangan Rapat Oleh Pimpinan dan Salah Seorang sekdis Mendorong dia Keluar,menurut keterangan di Vidio tersebut menyampaikan bahwa dia datang Mengambil Foto dokumentasi pada saat Rapat Sesuai Arahan Kadisnya namun ini bertolak belakang hingga Terjadi insiden dorong saling mendorong.
AL Berpetugas untuk pengambilan dokumentasi dia hadir hanya menjalankan tugas institusional diduga diusir dengan pernyataan "Siapa pula baju putih itu. Kalau belum diundang tidak usah datang." Situasi memanas ketika oknum Sekretaris Dinas Perhubungan (Sekdis Perhubungan) melakukan tindakan fisik berupa dorongan.
Peristiwa ini terjadi dalam kegiatan pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu. Dokumentasi kegiatan resmi merupakan bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Informasi publik bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan hak masyarakat yang dijamin dalam sistem demokrasi Ujar salah satu Aktifis MG,lanjutnya"
Masyarakat Nias Barat sangat mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh oknum pejabat tersebut. "Ini adalah tindakan yang tidak pantas dan tidak profesional.Sementara itu,menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan contoh dari budaya otoriter yang masih kuat di pemerintahan daerah,hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik sangat dihormati," katanya.
Dugaaan pengusiran dan tindakan represif ini juga menuai kritik dari kalangan Masyarakat. "Ini adalah contoh dari kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di kalangan pejabat publik," kata seorang Aktifis MG
Insiden ini juga memicu pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Nias Barat. "Kami berharap agar pemerintah daerah dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan," kata seorang Aktifis.
Media ini membuka ruang konfirmasi dan hak jawab guna menjaga prinsip pemberitaan yang berimbang. Pihak Pemerintah darah Nias Barat Masih Belum Memberikan Pernyataan Resmi hingga Berita Ini Naik (Tim Baket)
Editor : Redaksi
