Bangkalan l bnewsnasional.id - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang seharusnya menjadi harapan bagi warga miskin di Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, diduga telah diselewengkan. Informasi ini mencuat setelah aktivis lokal Muhammad Jaya Sakti mengungkapkan indikasi adanya manipulasi data penerima bantuan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Jaya Sakti menyampaikan kepada media bahwa pihaknya menemukan bukti-bukti awal dugaan korupsi dalam pelaksanaan proyek bedah rumah BSPS di Desa Soket Laok. Program yang bertujuan untuk membantu warga memperbaiki rumah tidak layak huni tersebut, menurutnya, malah dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Senin (16/6)
Baca Juga: Jalan Pusat Tengket–Arosbaya Bangkalan Langganan Banjir, Warga Desak PU Pusat Turun Tangan
> “Program ini seharusnya untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan tinggal di rumah yang tidak layak. Namun yang terjadi, justru ada penerima bantuan yang rumahnya masih layak, bahkan sudah memiliki rumah layak huni lainnya,” ujar Jaya Sakti di depan awak media.
Ia menambahkan, terdapat dugaan bahwa salah satu pendamping kecamatan dan pendamping desa memanipulasi data calon penerima bantuan demi keuntungan pribadi atau untuk kepentingan kelompok tertentu.
Baca Juga: Digerebek Saat Transaksi, Dua Pria Bangkalan Tak Berkutik di Tangan Satresnarkoba Polres Bangkalan
“Ini bukan sekadar dugaan ringan. Kami menemukan adanya indikasi kuat manipulasi data penerima bantuan. Sementara itu, masih banyak warga Tragah yang sangat membutuhkan bantuan tersebut namun tidak mendapatkan bagian,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Jaya Sakti menyatakan akan melaporkan temuan ini ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta menyerahkannya ke Kejaksaan Negeri Bangkalan.
Baca Juga: Viral! Video Dua Anggota DPRD Bangkalan dari Fraksi Gerindra Diduga Pesta Miras di Diskotik
Program BSPS merupakan program pemerintah pusat yang didesain untuk meningkatkan kualitas rumah bagi warga berpenghasilan rendah dengan memberikan bantuan stimulan. Namun, jika benar terjadi penyimpangan, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap program-program sosial pemerintah dan mencederai hak masyarakat miskin.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah desa maupun dinas terkait. Aktivis mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan ini dan melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Tragah.(Team/Red)
Editor : Redaksi
