NIAS BARAT ,bnewsnasional.id– Keterlambatan realisasi dan penyaluran sejumlah anggaran pemerintah di Kabupaten Nias Barat menjadi sorotan sejumlah tokoh masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengusaha lokal.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat di antaranya pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW), Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) ASN dan sejumlah kewajiban keuangan pemerintah lainnya.
Baca Juga: Rapat dan Evaluasi Terus Berulang, Tokoh Masyarakat Soroti Lambannya Kinerja Pemerintahan Eliyunus
Salah seorang tokoh masyarakat Nias Barat sekaligus kader partai politik berinisial MD, yang meminta identitas lengkapnya tidak dipublikasikan, menyampaikan bahwa persoalan keterlambatan perputaran keuangan daerah perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
Menurut MD, apabila anggaran pemerintah dapat direalisasikan dan disalurkan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berhak, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
"Kalau perputaran uang di wilayah Kabupaten Nias Barat berjalan dengan baik, tentu para pelaku UMKM, pedagang kecil, dan pengusaha lokal juga akan merasakan manfaatnya. Uang yang beredar di tengah masyarakat dapat menggerakkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat," ungkapnya.
Ia menilai, pembayaran hak-hak pegawai, penyaluran Dana Desa, ADD, Dana BOS, serta kewajiban pemerintah lainnya bukan sekadar persoalan administrasi keuangan, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, ketika hak-hak tersebut terlambat disalurkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penerima anggaran, tetapi juga berpotensi memengaruhi pedagang, pemilik toko, penyedia jasa, dan pelaku usaha lainnya yang selama ini bergantung pada perputaran ekonomi lokal.
MD berharap Pemerintah Kabupaten Nias Barat dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi keuangan daerah, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan realisasi sejumlah kewajiban pemerintah.
Selain itu, pemerintah daerah diharapkan menyampaikan langkah konkret dan jadwal penyelesaian agar masyarakat memperoleh kepastian.
"Jangan sampai masyarakat terus bertanya-tanya mengenai hak-hak yang belum dibayarkan. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang transparan sehingga masyarakat mengetahui apa kendalanya dan kapan penyelesaiannya," harapnya.
Transparansi dan Kepastian Pembayaran Dinantikan
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian Bupati Nias Barat beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Keuangan Daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Masyarakat juga berharap agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebab, kelancaran realisasi anggaran pemerintah memiliki keterkaitan dengan pelayanan publik sekaligus pergerakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Nias Barat.(Tim/Red)
Editor : Redaksi
