Nias Barat,bnewsnasional.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara didesak segera mengambil tindakan nyata menyikapi kerusakan parah ruas jalan provinsi di kawasan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat. Sebagian badan jalan telah amblas akibat longsor dan kini berada dalam kondisi kritis, bahkan terancam putus total apabila tidak segera ditangani.
Kerusakan yang dipicu tingginya curah hujan tersebut bukan lagi persoalan biasa. Selain mengancam keselamatan pengguna jalan, kondisi ini berpotensi memutus akses transportasi yang menjadi urat nadi mobilitas dan perekonomian masyarakat.
Baca Juga: Ketua GAMKI Nias Barat Sampaikan 4 Aspirasi Pembangunan Nias Barat ke Gubsu Bobby Nasution
Titik kerusakan berada di ruas jalan provinsi sekitar Kota Mandrehe, tepatnya antara SPBU Mandrehe menuju Rumah Ama Geni Gulo, persis di depan Rumah Dinas Kepolisian Mandrehe.
Banjir yang terjadi pada Selasa (3/11/2026) siang mengakibatkan air meluap ke badan jalan. Arus air yang diduga tertahan akibat tersumbatnya gorong-gorong mengikis struktur tanah hingga menyebabkan longsor dengan kedalaman sekitar tiga meter.
Akibatnya, sebagian badan jalan aspal ambrol dan menyisakan jalur yang sangat sempit. Kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati karena ancaman longsor susulan masih membayangi.
Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan, dua aktivis Nias Barat, Peringatan Gulo dan Yunianto Waruwu, secara tegas mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui UPTD Bina Marga wilayah Gunungsitoli agar tidak lamban dalam mengambil tindakan.
Keduanya menyampaikan desakan tersebut kepada wartawan saat melintasi lokasi kerusakan, Rabu (4/11/2026).
" Kami mendesak agar longsor ini segera dilakukan penanganan darurat sebelum memakan korban jiwa dan akses jalan perekonomian masyarakat benar-benar terputus. Jangan menunggu ada korban kecelakaan atau jalan putus total baru pemerintah sibuk mengambil tindakan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas," tegas kedua aktivis.
Mereka menilai, kondisi tersebut membutuhkan tindakan cepat, bukan sekadar pemantauan atau janji penanganan. Pemerintah provinsi harus memastikan langkah darurat benar-benar dilaksanakan di lapangan sebelum kerusakan semakin meluas.
Menurut keduanya, jalan tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat Mandrehe dan wilayah sekitarnya. Apabila jalur itu terputus, dampaknya bukan hanya dirasakan pengguna kendaraan, tetapi juga aktivitas perdagangan, distribusi barang, dan berbagai kebutuhan masyarakat.
UPTD Bina Marga Rencanakan Penanganan Menggunakan Batang Kelapa
Sementara itu, Kepala UPTD Bina Marga Provinsi Sumatera Utara wilayah Gunungsitoli, Dadang, saat dikonfirmasi wartawan Bnewsnasional.id melalui pesan WhatsApp, Rabu (4/11/2026), sekitar pukul 13.12 WIB, menyampaikan bahwa pihaknya telah merencanakan penanganan darurat.
Dalam keterangannya, Dadang menyebutkan rencana penggunaan batang kelapa sebagai material penahan sementara agar kendaraan roda empat dapat kembali melintasi ruas jalan tersebut.
"Rencana dibuat batang kelapa. Sudah semalam dipesan anggota dan segera dikerjakan agar bisa dilalui mobil. Terima kasih infonya," tulis Dadang.
Pernyataan tersebut menjadi harapan bagi masyarakat agar penanganan segera direalisasikan. Namun, mengingat kondisi kerusakan yang cukup serius, penggunaan material sementara tentu perlu diikuti kajian teknis dan penanganan permanen agar badan jalan tidak kembali mengalami keruntuhan.
Baca Juga: Resmi ! Jadwal Pelaksanaan Porprov XII Sumut 2026 Diundur ke Tanggal 1–9 Desember 2026.
Jangan Sampai Masyarakat Menanggung Risiko Kelalaian Penanganan
Peringatan Gulo dan Yunianto Waruwu menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menganggap persoalan ini sebagai kerusakan jalan biasa. Kondisi badan jalan yang sudah ambrol menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat.
Mereka meminta UPTD Bina Marga Provinsi Sumatera Utara segera turun langsung, melakukan pengamanan lokasi, memasang rambu peringatan, serta melaksanakan penanganan darurat tanpa menunda waktu.
"Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena lambatnya penanganan. Kami meminta pemerintah hadir dengan tindakan nyata. Jalan ini menyangkut keselamatan dan kehidupan ekonomi masyarakat," tegas mereka.
Kini, masyarakat menunggu realisasi langkah penanganan yang telah disampaikan pihak UPTD Bina Marga. Sebab, dalam kondisi jalan yang sudah nyaris putus, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan rencana, melainkan tindakan nyata sebelum akses transportasi benar-benar lumpuh.(Tim/Red)
Editor : Redaksi
