Bangkalan, bnewsnasional.id – Pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bangkalan yang digelar di Batu, Malang, Jawa Timur, menuai kritik tajam. Aktivis Pendidikan Bangkalan, Faisol Mahardika, mempertanyakan urgensi kegiatan luar daerah tersebut karena dinilai membebani para guru dengan biaya tambahan.
Kritik tersebut mencuat setelah adanya informasi mengenai tarikan biaya partisipasi sebesar Rp600 ribu per peserta untuk mengikuti raker.
Baca Juga: BEM FKIP dan Seluruh ORMAWA UTM Deklarasikan Komitmen Ciptakan Kampus Aman dan Bermartabat
"Saya membaca pemberitaan bahwa PGRI Bangkalan menggelar raker di Batu dan meminta partisipasi Rp600 ribu dari peserta. Ini menjadi tanda tanya besar. Selama ini iuran bulanan yang dibayarkan guru digunakan untuk apa, mengapa masih ada pungutan lagi?" ujar Faisol kepada media.
Menurut Faisol, jika organisasi mengalami keterbatasan anggaran, raker seharusnya dilaksanakan di dalam kota untuk menghemat biaya tanpa mengurangi esensi rapat.
"Kalau tidak ada dana, kenapa tidak di Bangkalan saja? Tidak perlu ke luar kota. Substansi rapat tetap bisa berjalan tanpa harus mengeluarkan biaya besar yang memberatkan anggota," lanjutnya.
Baca Juga: Skandal Uang Kopi SDN Kamoneng Kepala Sekolah Protes Dituduh Menyuap H
Faisol menilai PGRI Bangkalan saat ini kurang sensitif terhadap persoalan mendasar yang dihadapi para guru di lapangan. Ia mencontohkan masih adanya kasus kesalahan Surat Keputusan (SK) yang mengakibatkan tunjangan sertifikasi guru tidak kunjung cair, serta masalah kesejahteraan guru yang belum merata.
"PGRI seharusnya hadir sebagai wadah perjuangan dan advokasi. Fokuslah pada penyelesaian administrasi guru yang terhambat atau kesejahteraan mereka, bukan justru menggelar kegiatan seremonial yang tidak menyentuh kebutuhan mendesak anggota," tegas Faisol.
Baca Juga: PUDAM Sumber Sejahtera Bangkalan Sampaikan Ucapan Hari Asyura 1448 H, Ajak Masyarakat Tebar Kebaikan
Ia mendesak pengurus PGRI Bangkalan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait transparansi pengelolaan anggaran organisasi agar kembali pada marwahnya dalam memperjuangkan hak-hak guru.
"Jangan sampai muncul kesan organisasi ini hanya menjadi penampung iuran tanpa peduli pada persoalan nyata yang dihadapi guru di bawah," pungkasnya.(Team/Red)
Editor : Redaksi
