Probolinggo, BnewsNasional.id - Dana ratusan juta rupiah yang bersumber dari uang rakyat diduga raib tanpa bekas di Desa Pabean, Kecamatan Dringu. Proyek pembangunan jalan rabat beton sepanjang 700 meter yang seharusnya sudah membentang di Karajan Bantaran kini terkonfirmasi hanya menjadi "proyek siluman" di atas kertas. Sebuah bukti foto lapangan yang didapatkan tim media pada Sabtu (14/03/2026) memperlihatkan kondisi lokasi yang memprihatinkan: hanya jalan tanah gersang berselimut rumput kering, tanpa sedikit pun jejak beton.
Sementara anggaran fantastis sebesar Rp430.000.000 disinyalir telah mengalir, warga hanya bisa menelan kekecewaan melihat jalan desa mereka yang tak kunjung berwujud hingga pertengahan tahun 2026 ini. Investigasi tim media pada Sabtu (07/03/2026), yang diperkuat dengan bukti otentik foto lapangan satu minggu setelahnya (14/03/2026), menegaskan dugaan penyelewengan ini.
Baca Juga: Dugaan "Main Mata" Proyek Hibah: Kesaksian Warga dan Aroma Korupsi di Lingkaran Oknum Dewan RO
NA, seorang warga Desa Pabean, mengungkapkan bahwa proyek yang dianggarkan sejak tahun 2023 tersebut seharusnya sudah tuntas dan dapat dinikmati masyarakat pada akhir tahun 2024.
"Sepanjang jalan ini seharusnya tidak seperti ini, Mas. Tahun kemarin mestinya sudah selesai, tapi sampai sekarang tidak ada wujudnya (fiktif)," ujar NA dengan nada kecewa kepada awak media.
Data yang dihimpun menyebutkan bahwa total pagu anggaran untuk pembangunan jalan rabat beton dan Tembok Penahan Tebing (TPT) di lokasi tersebut mencapai ±Rp430.000.000. Secara teknis, jalan tersebut direncanakan memiliki panjang ±700 meter, lebar ±4 meter, dan ketebalan ±15 centimeter.
Namun, pantauan lapangan dan bukti foto otentik per 14 Maret 2026 menunjukkan kondisi lokasi yang benar-benar kosong dari konstruksi. Jalan tersebut masih berupa tanah liat dan pasir, menunjukkan tidak adanya pekerjaan fisik selama bertahun-tahun.
Sementara itu, untuk pembangunan TPT yang sudah dikerjakan, ditemukan pelanggaran aturan administratif karena tidak dilengkapi prasasti proyek. Hal ini dinilai menabrak UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 dan 2 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Desa Pabean berinisial SO selaku penanggung jawab anggaran. Namun, jawaban yang diberikan melalui pesan WhatsApp terkesan mengelak dan justru mempertanyakan sumber informasi media.
"Pengajuan 430 dapatnya 150. Berita dari Pak Slamet ya? Fotonya mana Pak? Dulu pernah Pak Slamet yang memberitakan," tulis Kades SO dalam pesannya.
Tanggapan tersebut memicu reaksi keras dari warga yang menganggapnya sebagai upaya mencari pembenaran di tengah bukti fisik lapangan yang sudah telanjang. Bahkan, seorang narasumber terpercaya yang enggan disebutkan identitasnya melontarkan pernyataan serius mengenai adanya dugaan intervensi oknum.
"Info yang saya dapat, proyek yang dibawahi RH ini dibekingi oknum APH, termasuk mencatut nama Kajari. Itulah mengapa mereka merasa aman," tegas narasumber tersebut.
Kondisi ini, yang sudah didukung oleh bukti foto fisik, memicu desakan agar Pemerintah Kabupaten Probolinggo ( Inspektorat) maupun Pemerintah Provinsi segera turun ke lapangan untuk melakukan audit investigasi total. Warga menuntut adanya tindakan tegas terhadap oknum pejabat yang diduga menyalahgunakan jabatan demi memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara.
Baca Juga: 2 Terduga Pelaku Pembunuhan Wanita dalam Kontainer Diamankan
Langkah ini dianggap sebagai ujian bagi komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah menginstruksikan pemberantasan korupsi dan pungli hingga ke akar-akarnya.
"Kami minta pejabat dari tingkat desa hingga kabupaten yang terbukti memperkaya diri dengan merugikan negara segera dicopot dan dimiskinkan. Buktinya sudah jelas, ini sangat meresahkan rakyat," pungkas warga.
(Bersambung...)
Editor : Redaksi
