Nias Barat ,bnewsnasional.id– Di bawah kepemimpinan Bupati Eliyunus Waruwu, jargon efisiensi anggaran terus digaungkan ke ruang publik. Namun menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2025, retorika tersebut justru berbanding terbalik dengan fakta anggaran. Saat TPP ASN tak kunjung jelas hingga 12 bulan diparkir, Pemerintah Kabupaten Nias Barat justru mengalokasikan Rp366,4 juta untuk honorarium tim media.
Anggaran ratusan juta rupiah itu tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat dengan skema swakelola tipe 1, yang sepenuhnya dikendalikan internal pemerintah daerah. Skema ini kerap menuai kritik karena minim kontrol publik dan rawan dipakai untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu.
Ironisnya, kebijakan ini berjalan beriringan dengan pernyataan resmi pemerintah daerah yang berulang kali menyebut kondisi fiskal sedang sulit, sehingga hak ASN berupa TPP harus ditunda. Hingga 28 Desember, hanya tersisa beberapa hari menuju tutup tahun anggaran, namun tidak ada kepastian apakah TPP ASN akan dibayarkan. Situasi ini memicu kegelisahan dan ramai diperbincangkan di kalangan aparatur.
Sejumlah pihak menilai, kondisi tersebut memperlihatkan wajah asli kebijakan fiskal Eliyunus Waruwu yang lebih kuat di level pidato daripada tindakan nyata. Efisiensi digembar-gemborkan, namun belanja honorarium tetap aman. ASN diminta “memahami kondisi daerah”, sementara anggaran untuk tim media justru tetap digelontorkan.
Di kalangan aparatur, kebijakan ini dipandang sebagai bentuk pengorbanan sepihak. TPP yang selama ini menjadi penopang motivasi kerja ditahan tanpa kejelasan, sementara belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar tetap diprioritaskan. Bagi mereka, ini bukan lagi soal teknis, melainkan soal keberpihakan.
Pengamat kebijakan daerah menilai langkah tersebut memperkuat kesan bahwa retorika dan lip service menjadi ciri dominan kepemimpinan Eliyunus Waruwu. Dalam kondisi fiskal benar-benar kritis, belanja sekunder seharusnya menjadi yang pertama dikunci. Namun di Nias Barat, justru hak ASN yang dikorbankan.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Eliyunus Waruwu maupun Dinas Kominfo Nias Barat belum memberikan penjelasan terbuka terkait kepastian pembayaran TPP ASN maupun dasar rasionalisasi anggaran honor tim media di tengah klaim efisiensi.
Situasi ini berpotensi memperdalam krisis kepercayaan, bukan hanya di kalangan ASN, tetapi juga publik luas. Yang dipertaruhkan bukan semata anggaran, melainkan kredibilitas dan legitimasi moral kepemimpinan daerah.
Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah Nias Barat tentang hal ini,hingga Berita Ini Naik
Baca juga: SPK PPPK Nias Barat Mengambang, Kepala BKPSDM: Yang Penting Gaji Dibayar
Editor : Redaksi