Bangkalan, bnewsnasional.id — Suasana perairan Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, mendadak ramai pada Kamis (27/11) siang. Puluhan nelayan dari Desa Arosbaya dan Desa Tengket menggelar aksi protes di tengah laut dengan menggunakan perahu mereka sebagai bentuk penolakan terhadap kapal troll (pukat harimau) yang disebut semakin sering beroperasi di wilayah perairan setempat.
Aksi ini dilakukan sebagai wujud kekecewaan dan keresahan nelayan akibat praktik troll yang diduga ilegal dan merusak ekosistem laut. Nelayan menilai kehadiran kapal tersebut telah berdampak langsung pada menurunnya hasil tangkapan, bahkan sebagian masyarakat mengaku kini kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam aksi tersebut, nelayan membawa poster dan spanduk berisi tuntutan, termasuk tulisan yang menyinggung Gubernur Khofifah dan aparat penegak hukum agar turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
Tokoh masyarakat Arosbaya, Moh Sahid, menyampaikan bahwa persoalan alat tangkap troll bukan persoalan baru, namun hingga kini belum ada kejelasan penanganan.
“Beberapa tahun terakhir troll ini sangat meresahkan masyarakat kami di Arosbaya dan Tengket. Kami sudah sering mediasi, tapi sampai sekarang tidak ada tindakan tegas,” tegas Sahid.
Ia menambahkan, kapal troll sejatinya hanya boleh beroperasi di wilayah laut dalam yang jaraknya minimal 12 mil dari garis pantai.
“Perairan kami dangkal, jaraknya tidak sampai lima mil. Jadi dari aturan saja sudah jelas melanggar,” jelasnya.
Selain itu, Sahid menyebut bahwa mayoritas kapal troll yang beroperasi bukan berasal dari warga lokal.
“Informasi lapangan menunjukkan kapal-kapal itu datang dari Gresik, Lamongan, dan Paciran. Kami minta pemerintah daerah dan pusat segera menertibkan, jangan sampai perairan Bangkalan jadi tempat bebas untuk alat tangkap ilegal,” ucapnya.
Menurutnya, kegiatan troll paling sering dilakukan pada malam hari untuk menghindari pengawasan aparat maupun masyarakat.
Sahid menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk peringatan terakhir sebelum massa bergerak lebih besar.
“Kalau hari ini masih belum ada respons, kami akan turun lagi dengan masa yang lebih besar. Kami khawatir nanti terjadi hal yang tidak diinginkan karena masyarakat sudah sangat geram,” katanya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa masyarakat masih mengedepankan jalur damai.
Anggota DPRD Bangkalan, Mahmudi, yang hadir dalam aksi tersebut menyatakan dukungannya penuh terhadap tuntutan para nelayan.
“Kami menolak keras keberadaan kapal troll di perairan Arosbaya dan Tengket mulai hari ini. Ini bukan hanya soal ikan, tapi soal keberlangsungan hidup para nelayan dan keluarga mereka,” ujarnya.
Mahmudi meminta pemerintah Kabupaten Bangkalan hingga Presiden RI untuk segera turun tangan.
“Kami minta perhatian Bupati, Gubernur Jawa Timur, Kapolres, Kapolda, dan Presiden Prabowo. Termasuk kepada Bu Khofifah, tolong dengar suara masyarakat kami,” tegasnya.
Ia juga mengimbau nelayan agar tetap menjaga stabilitas dan tidak bertindak anarkis.
“Silakan bersuara, tapi tetap damai. Jangan sampai ada konflik antar nelayan atau dengan pihak luar,” pesannya.
Para nelayan sepakat bahwa aksi penolakan akan terus dilakukan sampai ada tindakan nyata berupa patroli intensif, penegakan hukum, dan larangan operasi troll di perairan dangkal.
Bagi mereka, ini bukan sekadar tuntutan, melainkan perjuangan mempertahankan ruang hidup dan hak mencari nafkah.(Hnp)
Editor : Redaksi