Bangkalan, bnewsnasional.id – Konflik agraria di Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, memasuki babak baru yang lebih serius. Dua warga setempat, Monasik dan Miftah, bersiap menyeret polemik penyerobotan lahan ini ke ranah pidana dengan melaporkan komplotan yang diduga terdiri dari makelar tanah, pembeli, hingga oknum petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan ke Polres Bangkalan.
Langkah hukum ini bukan sekadar gertakan. Kedua warga tersebut mengaku telah mengantongi berbagai bukti kuat untuk membongkar dugaan klaim sepihak atas lahan milik mereka. Situasi di lapangan kian memanas setelah pihak pengklaim nekat melakukan pembangunan fisik berupa pemasangan pondasi di atas objek tanah yang masih bersengketa.
Baca Juga: Viral.!! Di Duga Oknum P3K Pemda Bangkalan Jadikan Laporan Polisi Sebagai Alat Peras Aqso
Monasik dan Miftah mendesak kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini. Mereka menuntut penyidik membongkar alur penguasaan lahan secara menyeluruh, mulai dari aktor yang bermain di balik layar hingga dasar hukum penerbitan administrasi yang memicu nekatnya pembangunan di atas lahan tersebut.
"Kami serius membawa persoalan ini ke Polres Bangkalan. Bukti-bukti sudah lengkap kami persiapkan. Kami ingin semuanya diperiksa secara terang benderang, mulai dari pihak yang mengklaim tanah, pembeli, makelar, hingga oknum yang diduga ikut bermain," tegas keduanya.
Pemasangan pondasi secara sepihak dinilai menjadi bukti nyata adanya upaya penguasaan lahan secara paksa. Keduanya mendesak agar seluruh aktivitas fisik di lokasi sengketa segera dihentikan demi mencegah konflik horizontal sebelum ada kepastian hukum yang sah.
Dalam laporannya nanti, pelapor siap menyerahkan dokumen kepemilikan resmi, bukti penguasaan fisik lahan, serta dokumentasi aktivitas pembangunan ilegal di lokasi. Mereka menekankan bahwa penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, melainkan harus menyasar dugaan maladministrasi dalam proses pengukuran dan riwayat transaksi tanah.
Sorotan tajam turut mengarah pada seorang petugas BPN Bangkalan berinisial JHN, yang namanya sempat mencuat dalam polemik pengukuran lahan di Desa Buduran. Meski demikian, keterlibatan dan dugaan pelanggaran prosedur oleh oknum instansi tersebut tetap menunggu pembuktian resmi di meja penyidik.
Keduanya berharap Polres Bangkalan bertindak tegas, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan mana pun dalam menangani laporan ini. Bagi Monasik dan Miftah, kepastian hukum adalah harga mati agar hak masyarakat kecil tidak terus terampas oleh praktik mafia maupun klaim sepihak.
Baca Juga: Polres Bangkalan Sayangkan Sikap Pemdes Sabiyan Ada Penemuan Bayi Kenapa Belum Lapor Resmi
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih terus memantau perkembangan kasus dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak pembeli, terduga makelar, maupun BPN Kabupaten Bangkalan. Publik kini menanti ketegasan aparat penegak hukum dalam menguji keabsahan dokumen dan menindak tegas jika terbukti ada praktik kotor di balik pengukuran lahan tersebut.(Team/Red)
Editor : Redaksi