Dugaan Kongkalikong Makelar Tanah dan Oknum BPN Bangkalan di Desa Buduran Mencuat, Kades Desak Audit Internal ‎

avatar Hanif

‎Bangkalan, bnewsnasiinal.id – Polemik pengukuran lahan di Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, memasuki babak baru yang lebih serius. Setelah sebelumnya disorot karena dilakukan secara sepihak, kini mencuat dugaan adanya kongkalikong antara oknum petugas ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan berinisial JHN dengan pihak yang diduga sebagai makelar tanah.

‎Isu ini memicu sorotan tajam lantaran menyangkut integritas layanan publik serta kepastian hukum hak atas tanah warga.

Baca Juga: Ancam Wartawan dan Paksakan Ukur Lahan Sengketa di Bangkalan, Pembeli Tanah Ditantang Buktikan Legalitas

‎Sebelumnya, JHN disorot tajam karena diduga turun melakukan pengukuran tanpa berkoordinasi dengan pemerintah desa dan mengabaikan kehadiran pemilik lahan yang berbatasan langsung (asas kontradiktur delimitasi). Langkah diam-diam tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat: apakah pengukuran itu murni prosedur kedinasan, atau ada pesanan kepentingan pihak tertentu di baliknya?

‎Kepala Desa Buduran, Anas Hendri Azis, mengecam keras praktik pengukuran sepihak pada lahan yang status batasnya masih bermasalah. Ia mendesak pimpinan BPN Bangkalan segera melakukan audit dan pemeriksaan internal terhadap jajarannya.

‎"Jangan sampai ada oknum yang mempermainkan kewenangan untuk kepentingan pihak tertentu. Pimpinan BPN Bangkalan harus segera memeriksa persoalan ini. Jika prosedurnya benar, buka secara transparan. Namun jika terbukti melanggar, harus ada sanksi tegas," tegas Anas.

‎Anas menegaskan, segala bentuk pengukuran di lapangan wajib dihentikan sementara hingga status dan batas tanah benar-benar jelas.

Baca Juga: Praktik Ukur Lahan Tanpa Koordinasi Disorot, Kades Buduran Tantang BPN Bangkalan Bertindak Tegas

‎"Tanah bermasalah jangan dipaksakan diukur tanpa koordinasi. Pemerintah desa, pemilik tanah, dan warga yang berbatasan wajib dilibatkan. Jangan sampai masyarakat kecil dikorbankan oleh proses yang tidak transparan," tambahnya.

‎Kewenangan pengukuran merupakan gerbang utama dalam penerbitan kepastian hukum pertanahan yang wajib dijalankan secara independen dan objektif. Jika dugaan persekongkolan dengan makelar tanah ini terbukti, persoalan tersebut bukan lagi sekadar maladministrasi biasa, melainkan penyalahgunaan wewenang yang mencederai institusi negara.

‎Publik kini menanti keterbukaan pimpinan BPN Kabupaten Bangkalan untuk menjelaskan dasar permohonan pengukuran, keabsahan dokumen pendukung, hingga alasan diabaikannya prosedur pemberitahuan kepada pihak yang berbatasan.

Baca Juga: Kabar Kehilangan 4 Sertifikat Tanah Gegerkan Warga Lajing, Kades Minta Kepedulian Masyarakat

‎Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan prinsip keberimbangan berita (cover both sides), redaksi telah berupaya menelusuri kontak seluler maupun WhatsApp oknum petugas berinisial JHN untuk meminta klarifikasi langsung.

‎Hingga berita ini diturunkan, akses komunikasi dengan yang bersangkutan masih belum tersambung. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi JHN maupun pimpinan BPN Kabupaten Bangkalan guna memberikan penjelasan resmi demi meluruskan persoalan ini secara objektif.(Team/Red)

Berita Terbaru