Anak Pengusaha di Mandrehe Tersandung Kasus Dugaan Asusila, Polres Nias Naikkan Perkara ke Tahap Penyidikan.

avatar Redaksi

GUNUNGSITOLI ,bnewsnasional.id– Penanganan kasus dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, memasuki babak baru. Polres Nias resmi meningkatkan status perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Langkah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Nias ini mendapat apresiasi dari masyarakat dan warganet yang selama ini mengikuti perkembangan kasus tersebut.

Baca Juga: Mengejutkan! Hasil Tes Urine Mendadak ASN Nias Barat Hanya Diketahui Pimpinan, Warganet Pertanyakan Transparansi

Perkara yang menyeret seorang terlapor berinisial ACG alias D, yang disebut-sebut berasal dari keluarga pengusaha atau toke di wilayah Mandrehe, kini menjadi perhatian publik. Namun, status hukum yang bersangkutan masih sebagai terlapor dan belum dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Peningkatan status perkara tersebut ditandai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/SPDP/89/X/RES.1.24./2026/Reskrim tertanggal 28 Oktober 2026. Dokumen tersebut telah disampaikan penyidik Polres Nias kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

Kasus ini bermula dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/489/VII/2026/SPKT/POLRES NIAS/POLDA SUMATERA UTARA yang dilaporkan oleh Muliati Gulo pada 28 Agustus 2026.

Berdasarkan informasi dalam dokumen perkara, dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu April hingga Juli 2026 di Desa Fadoro, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat.

Setelah melakukan gelar perkara dan mempertimbangkan bukti permulaan yang diperoleh, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/165/X/RES.1.24./2026/Reskrim untuk mendalami perkara tersebut.

Dalam penanganannya, penyidik menerapkan dugaan pelanggaran Pasal 473 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Baca Juga: Pencarian Korban Hilang di Sungai Oyo Masih Nihil, Kapolsek Mandrehe Minta Dukungan Masyarakat.

Saat ini, penyidik masih melakukan serangkaian proses hukum, termasuk pemeriksaan saksi-saksi serta pengumpulan alat bukti tambahan. Sementara itu, penetapan tersangka akan disampaikan secara resmi oleh penyidik sesuai dengan perkembangan dan hasil penyidikan.

Publik Apresiasi, Penanganan Kasus Diminta Tuntas
Meningkatnya status perkara ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga Nias Barat yang berharap penanganan dugaan kekerasan seksual terhadap anak tidak berhenti di tengah jalan.

Sejumlah apresiasi disampaikan kepada jajaran Polres Nias, khususnya Unit PPA Satreskrim, atas langkah penanganan perkara yang telah memasuki tahap penyidikan.

Masyarakat juga berharap proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, objektif, serta tidak terpengaruh oleh latar belakang keluarga maupun status sosial ekonomi pihak-pihak yang terlibat.

Baca Juga: Gencar Berantas Kejahatan, Satreskrim Polres Nias Gulung Pelaku Kasus Pencurian!

Perlindungan terhadap korban anak harus menjadi perhatian utama. Identitas dan privasi korban juga wajib dijaga agar tidak menimbulkan trauma maupun dampak sosial yang lebih luas.

Publik kini menantikan perkembangan selanjutnya, termasuk hasil penyidikan dan keputusan penyidik terkait penetapan tersangka.

Polres Nias diharapkan terus mengawal perkara ini hingga tuntas demi memberikan kepastian hukum, melindungi hak korban, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.(Tim/Red)

Berita Terbaru