Bangkalan,bnewsnasional.id – Polemik dugaan ketidaktransparanan anggaran di tubuh PGRI Bangkalan semakin memanas. Bukannya menjawab sorotan publik secara terbuka, pengurus organisasi guru tersebut justru menuai kecaman setelah diduga melontarkan ancaman somasi terhadap wartawan dan pihak-pihak yang mengkritisi pengelolaan internal organisasi.
Sikap itu memantik reaksi keras dari kalangan aktivis dan pegiat kontrol sosial di Bangkalan. Mereka menilai langkah intimidatif terhadap media merupakan bentuk kemunduran demokrasi dan mencederai kebebasan pers yang dijamin undang-undang.
Ketua Mahkota Forum Pemuda Bangkalan (MK) menyebut respons yang ditunjukkan oknum pengurus PGRI Bangkalan sangat tidak pantas untuk disampaikan di ruang publik. Menurutnya, kritik terhadap pengelolaan anggaran bukanlah serangan pribadi, melainkan bagian dari fungsi pengawasan sosial yang sah.
“Kalau memang tidak ada persoalan dalam pengelolaan anggaran, seharusnya dibuka secara transparan. Bukan malah mengeluarkan ancaman somasi dan melontarkan pernyataan yang terkesan merendahkan wartawan maupun LSM,” tegas MK, Minggu (24/5/2026).
Ia menilai ancaman hukum yang diarahkan kepada media justru memperkuat dugaan adanya sikap antikritik di tubuh organisasi tersebut. Padahal, menurutnya, media memiliki hak untuk melakukan kontrol sosial sepanjang bekerja sesuai kaidah jurnalistik dan kode etik pers.
“Pers bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers. Kalau ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, mekanismenya jelas, gunakan hak jawab atau hak koreksi. Jangan langsung mengancam wartawan dengan somasi,” lanjutnya.
Baca Juga: Siswa SMK Negeri 1 Kamal Borong Medali di Kejuaraan Dragonshot Ki Hajar Dewantara 2026
Polemik ini bermula setelah sejumlah media dan elemen masyarakat menyoroti dugaan ketidaktransparanan penggunaan anggaran internal PGRI Bangkalan. Namun alih-alih memberikan klarifikasi rinci kepada publik, pihak organisasi justru disebut memilih jalur konfrontatif dengan ancaman pelaporan hukum.
Kondisi tersebut memicu gelombang kecaman dari berbagai kalangan aktivis di Bangkalan. Mereka menilai organisasi sebesar PGRI seharusnya memberi contoh keterbukaan dan kedewasaan dalam menghadapi kritik, bukan sebaliknya memperlihatkan sikap defensif yang berujung gaduh di ruang publik.
MK menegaskan pihaknya bersama jaringan aktivis dan jurnalis akan terus mengawal persoalan ini hingga ada penjelasan yang terang terkait pengelolaan anggaran maupun pernyataan yang dianggap melecehkan profesi wartawan dan LSM.
Baca Juga: PGRI Bangkalan Anti Kritik? Ancam Somasi Media, Pernyataan Ketua Dinilai Lecehkan Pers dan LSM
“Jangan sampai organisasi profesi justru terlihat alergi terhadap kritik. Publik berhak tahu bagaimana tata kelola organisasi dijalankan,” tandasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak PGRI Bangkalan masih belum memberikan klarifikasi resmi secara terbuka terkait polemik yang berkembang. Tim media juga terus berupaya meminta konfirmasi guna menjaga keberimbangan informasi.(Team/Red)
Editor : Redaksi
