GUNUNGSITOLI,bnewsnasional.id – Nama Camat Gunungsitoli Barat, Medianus Zebua, S.Pd., M.H., kembali menjadi perhatian publik menyusul munculnya sorotan dari sejumlah kalangan wartawan, aktivis, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait dugaan komentar bernada merendahkan di media sosial.
Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pentingnya etika komunikasi pejabat publik, khususnya dalam membangun hubungan kemitraan dengan insan pers dan elemen masyarakat sipil.
Baca juga: KDMP di Kepulauan Nias Disorot! Empat Kabupaten dan Satu Kota, Progres Pembangunan Dipertanyakan.
Sejumlah kalangan menilai bahwa pejabat pemerintah semestinya mampu menjadi penengah dalam setiap perbedaan pendapat, bukan justru memperkeruh hubungan dengan wartawan maupun organisasi masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
Rekam Jejak Jabatan Menjadi Perhatian
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Medianus Zebua sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Kabid Trantibum) Satpol PP Kota Gunungsitoli.
Pada Juni 2020, sejumlah pemberitaan media massa mencatat bahwa dirinya dicopot dari jabatan tersebut setelah muncul kontroversi dalam kegiatan penertiban pedagang kaki lima (PKL). Pemerintah Kota Gunungsitoli saat itu menyampaikan bahwa yang bersangkutan dievaluasi dan ditempatkan sebagai staf di lingkungan Kesbangpol.
Kini, berdasarkan informasi resmi Pemerintah Kota Gunungsitoli, Medianus Zebua menjabat sebagai Camat Gunungsitoli Barat setelah dilantik pada 3 November 2025.
Aspek Hukum dan Perlindungan Kehormatan Individu
Dalam perkembangan persoalan terbaru, muncul pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan ketentuan hukum apabila terdapat perbuatan yang memenuhi unsur penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah Pasal 433 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur pencemaran tertulis apabila unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terpenuhi.
Namun, penerapan pasal tersebut harus didasarkan pada isi pernyataan, konteks, bukti, serta penilaian aparat penegak hukum. Tidak setiap komentar yang dianggap merendahkan secara otomatis memenuhi unsur tindak pidana.
Minta Klarifikasi dan Kedepankan Etika Pejabat Publik
Sejumlah kalangan wartawan dan LSM berharap Camat Gunungsitoli Barat dapat memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai persoalan yang berkembang.
Mereka juga mengingatkan bahwa hubungan antara pemerintah, wartawan, dan LSM seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati, komunikasi yang sehat, serta keterbukaan terhadap kritik.
Pers sebagai bagian dari kontrol sosial memiliki fungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat, sementara pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan publik dan menjaga komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat.
Hingga press release ini disusun, belum terdapat klarifikasi langsung dari Medianus Zebua terkait dugaan komentar yang menjadi sorotan tersebut.(Tim/Red)
Editor : Redaksi