GUNUNGSITOLI,bnewsnasional.id – Penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Pratama Nias yang disebut-sebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp38 miliar terus menjadi perhatian publik. Kali ini, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Nias, Onlihu Ndraha, S.E., mempertanyakan belum hadirnya Bupati Nias Ya’atulo Gulo dan mantan Rektor Universitas Nias, Eliyunus Waruwu, dalam rangkaian persidangan perkara tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.
Onlihu mengungkapkan bahwa dirinya telah mengikuti secara langsung tujuh kali persidangan kasus dugaan korupsi RSU Pratama Nias. Namun, berdasarkan pengamatannya, sejumlah nama yang dinilainya penting untuk memberikan keterangan belum terlihat hadir di ruang persidangan.
"Sudah tujuh kali kursi saksi di Tipikor Medan terisi dan saya menyimaknya langsung. Namun, panggung keadilan itu terasa belum utuh karena sosok-sosok penting seperti Bupati Nias Ya’atulo Gulo dan Mantan Rektor Universitas Nias Eliyunus Waruwu tak kunjung dihadirkan," ungkap Onlihu.
Menurutnya, pihak-pihak yang mengetahui proses pengambilan kebijakan, administrasi, maupun perjalanan proyek RSU Pratama Nias perlu diperiksa keterangannya apabila memang relevan dengan pembuktian perkara.
Ia menyebut sejumlah saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan berasal dari unsur pimpinan legislatif, antara lain Ketua DPRD Nias, Wakil Ketua DPRD Nias, mantan Ketua DPRD Nias, serta beberapa saksi lainnya.
Onlihu menegaskan bahwa masyarakat menginginkan proses penegakan hukum berjalan secara terbuka, objektif, dan tidak tebang pilih.
"Hukum tidak boleh mengenal istilah anak kandung yang dilindungi dan anak tiri yang dikorbankan. Jangan sampai kerja keras dan peluh Kejari Gunungsitoli dalam membongkar kasus ini justru ternoda oleh kecurigaan publik akibat ketidakhadiran saksi-saksi kunci," tegasnya.
DKR Apresiasi Kejari, Namun Minta Pembuktian Menyeluruh
Lebih lanjut, Onlihu menyampaikan bahwa masyarakat Kepulauan Nias pada dasarnya memberikan apresiasi terhadap langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli dalam mengungkap dugaan korupsi pembangunan RSU Pratama Nias.
Namun, menurutnya, apresiasi tersebut harus diikuti dengan komitmen untuk mengungkap seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut.
"Masyarakat Nias sejujurnya sangat mengapresiasi langkah berani Kejari Gunungsitoli sejauh ini. Namun ingat, jangan biarkan setitik nila merusak susu sebelanga. Absennya Bupati Nias dan mantan Rektor UNIAS di ruang sidang perlahan menggerus kepercayaan publik yang sudah susah payah dibangun. Kini bola panas dan pilihan itu ada di tangan Kejari Gunungsitoli: terus merawat harapan rakyat, atau membiarkan kepercayaan itu mati di sini," tutur Onlihu.
Ia berharap aparat penegak hukum dapat menjelaskan pertimbangan mengenai pemanggilan saksi-saksi yang dianggap relevan, sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun kecurigaan di tengah masyarakat.
Publik Menanti Penjelasan Kejari Gunungsitoli
Sorotan DKR Nias ini menjadi bagian dari tuntutan masyarakat agar penanganan perkara dugaan korupsi RSU Pratama Nias benar-benar mengungkap seluruh fakta berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum.
Masyarakat berharap Kejari Gunungsitoli memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk pertimbangan penyidik dan penuntut umum terkait pihak-pihak yang dinilai perlu dimintai keterangan.
Perlu ditegaskan bahwa penyebutan nama Ya’atulo Gulo dan Eliyunus Waruwu dalam konteks sorotan DKR Nias bukan merupakan pernyataan bahwa keduanya terbukti melakukan tindak pidana. Penentuan keterlibatan seseorang sepenuhnya harus berdasarkan proses hukum dan pembuktian yang sah.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang disebutkan maupun Kejari Gunungsitoli terkait pertanyaan yang disampaikan DKR Nias.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati Nias Ya’atulo Gulo, Eliyunus Waruwu, serta Kejari Gunungsitoli demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.(Red)
Editor : Redaksi