Bangkalan, bnewsnasional.id - Carut-marut penghentian program revitalisasi SDN Balung 1, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, kini berbuntut panjang. Di tengah sengketa lahan yang tak kunjung usai, Kepala Sekolah SDN Balung 1 justru menunjukkan sikap antikritik dan diduga melakukan intimidasi terhadap awak media yang hendak meminta konfirmasi.
Alih-alih memberikan penjelasan yang transparan terkait mandeknya proyek yang dibiayai uang negara tersebut, kepala sekolah justru bersikap arogan dengan mengusir sejumlah wartawan dari lokasi. Tak berhenti di situ, seorang jurnalis televisi (TV) yang tengah merekam situasi di lapangan mengaku mendapat perlakuan intimidatif ketika sang kepala sekolah dengan sengaja menyodorkan telepon genggam (HP) tepat ke arah wajahnya.
Baca Juga: Sinergi Lintas Sektoral Wujudkan Aksi Nyata Gotong Royong Atasi Genangan Air di Arosbaya
Sikap tertutup dan represif pimpinan sekolah ini menuai kecaman keras dari para jurnalis di lokasi. Kedatangan awak media sejatinya untuk memenuhi kaidah jurnalistik, yakni memberikan ruang klarifikasi agar pemberitaan tetap berimbang.
"Kami datang ke lokasi bukan untuk membuat keributan, apalagi menghalangi aktivitas siapa pun. Kami hanya menjalankan tugas jurnalistik meminta konfirmasi terkait penghentian pembangunan sekolah ini. Namun, kami justru mendapat perlakuan tidak menyenangkan dan diusir dari lokasi," tegas salah seorang wartawan di lokasi kejadian.
Hal senada diungkapkan jurnalis TV yang menjadi sasaran intimidasi. Ia menyayangkan sikap reaktif kepala sekolah yang dinilai tidak mencerminkan etika seorang pendidik maupun pejabat publik.
"Saat saya sedang merekam untuk peliputan, kepala sekolah justru mendekatkan HP-nya ke wajah saya. Tindakan itu jelas bentuk intimidasi dan membuat kerja jurnalistik terganggu. Kalau memang tidak ada yang ditutup-tutupi, seharusnya dijelaskan dengan baik, bukan malah menganggap wartawan sebagai gangguan," ujarnya dengan nada kecewa.
Baca Juga: Isu Dugaan Tangkap Lepas di Satresnarkoba Polres Bangkalan, ini Penjelasannya
Tindakan kepala sekolah ini dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi publik. Proyek revitalisasi SDN Balung 1 menyangkut fasilitas pendidikan dan menggunakan anggaran negara, sehingga masyarakat berhak mengetahui alasan pasti di balik terhentinya pembangunan tersebut.
Insiden pengusiran wartawan ini terjadi tak lama setelah lokasi sekolah sempat memanas akibat aksi warga yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan. Ketegangan antara kubu warga dan pihak yang memaksakan pembangunan nyaris berujung bentrok sebelum akhirnya diredam oleh personel Polsek dan Koramil Arosbaya.
Secara hukum, tindakan menghalang-halangi kerja jurnalistik merupakan pelanggaran serius. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 ayat (3) secara tegas menjamin hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
Baca Juga: Dugaan Pungli Penempatan Rehabilitasi Narkotika di Malang, Muncul Isu Aliran Dana Ratusan Juta
Bahkan, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengancam pidana penjara maksimal dua tahun atau denda hingga Rp500 juta bagi siapa saja yang dengan sengaja menghambat kerja jurnalistik.
Sikap arogan Kepala Sekolah SDN Balung 1 ini menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Bangkalan.
Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan didesak untuk segera turun tangan mengevaluasi perilaku bawahannya, sekaligus membuka tabir persoalan sengketa lahan agar hak pendidikan siswa dan hak publik atas informasi tidak terus-menerus dikorbankan.(Team/Red)
Editor : Redaksi