PUSKESMAS SIROMBU DITERPA 7 DUGAAN PERSOALAN: DARI PUNGUTAN HONOR HINGGA AMBULANS,BUPATI MINTA HARUS TURUN GUNUNG

Reporter : Redaksi

SIROMBU, NIAS BARAT ,bnewsnasional.id– Sejumlah dugaan persoalan tata kelola internal dan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sirombu, Kabupaten Nias Barat, kini menjadi sorotan. Berbagai pengaduan yang disampaikan sejumlah pihak mengungkap tujuh persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan dan Inspektorat Kabupaten Nias Barat.

Persoalan tersebut mencakup dugaan pungutan terhadap honor petugas Cleaning Service (CS), ketidakadilan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), pembagian kegiatan lapangan yang diduga tidak merata, ketidaksesuaian pembagian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau jasa pelayanan, hingga dugaan hambatan pelayanan ambulans bagi pasien yang membutuhkan rujukan segera.

Baca juga: Rp125,4 Juta Dana BOK Tersisa, Rp61,7 Juta Saldo Kapitasi JKN: Transparansi Puskesmas Sirombu Dipertanyakan

Selain itu, muncul pula persoalan penerbitan surat keterangan aktif bekerja bagi PPPK Paruh Waktu serta dugaan ketidakjelasan penguasaan stempel resmi Puskesmas.

Rangkaian pengaduan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan administrasi, keuangan, kedisiplinan pegawai, serta tanggung jawab pimpinan dalam memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal.

1. Dugaan Pungutan Rutin terhadap Honor Petugas CS

Salah satu dugaan yang disampaikan adalah adanya pungutan rutin setiap bulan terhadap honor petugas Cleaning Service (CS).

Berdasarkan informasi yang diterima, pegawai yang tidak memberikan setoran diduga tidak memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan maupun mendapatkan honor kegiatan di lingkungan Puskesmas.

Jika dugaan tersebut terbukti, praktik demikian perlu ditindaklanjuti karena berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengelolaan hak pegawai dan tata kelola keuangan instansi.

Pihak terkait diharapkan memberikan penjelasan mengenai dasar, mekanisme, dan tujuan pungutan yang dimaksud.

2. Penilaian SKP Diduga Tidak Dilakukan Secara Objektif

Persoalan berikutnya berkaitan dengan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Sejumlah pihak mempertanyakan objektivitas penilaian kinerja pegawai. Bahkan, terdapat informasi bahwa akun Kepala Puskesmas diduga dikelola oleh Kepala Tata Usaha (KTU).

Muncul pula keluhan bahwa sejumlah staf diduga tidak mendapatkan penilaian sebagaimana mestinya dengan alasan kesibukan maupun persoalan pribadi.

Hal ini perlu diklarifikasi karena penilaian SKP merupakan bagian penting dalam evaluasi kinerja dan pembinaan aparatur. Penilaian semestinya dilakukan berdasarkan indikator, capaian kerja, serta ketentuan kepegawaian yang berlaku.

3. Pembagian Kegiatan Lapangan Diduga Tidak Merata

Kesempatan mengikuti kegiatan lapangan juga menjadi persoalan yang dipertanyakan sejumlah pegawai.

Berdasarkan pengaduan yang diterima, terdapat staf yang diduga tidak pernah mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan lapangan, sementara pegawai lainnya memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan secara berulang.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penunjukan petugas, pembagian tugas, serta transparansi honor kegiatan.

Dinas Kesehatan diharapkan menelusuri apakah pembagian kegiatan telah dilaksanakan secara adil dan sesuai tanggung jawab masing-masing pegawai.

4. Pembagian JKN/Jasa Pelayanan Diduga Tidak Sesuai Ketentuan

Persoalan yang cukup serius adalah dugaan ketidaksesuaian pembagian dana JKN atau jasa pelayanan.

Informasi yang disampaikan menyebutkan adanya dugaan pemberian poin penuh kepada tenaga kerja tertentu (TKS) yang kriteria kelayakannya dipertanyakan.

Di sisi lain, muncul keluhan mengenai ketimpangan penerimaan antara pegawai PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu.

Lebih jauh, terdapat dugaan penghapusan nama seorang staf dari daftar penerima JKN atau jasa pelayanan setelah menyampaikan keberatan terhadap keputusan pimpinan.

Apabila dugaan tersebut benar, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen pembagian jasa pelayanan, daftar penerima, dasar penetapan poin, serta mekanisme perhitungannya.

Transparansi menjadi penting agar hak setiap pegawai diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan karena kedekatan maupun persoalan pribadi.

5. Dugaan Hambatan Pelayanan Ambulans, Rujukan Pasien Disebut Tertunda Lebih dari Empat Jam

Persoalan yang paling memprihatinkan adalah dugaan hambatan pelayanan ambulans terhadap pasien dalam kondisi kritis.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan kepada pihak media, seorang pasien datang ke Puskesmas Sirombu dalam kondisi kritis. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter disebut menyatakan bahwa pasien harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

Keluarga pasien kemudian meminta fasilitas ambulans milik Puskesmas Sirombu.

Namun, ambulans yang terlihat terparkir di depan Puskesmas disebut mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan.

Keluarga pasien berupaya meminta bantuan melalui sejumlah staf untuk menghubungi pihak administrasi. Akan tetapi, menurut informasi yang diterima, terjadi saling lempar tanggung jawab antara Kepala Puskesmas, petugas administrasi, dan bendahara terkait pengurusan ambulans.

Baca juga: Pegawai Puskesmas Sirombu Desak Transparansi Dana JKN dan BOK, Dinas Kesehatan serta Inspektorat Diminta Lakukan Audit.

Bahkan, pihak administrasi disebut menyampaikan bahwa ambulans tidak memiliki bahan bakar minyak (BBM), sehingga keluarga pasien diminta mengusahakan sendiri kebutuhan BBM untuk proses rujukan.

Akibat situasi tersebut, proses pengurusan rujukan dilaporkan mengalami keterlambatan lebih dari empat jam, meskipun pasien telah dinyatakan membutuhkan penanganan lanjutan sesegera mungkin.

Dalam rangkaian pengaduan yang sama, dilaporkan pula adanya pasien yang meninggal dunia sebelum sempat dirujuk, meninggal dalam perjalanan menuju fasilitas rujukan, maupun meninggal beberapa saat setelah tiba di fasilitas kesehatan tujuan.

Informasi mengenai pasien meninggal dunia tersebut merupakan laporan yang perlu diverifikasi melalui rekam medis, keterangan tenaga medis, dan pemeriksaan pihak berwenang.

Media menegaskan bahwa belum dapat disimpulkan adanya hubungan sebab-akibat antara keterlambatan rujukan dengan meninggalnya pasien tanpa pemeriksaan medis yang independen.

Namun, dugaan keterlambatan rujukan lebih dari empat jam merupakan persoalan serius yang patut mendapatkan perhatian khusus.

Keselamatan pasien seharusnya menjadi prioritas utama. Kesiapan ambulans, ketersediaan BBM, sistem komunikasi, dan kejelasan tanggung jawab petugas harus dipastikan agar pelayanan kegawatdaruratan tidak terhambat oleh persoalan administrasi.

6. Surat Keterangan Aktif PPPK Paruh Waktu Dipertanyakan

Persoalan lainnya menyangkut penerbitan surat keterangan aktif bekerja bagi PPPK Paruh Waktu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dugaan pegawai yang menjalankan tugas secara penuh justru tidak memperoleh keterangan aktif penuh.

Sebaliknya, pegawai yang disebut jarang hadir atau mengambil cuti dalam waktu cukup panjang diduga memperoleh surat keterangan aktif penuh.

Perbedaan perlakuan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka dengan mengacu pada data kehadiran, dokumen kepegawaian, dan ketentuan yang berlaku.

7. Pengelolaan Stempel Resmi Puskesmas Ikut Dipertanyakan

Selain persoalan kepegawaian dan pelayanan, muncul pula dugaan bahwa stempel resmi Puskesmas Sirombu tidak berada dalam penguasaan langsung Kepala Puskesmas.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sistem pengamanan dokumen, kewenangan penggunaan stempel, serta pertanggungjawaban administrasi di lingkungan Puskesmas.

Pihak manajemen diharapkan memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dokumen resmi instansi.

Baca juga: KASUS RSU PRATAMA Rp38 MILIAR, DKR NIAS PERTANYAKAN KETIDAKHADIRAN YA’ATULO GULO DAN ELIYUNUS WARUWU.

DINAS KESEHATAN DAN INSPEKTORAT DIMINTA TURUN TANGAN

Melihat banyaknya dugaan persoalan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat diminta segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola Puskesmas Sirombu.

Inspektorat Kabupaten Nias Barat juga diharapkan melakukan penelusuran terhadap dugaan persoalan pengelolaan keuangan, pembagian jasa pelayanan, serta administrasi kepegawaian.

Adapun sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pemeriksaan meliputi:

1. Memeriksa dugaan pungutan terhadap honor petugas CS beserta dasar dan aliran pertanggungjawabannya.
2. Mengklarifikasi pengelolaan akun dan mekanisme penilaian SKP pegawai.
3. Memeriksa sistem pembagian kegiatan lapangan dan honorarium.
4. Mengaudit mekanisme pembagian dana JKN atau jasa pelayanan beserta dasar penetapan poin penerima.
5. Memeriksa kondisi ambulans, ketersediaan BBM, sistem pembiayaan operasional, dan kronologi keterlambatan rujukan pasien.
6. Memverifikasi penerbitan surat keterangan aktif bekerja bagi PPPK Paruh Waktu.
7. Memastikan pengamanan dan kewenangan penggunaan stempel resmi Puskesmas.

KESELAMATAN PASIEN JANGAN KALAH OLEH PERSOALAN ADMINISTRASI

Persoalan yang berkembang di Puskesmas Sirombu tidak boleh berhenti sebagai polemik internal antara pimpinan dan pegawai.

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk penanganan awal kondisi kegawatdaruratan dan proses rujukan.

Karena itu, apabila terdapat kelemahan dalam tata kelola internal, pembagian hak pegawai, maupun kesiapan fasilitas pelayanan, pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi.

Masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, layak, transparan, dan tidak diskriminatif.

Jangan sampai ketidakjelasan tanggung jawab administrasi justru menghambat masyarakat mendapatkan pertolongan medis yang dibutuhkan.

HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI

Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Puskesmas Sirombu, Kepala Tata Usaha, bendahara, petugas administrasi, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat.

Publik menunggu langkah nyata pemerintah daerah. Transparansi harus dibuktikan, pelayanan harus diperbaiki, dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Awak media mencoba meminta Konfirmasi kepada Kepala Puskesmas Sirombu masih belum tersambung hingga berita ini naik (Tim/Red)

Editor : Redaksi

Peristiwa
Berita Terpopuler
Berita Terbaru