Pegawai Puskesmas Sirombu Desak Transparansi Dana JKN dan BOK, Dinas Kesehatan serta Inspektorat Diminta Lakukan Audit.

avatar Redaksi

SIROMBU, NIAS BARAT ,bnewsnasional.id– Sejumlah pegawai Puskesmas Sirombu menyampaikan aspirasi dan meminta adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), termasuk keterbukaan terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

Para pegawai berharap pimpinan Puskesmas Sirombu dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perencanaan, penggunaan, penyaluran, hingga pertanggungjawaban dana JKN dan BOK. Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Rp125,4 Juta Dana BOK Tersisa, Rp61,7 Juta Saldo Kapitasi JKN: Transparansi Puskesmas Sirombu Dipertanyakan

Menurut aspirasi yang disampaikan, persoalan transparansi ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan pertanyaan, kesalahpahaman, maupun ketidakpercayaan di lingkungan internal Puskesmas maupun di tengah masyarakat.

Selain pengelolaan anggaran, para pegawai juga berharap adanya pembenahan komunikasi, koordinasi, serta pembinaan internal sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dinas Kesehatan dan Inspektorat Diminta Turun Tangan

Sehubungan dengan aspirasi tersebut, para pegawai berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat bersama Inspektorat Kabupaten Nias Barat dapat melakukan pembinaan, evaluasi, serta pemeriksaan atau audit secara objektif terhadap pengelolaan dana JKN dan BOK di Puskesmas Sirombu.

Pemeriksaan diharapkan mencakup dokumen perencanaan anggaran, laporan realisasi penggunaan dana, bukti pertanggungjawaban, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun sesuai peruntukannya.

"Kami hanya ingin semuanya terbuka dan sesuai aturan. Kalau memang sudah sesuai, tolong dijelaskan. Kalau ada yang perlu diperbaiki, mari diperbaiki bersama," ujar salah seorang pegawai yang menyampaikan aspirasi.

Baca Juga: PUSKESMAS SIROMBU DITERPA 7 DUGAAN PERSOALAN: DARI PUNGUTAN HONOR HINGGA AMBULANS,BUPATI MINTA HARUS TURUN GUNUNG

LRA Tahun 2025 dan 2026 Perlu Dibuka Secara Jelas

Pegawai juga berharap informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 dan 2026 dapat dijelaskan secara terperinci, khususnya terkait sumber dana, jumlah anggaran, realisasi penggunaan, serta sisa anggaran apabila ada.

Dengan demikian, pengelolaan dana JKN dan BOK tidak hanya menjadi urusan administrasi internal, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Perlu ditegaskan bahwa penyampaian aspirasi ini bukan merupakan tuduhan bahwa pihak tertentu telah melakukan pelanggaran. Namun, merupakan bentuk kepedulian pegawai terhadap tata kelola keuangan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Masyarakat Harapkan Puskesmas Sirombu Kembali Kondusif

Baca Juga: Ut​​ema Gulo Apresiasi Kemajuan Desa di Nias Barat, Namun Ingatkan: Jangan Hanya Maju di Atas Kertas!

Masyarakat berharap Dinas Kesehatan dan Inspektorat Kabupaten Nias Barat dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut secara profesional, objektif, dan transparan.

Apabila ditemukan kekurangan dalam administrasi maupun pengelolaan anggaran, diharapkan dapat dilakukan pembenahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, transparansi pengelolaan dana JKN dan BOK diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan keharmonisan di lingkungan kerja, serta memastikan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sirombu berjalan optimal.

Transparansi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara bertanggung jawab demi kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.(Red)

Berita Terbaru