Malang Kabupaten, bnewsnasional.id - Penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Malang menjadi sorotan tajam setelah muncul dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan transaksi uang dalam penentuan lokasi rehabilitasi para terduga.
Peristiwa ini bermula ketika enam warga diamankan petugas di sebuah rumah kos di kawasan Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi dan Enam orang yang diamankan masing-masing berinisial AR dan inisial DD (warga Wonokerto), inisial RD alias KT dan inisial DK (warga Kademangan), serta inisial DN dan inisial WH (warga Bantur).pada Senin sore sekitar pukul 18.00 WIB.
Baca juga: Isu Dugaan Tangkap Lepas di Satresnarkoba Polres Bangkalan, ini Penjelasannya
Berdasarkan keterangan sumber keluarga dan informasi lapangan, keluarga sempat mendatangi petugas setelah penangkapan. Dalam komunikasi tersebut, oknum di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Malang diduga meminta sejumlah uang kepada keluarga dengan batas waktu tiga hari sebagai syarat penentuan tempat rehabilitasi.
Karena keluarga tidak dapat memenuhi nominal yang diminta hingga tenggat waktu habis, keenam terduga tidak ditempatkan di fasilitas rehabilitasi di wilayah Malang. Mereka justru diberangkatkan ke lembaga rehabilitasi Ashefa Griya Pusaka jln. Kutisari Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Surabaya.
Selain persoalan tenggat waktu penempatan, penelusuran awal juga memunculkan isu dugaan aliran dana tunai sebesar Rp100 juta. Dana tersebut disebut diterima oleh pihak berinisial AG dan dikaitkan dengan oknum berinisial ED yang bertugas di lingkungan BNN.
Baca juga: Halangi Kerja Jurnalistik Kepala Sekolah SDN Balung 1 Usir Wartawan Saat Liputan
Kejanggalan juga disorot pada proses pemulangan para terduga. Meski disebut sempat ada pembicaraan terkait pemulangan dan informasi dari pihak kepolisian menyebut penjemputan sebenarnya bisa dilakukan lebih awal keenamnya belum dipulangkan dan baru dijanjikan akan diproses pada pekan depan.
Dalam menyikapi informasi yang berkembang, asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi bagi seluruh pihak yang disebut, baik terduga penyalahguna maupun aparatur yang dikaitkan dengan dugaan pelanggaran, hingga ada proses dan putusan berkekuatan hukum tetap. Prinsip fiat justitia ruat caelum keadilan harus ditegakkan meski langit runtuh menuntut agar setiap dugaan penyimpangan diusut secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Secara hukum dan prosedural, penentuan apakah seseorang menjalani proses hukum pidana atau ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis maupun sosial seharusnya dilakukan melalui mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan atas dasar permintaan uang atau transaksi di luar prosedur.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih melakukan upaya konfirmasi dan permintaan klarifikasi resmi kepada pihak BNNK Kabupaten Malang, instansi kepolisian terkait, serta pihak-pihak yang inisialnya disebut dalam informasi awal.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab, hak koreksi, serta klarifikasi seluas-luasnya kepada BNNK Malang, kepolisian, dan seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan, ketepatan, dan keadilan informasi bagi publik.(Tim/Red)
Editor : Redaksi