NIAS,bnewsnasional.id – Pelaksanaan proyek pembangunan ruas Jalan Botombawo–Ononamolo Talafu di Kabupaten Nias dengan nilai anggaran lebih dari Rp4 miliar menjadi sorotan. Pasalnya, progres pekerjaan di lapangan diduga masih berada di bawah 10 persen.
Sorotan tersebut semakin menguat setelah wartawan melakukan konfirmasi kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Nias, Bernard Nazara, S.T., M.E., terkait perkembangan pekerjaan proyek tersebut.
Dalam komunikasi melalui sambungan telepon dengan awak media, Bernard Nazara menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara detail persoalan proyek tersebut dan mengarahkan wartawan untuk mengonfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Saya tidak tahu masalah itu, yang lebih tahu PPK, karena PPK-nya yang teken kontraknya,” demikian pernyataan Plt. Kadis PU kepada awak media saat dikonfirmasi melalui telepon.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana koordinasi dan pengawasan pimpinan organisasi perangkat daerah terhadap proyek pembangunan yang berada dalam lingkup tanggung jawab dinasnya.
Proyek Lebih dari Rp4 Miliar, Progres Diduga Belum 10 Persen
Sebelumnya, wartawan mendatangi Kantor Dinas PU Kabupaten Nias untuk meminta penjelasan terkait proyek Jalan Botombawo–Ononamolo Talafu. Namun, Plt. Kadis belum berhasil ditemui secara langsung Rabu 17/11/2026.
Wartawan kemudian melakukan konfirmasi melalui telepon dan pesan singkat. Dalam komunikasi telepon tersebut, Plt. Kadis menyampaikan bahwa PPK merupakan pihak yang lebih mengetahui persoalan proyek karena menandatangani kontrak.
Sementara itu, berdasarkan informasi dan pantauan yang menjadi dasar konfirmasi wartawan, bobot pekerjaan di lapangan diduga masih di bawah 10 persen.
Kondisi ini perlu mendapatkan penjelasan resmi, terutama mengenai nilai kontrak, progres fisik, realisasi keuangan, jadwal pelaksanaan, serta target penyelesaian pekerjaan.
UU Keterbukaan Informasi Publik Menjadi Landasan
Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Baca juga: KDMP di Kepulauan Nias Disorot! Empat Kabupaten dan Satu Kota, Progres Pembangunan Dipertanyakan.
Pasal 2 menegaskan bahwa informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (3), memberikan hak kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Dengan demikian, pertanyaan wartawan mengenai proyek yang menggunakan anggaran negara merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pelaksanaan tugas jurnalistik.
PPK dan Dinas PU Diminta Memberikan Penjelasan
Meskipun PPK memiliki tanggung jawab dalam pengendalian pelaksanaan kontrak sesuai kewenangannya, masyarakat tetap membutuhkan penjelasan dari dinas terkait mengenai pengawasan dan pelaksanaan program pembangunan.
Karena itu, PPK proyek Jalan Botombawo–Ononamolo Talafu diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai:
Berapa nilai pagu dan nilai kontrak sebenarnya?
Siapa perusahaan kontraktor pelaksana?
Berapa lama masa pelaksanaan kontrak?
Berapa progres fisik pekerjaan berdasarkan laporan resmi?
Bagaimana realisasi keuangan dibandingkan dengan progres fisik?
Apa langkah pengawasan dan evaluasi apabila pekerjaan mengalami keterlambatan?
Inspektorat Kabupaten Nias juga diharapkan melakukan evaluasi sesuai kewenangannya apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.
Publik Berhak Mendapatkan Penjelasan
Uang yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari keuangan negara yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan pembangunan di atas kertas, tetapi juga hasil nyata berupa infrastruktur yang berkualitas dan dapat dinikmati.
Jangan sampai anggaran miliaran rupiah hanya menjadi angka dalam dokumen, sementara kondisi pembangunan di lapangan belum menunjukkan hasil yang sebanding.(Tim/Red)
Editor : Redaksi