Bobby Nasution Sambut Positif Rencana Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu, Pemprov Sumut Tunggu Juknis Pus

Reporter : Redaksi

MEDAN,bnewsnasional.id– Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyambut positif kebijakan Pemerintah Pusat terkait rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari Pemerintah Pusat sebelum menindaklanjuti proses pengusulan pengangkatan tersebut di daerah.

Baca juga: Sumut Perkuat Layanan Investasi, Resmikan Desk Investasi dan Luncurkan Aplikasi SIMPONI Sumut.

Sebelumnya, Pemprov Sumut telah menyiapkan anggaran tambahan untuk pembayaran gaji tenaga pendidik berstatus PPPK Paruh Waktu pada tahun anggaran 2027. Langkah tersebut merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap aspirasi para tenaga pendidik yang mengharapkan peningkatan kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian.

Namun, dengan adanya rencana kebijakan baru dari Pemerintah Pusat, Pemprov Sumut menyatakan menyambut baik langkah tersebut. Selain berpotensi meringankan beban anggaran daerah, kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian status kepegawaian bagi para PPPK Paruh Waktu.

Baca juga: UPTD BINA MARGA GUNUNGSITOLI BUKA SUARA TERKAIT BESI BONGKARAN JEMBATAN MOAWE: ASET NEGARA DIPASTIKAN AMAN, SIAP TINDAK

Terkait jumlah pasti PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Sumut, pemerintah daerah akan melakukan validasi dan pemutakhiran data terlebih dahulu agar informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar akurat.

Pemprov Sumut berharap kebijakan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui petunjuk teknis yang jelas sehingga proses pengangkatan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi para pegawai.

Baca juga: Jalan Provinsi Mandrehe Nyaris Putus! Aktivis Sentil Pemprovsu : Jangan Tunggu Korban Jiwa

Dengan demikian, para PPPK Paruh Waktu, khususnya tenaga pendidik, diharapkan memperoleh kepastian status serta peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pemerintah tersebut.

Editor : Redaksi

Peristiwa
Berita Terpopuler
Berita Terbaru