Bangkalan, bnewsnasional.id - Kebijakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bangkalan yang menarik biaya partisipasi sebesar Rp600 ribu per peserta untuk Rapat Kerja (Raker) di Batu, Malang, menuai kritik tajam. Aktivis Jakarta, Arman, mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan organisasi tersebut mengingat para guru telah rutin membayar iuran bulanan.
Menurut Arman, pungutan tambahan ini tidak boleh dianggap remeh karena memicu tanda tanya besar di kalangan anggota mengenai alokasi dana iuran wajib mereka.
Baca juga: Bupati Bangkalan Beri Dukungan Moril untuk Kadhafy, Kontestan DA8 Asal Kamal
"Kalau anggota masih diminta membayar Rp600 ribu untuk mengikuti rapat kerja, lalu selama ini iuran guru yang dipungut setiap bulan digunakan untuk apa? Ini pertanyaan yang sangat wajar muncul dari para anggota," ujar Arman kepada media, Rabu (3/6/2026).
Arman menegaskan bahwa raker adalah agenda internal yang semestinya sudah masuk dalam perencanaan anggaran tahunan. Ia mendesak pengurus PGRI Bangkalan bersikap terbuka dan memberikan penjelasan utuh agar tidak menimbulkan mosi tidak percaya.
Efisiensi Lokasi dan Beban Finansial GuruKritik juga diarahkan pada pemilihan lokasi raker yang digelar di luar daerah. Arman menilai, jika anggaran organisasi terbatas, kegiatan seharusnya dilaksanakan di dalam Kabupaten Bangkalan untuk menghemat biaya.
"Kenapa harus ke Batu, Malang? Kenapa tidak dilaksanakan di Bangkalan saja? Bukankah tujuan rapat kerja adalah menyusun program organisasi, bukan menunjukkan gengsi lokasi pelaksanaan?" sindirnya.
Baca juga: Camat Sepulu Hosun Imbau Petugas Sensus Lakukan Pendataan Door to Door
Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi kesejahteraan para guru yang saat ini masih menghadapi banyak kendala administratif dan finansial. Kebijakan ini dianggap kontradiktif dengan fungsi utama organisasi profesi.
"Di saat masih banyak guru yang mengeluhkan persoalan kesejahteraan, muncul kebijakan yang justru meminta tambahan uang. Ini memunculkan persepsi bahwa organisasi lebih sibuk menarik partisipasi daripada memperjuangkan nasib anggotanya," kata Arman.
Desakan Transparansi AnggaranDi akhir pernyataannya, Arman mendesak PGRI Bangkalan untuk membuka rincian penggunaan dana dan dasar penetapan biaya Rp600 ribu tersebut ke publik.
Baca juga: Camat Arosbaya Imbau Petugas Sensus Bekerja Profesional dan Akurat
"Guru berhak tahu uang mereka digunakan untuk apa. Transparansi adalah kewajiban moral organisasi kepada para guru," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, sorotan terhadap biaya partisipasi raker ini diprediksi akan terus bergulir selama belum ada klarifikasi resmi dari pengurus PGRI Bangkalan mengenai dasar perhitungan anggaran kegiatan tersebut.(Team/Red)
Editor : Redaksi