WFH Hari Jumat Dikritik, Thomas AG: Berpotensi Jadi “Long Weekend” dan Gagal Hemat BBM

Reporter : Hanif

Bangkalan,bnewsnasional.id — Kebijakan pemerintah terkait penerapan work from home (WFH) pada hari Jumat menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari tokoh masyarakat, Thomas AG, yang menilai kebijakan tersebut berpotensi melenceng dari tujuan awal.

Menurut Thomas, WFH yang ditempatkan di hari Jumat bukan sekadar kebijakan efisiensi, melainkan berisiko besar berubah menjadi long weekend. Ia menilai, alih-alih menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM), kebijakan ini justru bisa mendorong peningkatan mobilitas masyarakat untuk kegiatan wisata keluarga.

Baca juga: Aktivis PMII Surabaya Mengkritik Pernyataan Pemerintah yang Cenderung Digunakan sebagai Narasi Penjaga Kondusifitas

“Ini menurut saya bukan WFH, tapi akan menjadi long weekend. Mulai Jumat, Sabtu, dan Minggu masyarakat cenderung memanfaatkan waktu untuk bepergian,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa konsep awal kebijakan WFH adalah untuk menekan penggunaan BBM melalui pengurangan aktivitas perjalanan kerja. Namun, jika diterapkan di hari Jumat, justru membuka peluang masyarakat memperpanjang waktu libur.

“Kalau niatnya mengirit BBM, ini malah berpotensi jadi lahan wisata keluarga. Dampaknya bisa berbanding terbalik,” tegasnya.

Baca juga: Dugaan Praktik Culas BBM Subsidi di Pamekasan: SPBU Palengaan Diduga Bebas Layani Pengepul Berjerigen

Sebagai bagian dari masyarakat, Thomas menyatakan penolakan terhadap penempatan WFH di akhir pekan. Ia menyarankan agar kebijakan tersebut dipindahkan ke hari lain yang dinilai lebih efektif.

Ia mencontohkan langkah Gubernur Jawa Timur yang dinilai lebih tepat dengan memilih hari Rabu sebagai waktu pelaksanaan WFH.

Baca juga: Dugaan BBM Campur Air, Pengendara Motor Keluhkan Motor Mogok Usai Isi BBM Pertamax Di Tangkel

“Seperti keputusan Gubernur Jawa Timur, hari Rabu itu lebih pas. Tidak beririsan dengan akhir pekan, sehingga tujuan penghematan bisa lebih tercapai,” tambahnya.

Thomas berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan dampak sosial dan perilaku masyarakat, agar tujuan efisiensi energi tidak justru berubah menjadi peningkatan konsumsi BBM akibat lonjakan aktivitas liburan.(Team/Red)

Editor : Redaksi

Peristiwa
Berita Terpopuler
Berita Terbaru