Ketua BPD Dahadano Botombawo Pengawasan Lampu Merah, Microbus BUMDes Jadi 'Bis Pribadi.
Baca juga: Pemuda Nias Minta Pemerintah Fokus pada Ekonomi Produktif Lokal
Nias Indonesia,bnewsNasional.id-Kondisi BUMDes Dahadano Botombawo, Nias, semakin memprihatinkan. Pengurus BUMDes yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara telah mengundurkan diri, sehingga pengelolaan BUMDes menjadi tidak efektif" ujar kades Rabu 25/02/2026.
Kepala Desa Dahadano Botombawo, Bazaro Mendrofa, mengakui bahwa kepengurusan BUMDes sudah tidak berjalan dengan baik. "Kepengurusan BUMDes di Dahadano Botombawo sudah tidak berjalan dengan baik karena Ketua, Sekretaris, dan Bendahara BUMDes sudah mengundurkan diri," ujarnya.
Pengelolaan aset BUMDes, termasuk Mobil microbus, juga menjadi masalah. Microbus tersebut saat ini dikelola oleh Ketua BPD Dahadano Botombawo, namun belum jelas statusnya. "Microbus tetap jalan, namun pengelolaannya dilaksanakan oleh Ketua BPD Dahadano Botombawo untuk sementara sebelum terpilihnya pengurus BUMDes yang baru," jelas Kepala Desa.
Pemerintah Desa Dahadano Botombawo telah menerima surat dari Camat Hiliserangkai untuk evaluasi BUMDes. "Kami akan melakukan LPJ dan Musyawarah Desa secepatnya," ujar Kepala Desa.
Sekdes Marthin Damai Sejahtera Mendrofa menambahkan bahwa ada pengelola aset yang seharusnya mengembalikan microbus dan aset BUMDes lainnya ke tempatnya jika BUMDes tidak aktif. "Ada pengelola aset yang seharusnya ketika BUMDes tidak aktif, maka microbus dan aset BUMDes lainnya harus kembali ke tempatnya, sehingga tidak menimbulkan asumsi berlebihan dari masyarakat kepada Pemerintah Desa Dahadano Botombawo," tegasnya.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, karena BUMDes merupakan salah satu lembaga yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa. "Kami berharap pemerintah desa dapat segera menyelesaikan masalah ini dan memilih pengurus BUMDes yang baru," kata salah satu warga desa.
Pengunduran diri pengurus BUMDes juga menimbulkan pertanyaan tentang fungsi pengawasan BPD Dahadano Botombawo. "BPD seharusnya dapat memantau dan mengawasi pengelolaan BUMDes, namun mengapa hal ini bisa terjadi?" tanya warga lain.
Baca juga: Bupati Nias Diminta Bertindak Tegas Copot Kades dan Ketua BPD Dahadano Botombawo!
Pemerintah desa diharapkan dapat segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini dan meningkatkan transparansi pengelolaan BUMDes. "Kami berharap pemerintah desa dapat memberikan informasi yang jelas tentang pengelolaan BUMDes dan asetnya," kata warga desa lainnya.
Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan mengawasi pengelolaan BUMDes dan memastikan bahwa aset desa digunakan untuk kepentingan masyarakat.(Tim Baket)
Editor : Redaksi