Bangkalan,bnewsnasional.id – Dinamika internal Partai Golkar menjelang transisi kepemimpinan menjadi perhatian serius bagi para kadernya di daerah. Salah satu anggota Partai Golkar Bangkalan menyatakan sikap tegas agar proses pemilihan ketua umum dan penataan organisasi ke depan harus dikembalikan pada koridor demokrasi dan konstitusi partai, yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Dalam pernyatannya, beliau menyoroti penggunaan instrumen "diskresi" yang dinilai terlalu sering digunakan sehingga berpotensi menabrak aturan yang sudah tertata sejak awal.
Baca juga: Thomas AG Soroti Dugaan Ketertutupan Proyek KDMP, Minta Audit BPK Dilakukan
Menolak Pelanggaran AD/ART Pihaknya menegaskan bahwa jalan Golkar ke depan tidaklah mudah, sehingga penegakan aturan internal menjadi harga mati.
"Kami ingin demokrasi di tubuh partai ditegakkan. Tidak perlu ada lagi pelanggaran AD/ART. Sesuatu yang sudah ditata dari awal melalui mekanisme demokrasi harus kita jaga bersama," Ujarnya
Ia juga mengkritisi kebijakan diskresi yang dianggap sering kali menjadi jalan pintas yang mengabaikan aturan baku. Menurutnya, diskresi yang berlebihan justru menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap sistem yang telah disepakati.
Baca juga: Sengketa Transaksi Batik Berujung Dugaan Intimidasi di Burneh, Kedua Pihak Saling Klaim
Optimisme terhadap Kader Internal Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Golkar tidak kekurangan sosok pemimpin yang kompeten. Stok kader internal yang mumpuni dinilai sangat melimpah untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan.
"Masih banyak kader-kader yang bisa kita percayakan untuk memimpin Golkar ke depan. Jika terus-menerus menggunakan diskresi, seolah-olah kader lain tidak dianggap atau tidak ada gunanya. Kami menghendaki pemimpin yang muncul benar-benar dari rahim kader Golkar sendiri," tambahnya.
Baca juga: Beras Bantuan Pangan Di Bangkalan Diduga Berjamur Dan Mirip Pakan Ternak, Bulog Madura Langsung
Harapan untuk Kepengurusan Baru Terkait transisi kepemimpinan, Jawa Timur disebut telah mengambil langkah dan keputusan dengan catatan penting: tidak melanggar AD/ART. Diharapkan, proses ini bisa selesai secepatnya agar partai bisa segera fokus pada agenda-agenda politik strategis lainnya.
"Harapan kami, ke depannya semua harus berdasarkan demokrasi dan mufakat. Siapa pun yang terpilih nanti, asalkan melalui proses yang benar dan sesuai aturan, kami akan dukung," pungkasnya.(Hnf)
Editor : Redaksi